Pemprov DKI Jakarta Pakai Mobil Dinas Listrik Sesuai Arahan Jokowi Tahun Depan Mobil Listrik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan beralih menggunakan kendaraan dinas dengan kendaraan listrik pada tahun depan.

Pergantian mobil dinas DKI tersebut merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

Paket Berlangganan Bikin Mobil Listrik Mercedes-Benz Lebih Kencang

Inpres tersebut meminta semua kementerian dan lembaga mulai menggunakan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas.

"Kayaknya tahun depan (mengganti mobil dinas menggunakan kendaraan listrik)," kata Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono di Jakarta yang dikutip, Sabtu (26/11).

Namun, Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Eselon 1 ini tidak menjelaskan secara gamblang berapa jumlah mobil listrik yang digunakan Pemerintah DKI tahun 2023.

Ia bilang, penggantian kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik itu bakal dilakukan secara bertahap.

"Lupa (berapa jumlah mobil listrik yang digunakan tahun depan), belum tahu. Yang pasti bertahap," urainya. (Asp)

Baca Juga:

5 Berkah Menggunakan Mobil Listrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Dukung Kaesang Akhiri Rivalitas Derby Mataram dan Satukan Suporter Jogja-Solo
Indonesia
Gibran Dukung Kaesang Akhiri Rivalitas Derby Mataram dan Satukan Suporter Jogja-Solo

"Yang jelas deklarasi damai suporter Solo dan Yogyakarta sangat baik. Nanti kita tindak lanjuti," kata Gibran di Balai Kota, Selasa (4/10).

PSI Ajukan 9 Nama Bakal Capres di Pemilu 2024
Indonesia
PSI Ajukan 9 Nama Bakal Capres di Pemilu 2024

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah menyiapkan sembilan nama bakal kandidat calon presiden 2024. Nantinya, nama-nama ini akan dirumuskan dalam proses acara rembuk rakyat.

Sudah 16 Partai Politik Daftar Buat Ikut Pemilu 2024 Lewat SIPOL KPU
Indonesia
Sudah 16 Partai Politik Daftar Buat Ikut Pemilu 2024 Lewat SIPOL KPU

Per Sabtu (25/6) malam, belasan parpol yang mendaftar dalam akun sipol.

Pemprov DKI Siapkan 3 Terminal Tambahan Antisipasi Lonjakan Pemudik
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 3 Terminal Tambahan Antisipasi Lonjakan Pemudik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka empat terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk layanan mudik Lebaran 1443 Hijriah/2022.

PKS Usul Angkot Khusus Laki dan Perempuan
Indonesia
PKS Usul Angkot Khusus Laki dan Perempuan

M Taufik Zoelkifli mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyediakan transportasi umum khusus wanita dan laki-laki.

Peringati Hari Guru Nasional, Jokowi: Tantangan Kian Berat
Indonesia
Peringati Hari Guru Nasional, Jokowi: Tantangan Kian Berat

"Kian ke depan, tantangan kian berat. Hanya dengan pendidikan yang baik, anak-anak kita akan siap memasuki masa depan dengan kompetisi yang sengit,” tulis Jokowi di akun Twitternya, @jokowi.

Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi
Indonesia
Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi

"Etisnya biar Pak Presiden nanti yang mengumumkan," ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan.

Sri Mulyani Yakin Generasi Muda Ingin Berkontribusi Pada Negara Melalui Pajak
Indonesia
Sri Mulyani Yakin Generasi Muda Ingin Berkontribusi Pada Negara Melalui Pajak

Adopsi teknologi digital juga dilakukan untuk mengatasi masalah teknis termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Ratusan Bus Disiapkan untuk Antar-Jemput Penonton MotoGP Mandalika
Indonesia
Ratusan Bus Disiapkan untuk Antar-Jemput Penonton MotoGP Mandalika

Persiapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, pada 18-20 Maret 2022 terus dimatangkan.

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam Judicial Review Sistem Proporsional Terbuka
Indonesia
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam Judicial Review Sistem Proporsional Terbuka

Isu tentang sistem Pemilu 2024 tengah jadi perbincangan publik pasca-judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).