Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi Ketua Fraksi PDIP DPRD, Gembong Warsono. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Rencana Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kembali kegiatan resepsi di gedung saat pandemi COVID-19 mendapat dukungan dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Hanya saja, Ketua Fraksi PDIP DPRD, Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memberlakukan pembatasan kapasitas tamu yang hadir dalam acara resepsi tersebut.

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Senin (9/11).

Baca Juga

1.568 Pedagang Pasar Terpapar Corona, Omzet Turun Hingga 70 Persen

Tak lupa juga, ujar dia, diperlukan pengawasan ketat oleh Pemprov DKI terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di dalam gedung saat acara. Bila hal itu luput dari pantauan pemerintah ditakutkan menjadi klaster baru penambahan kasus corona.

Menurut Gembong, rencana yang diambil pemerintah DKI membuka lagi acara pernikahan di ibu kota. Sebab, keputusan itu dapat menggeliatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Ia menilai, dari beroperasinya kembali resepsi pernikahan di dalam gedung akan menyerap tenaga kerja.

"Akan terjaga keseimbangan dalam penanganan kesehatan dengan membangun ketahanan ekonomi," tuturnya.

Disamping itu pula, anggota Komisi A DPRD ini berpendapat, keputusan memperpanjang PSBB transisi dari 9 hingga 22 November 2020 selama 14 hari merupakan pilihan yang baik. Pasalnya kondisi wabah corona di ibu kota Jakarta kasusnya masih mengalami peningkatan.

"Ya karena kondisi pandemi covid-19 belum menunjukkan tren menurun yang signifikan," ungkap dia.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) memperbolehkan gedung di ibu kota menggelar acara resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19.

Tapi, ada syaratnya pihak gedung harus lebih dulu mengajukan permohonan pembukaan ke Pemprov DKI melalui Disparekraf, dengan melampirkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di dalam gedung.

"Mengajukan permohonan ke kami dengan melampirkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan protokol kesehatan seperti apa," ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI, Gumilar Ekalaya saat dikonfirmasi, Jumat (6/11) lalu.

Setelah dokumen pengajuan pemohonan masuk, ucap Gumilar, nantinya akan ada tim gabungan dari Disparekraf, Dinkes, Diskominfotik yang menilai, meninjau, dan mengevaluasi dari lampiran protap kesehatan itu.

Gumilar menyampaikan, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus diperhatikan bila menggelar acara pernikahan di gedung di antaranya tidak boleh makan prasmanan, makanan tamu harus dilayani, semua tamu harus duduk di bangku yang disediakan, dan tamu tidak boleh wara-wiri.

Baca Juga

PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

"Kalo nggak sesuai gedung harus menolak, karena gak sesuai protokol. Terus pakai masker, jaga jarak, sediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer," paparnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Dikarantina
Indonesia
WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Dikarantina

Setelah sampai di Indonesia WNA harus kembali melakukan tes PCR dan melakukan karantina di tempat yang disediakan pemerintah. Selesai karantina WNA tersebut juga harus melakukan tes PCR.

Bermodal Ijazah SD, Dokter Palsu Raup Ratusan Juta dari Sejumlah Wanita
Indonesia
Bermodal Ijazah SD, Dokter Palsu Raup Ratusan Juta dari Sejumlah Wanita

Heru mengatakan, aksi pelaku terbongkar setelah kekasihnya berinisial RF yang curiga kepada pelaku. Selama pacaran dengan pelaku, korban sudah menyerahkan uang Rp165 juta.

Alasan Golkar 'Walkout' Paling Pertama dari Agenda Paripurna P2APBD 2019
Indonesia
Alasan Golkar 'Walkout' Paling Pertama dari Agenda Paripurna P2APBD 2019

Golkar salah satu fraksi yang pertama kali keluar dari rapat tersebut

Dua Pentolan Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq Masih Berstatus Saksi
Indonesia
Dua Pentolan Aksi Tuntut Pembebasan Rizieq Masih Berstatus Saksi

Mereka diperiksa atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat aksi tuntut pembebasan Rizieq Shihab. Kedua pentolan aksi 1812 itu masih berstatus sebagai saksi.

Pemprov DKI Ubah Jam Operasional MRT, LRT, dan TransJakarta
Indonesia
Pemprov DKI Ubah Jam Operasional MRT, LRT, dan TransJakarta

"Selain itu waktunya yang semula pukul 05.00-24.00 menjadi 06.00-18.00," kata Anies

SP3  Kasus Habib Rizieq Bisa Dianulir Demi Kepentingan Masyarakat
Indonesia
SP3 Kasus Habib Rizieq Bisa Dianulir Demi Kepentingan Masyarakat

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) beberapa kasus Rizieq Shihab bisa saja dianulir pihak Kepolisian.

Update Corona Jakarta Rabu (16/9): 58.458 Positif, 1.498 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Corona Jakarta Rabu (16/9): 58.458 Positif, 1.498 Orang Meninggal Dunia

Dengan positivity rate 13,8 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 1.003 jiwa.

RUU Cilaka Tak Bisa Selamatkan Pekerja dari PHK Akibat COVID-19?
Indonesia
RUU Cilaka Tak Bisa Selamatkan Pekerja dari PHK Akibat COVID-19?

Angka tersebut masih di bawah target Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam RPJMN 2020

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu

pada pembagian bansos sebelumnya, misalnya masih banyak warga Jakarta Timur yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov.

Panglima TNI Lepas Satgas Garuda Tangani Kebakaran Karhutla di Australia
Indonesia
Panglima TNI Lepas Satgas Garuda Tangani Kebakaran Karhutla di Australia

Mereka diberangkatkan ke Australia dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules TNI AU dari Skadud 32 Lanud Abd Saleh, bertempat di Base Ops Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (1/2)