Pemprov DKI Izinkan Restoran Buka Selama Puasa, Layani Warga Sampai Sahur Ilustrasi. ANTARA FOTO/Rahmad/nz.

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal dan restoran dibuka selama bulan Ramadan 2021.

Hanya saja, ada ketentuan jam operasional buka. Untuk kegiatan restoran mencakup cafe, rumah makan, dan pedagang kaki lima (PKL), pengunjung dibatasi 50 persen dari kapasitas yang ada.

Selanjutnya dine in atau makan di tempat sampai dengan pukul 22.30 WIB dan dapat beroperasi kembali pada pukul 02.00-04.30 WIB untuk melayani kebutuhan sahur.

Baca Juga:

Berkeliaran di Jakarta, 900 PMKS DIciduk Satpol PP Jelang Ramadan

Aturan itu berdasarkan Keputusan Gubernur (Kephub) Nomor 434 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

"Ya tentu yang tempat-tempat restoran mal-mal itu diperbolehkan tetap dibuka," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (12/4).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Tak cuma restoran atau mal, lanjut Riza, Pemprov DKI juga telah memberi lampu hijau bagi masjid untuk menggelar ibadah yang rutin dilaksanakan setiap bulan puasa seperti tarawih dan tadarusan.

"Sekalipun diperbolehkan kita melaksanakan ibadah di masa pandemi, namun mohon diperhatikan kapasitasnya sesuai dengan ketentuan, yaitu 50 persen," jelasnya.

Baca Juga:

H-1 Ramadan, Terjadi Lonjakan Penumpang di Terminal Tirtonadi Solo

Tapi, kata politikus Gerindra ini, masjid dilarang keras untuk mengadakan buka puasa bersama dan sahur bersama.

Pasalnya, kegiatan itu disinyalir susah menjalankan protokol kesehatan sehingga dikhawatirkan menjadi penyebaran COVID-19.

"Silakan buka dan sahur di rumah masing-masing. kecuali di resto, rumah makan itu dipersilakan," pungkasnya (Asp)

Baca Juga:

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan Sore Ini

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Minta Pemprov DKI Beri Bantuan 52 Pedagang Terpapar COVID-19
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Beri Bantuan 52 Pedagang Terpapar COVID-19

Pemprov harus menyiapkan bantuan bagi para pedagang yang positif COVID-19 agar bisa bertahan 14 hari selama masa karantina.

Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!
Indonesia
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Tekan Kasus Penyebaran COVID-19, Walkot Solo Setuju Libur Akhir Tahun Dipangkas
Indonesia
Tekan Kasus Penyebaran COVID-19, Walkot Solo Setuju Libur Akhir Tahun Dipangkas

Ia mendukung rencana pemerintah memangkas libur panjag akhir tahun ini supaya tidak banyak warga perantauan mudik ke Solo.

Pemkot Yogyakarta Siapkan Shelter khusus OTG, Ini Syaratnya
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Siapkan Shelter khusus OTG, Ini Syaratnya

Sejumlah kriteria dan persyaratan harus dipenuhi warga.

Survei Indobarometer: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Terus Meningkat
Indonesia
Survei Indobarometer: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Terus Meningkat

Di sisi lain, angka ketidakpuasan juga mengalami penaikan

IDI Sarankan Ini Saat Vaksinasi Agar Antibodi Terbentuk Optimal
Indonesia
IDI Sarankan Ini Saat Vaksinasi Agar Antibodi Terbentuk Optimal

Riwayat penyakit yang dimaksud di antaranya alergi parah

ICW Nilai KPK Tak Berani Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
ICW Nilai KPK Tak Berani Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra

ICW berpandangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berani untuk mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra.

Skandal Djoko Tjandra, PPATK Telusuri Aliran Transaksi Mencurigakan Jaksa Pinangki
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, PPATK Telusuri Aliran Transaksi Mencurigakan Jaksa Pinangki

PPATK juga tak menutup kemungkinan bakal menelusuri aliran duit ke Jaksa Pinangki.

Panitia Pernikahan Anak Rizieq Janji Terapkan Prokes, Siap Jaga Jarak
Indonesia
Panitia Pernikahan Anak Rizieq Janji Terapkan Prokes, Siap Jaga Jarak

Seluruh tamu undangan agar bawa masker cadangan