Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona Dirut Perumda Dharma Jaya Raditya Budiman (kiri) menerima plakat dari Ketua Asbanda Supriyanto disaksikan Dirut Bank DKI Zaunuddin Mappa pada seminar BPD SI di Jakarta, Sabtu (22/2). Foto: Istimewa

MerahPutih.Com - Pemprov DKI Jakarta mengimbau kepada direksi, dewan komisari atau dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tidak diberikan, dipotong atau ditunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran Idul Fitri tahun 2020 atau 1441 Hijriah.

Aturan itu tertuang dalam surat edaran dengan nomor 871/-085 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Faisal Syaruddin.

Baca Juga:

BIN Gelar Rapid Test di Kawasan MRT Blok M Jakarta Selatan

Kebijakan tersebut diterbitkan akibat adanya wabah COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta yang telah berdampak luas baik secara sosial, ekonomi maupun keuangan, maka diperlukan kesadaran sosial dari pejabat BUMD DKI.

Bank DKI
Ilustrasi BUMD Bank DKI (Foto: MP/Asropih)

"Mendorong perusahaan agar alokasi biaya yang diperuntukan THR, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19," tulis Faisal dalam surat edaran itu, Selasa (12/5).

Selain itu, diimbau direksi agar menerapkan kebijakan pada anak perusahaan BUMD dan dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. "Pelaksanaan surat ini agar dilaporkan kepada BPBUMD," jelasnya.

Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi menyebut, surat itu sifatnya imbauan. Sebab, lanjut dia, tak ada dasar hukum yang mengatur untuk memaksa mereka menaatinya.

"Ketika cek dasar hukumnya terkait dengan itu, enggak ketemu, dasar hukum itu PP, Perpres, Keppres, Permendagri, atau Permen apa. Kami enggak menemukan. Jadi ya sudah kami sifatnya imbauan saja," ungkapnya.

Baca Juga:

Jangan Saling Menyalahkan, Pimpinan DPRD: Penerimaan Pajak DKI Turun

Berikut 13 BUMD yang diimbau untuk menghapus bahkan menunda THR Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah:

1. Perumda Pasar Jaya 2. Perumda Pembangunan Sarana Jaya 3. PDAM Jaya 4. PD Dharma Jaya 5. PD PAL Jaya 6. PT Jakarta Propertindo 7. PT MRT Jakarta 8. PT Bank DKI 9. PT Food Station Tjipinang Jaya 10. PT Jakarta Tourisindo 11. PT Jamkrida Jakarta 12. PT Pembangunan Jaya Ancol 13. PT Transportasi Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

Kementerian Pertahanan Salurkan Paket Makanan Siap Saji untuk Tenaga Medis

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis
Indonesia
BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis

Benny menilai, pesatnya perkembangan dunia digital jika tak diimbangi dengan nalar kritis, justru tidak akan memajukan bangsa.

Wagub DKI: Perda Penanganan COVID-19 Buat Aparat Lebih Berani Tindak Pelanggar PSBB
Indonesia
Wagub DKI: Perda Penanganan COVID-19 Buat Aparat Lebih Berani Tindak Pelanggar PSBB

Kekuatan hukum pergub berada di bawah Perda, sehingga dengan adanya perda, penanganan COVID memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Gerindra Minta Anies dan Riza Patria Segera Bekerja Atasi COVID-19
Indonesia
Gerindra Minta Anies dan Riza Patria Segera Bekerja Atasi COVID-19

Bila pelaksanaanya warga ada yang mengeluh bisa ditampung dan dicarikan solusinya.

Soal Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Yasonna: Terbukti Pungli Saya Pecat
Indonesia
Soal Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Yasonna: Terbukti Pungli Saya Pecat

Yasonna meminta masyarakat berani melaporkan oknum nakal tersebut kepadanya.

 Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung
Indonesia
Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

"Pemerintah selalu berubah-ubah kebijakannya. Menterinya bilang apa. Presidennya bilang apa," jelas Ujang

Sandi-Riza Lakukan Pertemuan di Thamrin 10, Bahas Ekonomi Kreatif Hingga Isolasi WNA
Indonesia
Sandi-Riza Lakukan Pertemuan di Thamrin 10, Bahas Ekonomi Kreatif Hingga Isolasi WNA

Sandi sempat bersenda gurau dengan Plh Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi

Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Masuki Monitoring Efikasi
Indonesia
Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung Masuki Monitoring Efikasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan, jika vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat telah melalui uji klinis yang benar sehingga dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya.

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Sebanyak 1.200 responden berhasil ditelepon oleh LSI

Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba
Indonesia
Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba

Selain menghadapi ancaman akibat COVID-19, ribuan warga di Jabodetabek juga terancam akibat adanya peredaran narkotika.

Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI
Indonesia
Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI

“Propam sedang menginvestigasi anggota yang bela diri sesuai Perkap atau tidak,” kata Ferdy