Pemprov DKI Kembali Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020. Raihan WTP ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.

Kendati pandemi COVID-19 melanda ibu kota di 2020 hingga saat ini, tidak menyurutkan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan transparan. Perubahan dan rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Dipimpin Anies, Pemprov DKI Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Pemprov DKI mempersembahkan WTP ini bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan karena telah berkolaborasi bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

"Mempertahankan WTP itu semakin bertambah tahun semakin sulit. Apalagi kali ini kita dihadapkan dengan pandemi. Mengatasi pandemi dengan baik sambil menjaga jalannya pemerintahan tetap prudent adalah tantangan besar," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Senin (31/5).

Anies mengapresiasi kontribusi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang telah berupaya maksimal dalam mengelola keuangan daerah sehingga berhasil meraih Opini WTP keempat kalinya. Apalagi, berhasil mempertahankan predikat Opini WTP di tengah masa pandemi.

"Alhamdulillah, kerja keras ribuan orang di jajaran Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan hasil terbaik selama empat tahun berturut-turut untuk dipersembahkan pada warga Jakarta," ujarnya.

Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Lebih lanjut, Anies juga menyampaikan terima kasih terhadap kontribusi BPK yang telah membimbing proses pelaporan di jajaran Pemprov DKI, sehingga mampu menghasilkan Opini WTP.

"Komunikasi, konsultasi, bimbingan dan kerja sama selama ini terjalin secara baik, intensif dan objektif, sehingga membantu kami memastikan keseluruhan proses pemerintahan berjalan dengan lurus," tuturnya.

Adapun sejumlah hal yang dilakukan Pemprov DKI untuk mempertahankan Opini WTP yakni penguatan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan dan penyediaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset secara memadai, penetapan Pencapaian Opini WTP sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD), pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Budgeting dan pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemprov DKI jua melakukan penatausahaan aset daerah dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah dan percepatan penyelesaian permasalahan aset hasil Inventarisasi melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah, melaksanakan pembahasan rapat road to retain WTP secara berkala yang langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pelaksanaan APBD melalui pengawasan melekat Kepala SKPD dan pengawasan oleh Inspektorat, penguatan komitmen seluruh Kepala SKPD/UKPD dalam penyelesaian masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi opini WTP dan melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Baca Juga

HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota

Seperti diketahui, laporan keuangan Pemprov DKI disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan, Opini WTP didasarkan pada penilaian atas kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan keuangan daerah telah didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, pengungkapan laporan keuangan secara memadai, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Janji Gandakan Produksi Kedelai Dalam 2 Kali Masa Tanam
Indonesia
Pemerintah Janji Gandakan Produksi Kedelai Dalam 2 Kali Masa Tanam

produksi kedelai dalam negeri harus berdaya bersaing, baik kualitas maupun dari segi harga.

Ini Kabar Terbaru Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Ini Kabar Terbaru Kasus Penembakan Laskar FPI

Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas kasus dugaan penembakan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek ke pihak Kejaksaan Agung.

Jaksa Tegaskan Pinangki Terima Uang USD500 Ribu dari Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Tegaskan Pinangki Terima Uang USD500 Ribu dari Djoko Tjandra

JPU menegaskan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa MA Pinangki Sirna Malasari menerima uang sebesar USD500.000 dari Djoko Tjandra.

Anies Resmikan Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri yang Digusur Ahok
Indonesia
Anies Resmikan Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri yang Digusur Ahok

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan kampung susun eks Kampung Bukit Duri di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa

Djoko Tjandra divonis 4, 5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan

Operasi Deraku Cartenz Buat Pengamanan Pembukaan PON XX Papua
Indonesia
Operasi Deraku Cartenz Buat Pengamanan Pembukaan PON XX Papua

Selain mengamankan penyelenggaraan dan venue PON XX, lanjut Imam, aparat TNI-Polri juga turut melakukan pengamanan melekat terhadap para atlet dan kontingen dari 33 provinsi yang ikut serta dalam gelaran tersebut.

Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR
Indonesia
Jelang Lebaran, Posko Aduan Kemenaker Terima Ratusan Aduan Pembayaran THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 194 laporan pembayaran THR selama kurun waktu 20 sd 23 April 2021.

Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi
Indonesia
Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi

Kebijakan mudik Lebaran 2021 dilarang atau tidak akan diputuskan dalam waktu dekat melalui rapat menteri.

Ini 63 Titik Penyekatan Keluar-Masuk Jakarta di Masa PPKM Darurat
Indonesia
Ini 63 Titik Penyekatan Keluar-Masuk Jakarta di Masa PPKM Darurat

Polda Metro Jaya menutup akses keluar-masuk Jakarta pada masa Pemberlakuan Pemmbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mulai Sabtu (3/7) dini hari, pukul 00.00 WIB hingga 20 Juli 2021.

Mabes Polri Beberkan Alasan Kapolri Copot Kapolda Sumsel
Indonesia
Mabes Polri Beberkan Alasan Kapolri Copot Kapolda Sumsel

Mabes Polri menjelaskan alasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi jabatan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri tak lama setelah polemik sumbangan fiktif Akidi Tio 'sebesar' Rp 2 Triliun.