Pemprov DKI Hentikan Sementara Penyaluran Pangan Murah Paket bantuan sembako untuk warga DKI yang terdampak corona (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara pendistribusian program pangan murah bagi pemegang kartu di ibu kota hindari kegiatan berkerumun yang berpotensi menyebarkan penularan COVID-19.

Pemegang Kartu yang dimaksud seperti Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer/Tenaga pendidik NON PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.

Baca Juga:

Larangan Mudik Dikeluarkan, Ribuan Orang Kembalikan Tiket Kereta

"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," kata Kepala bidang ketahanan pangan dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Bambang Purwanto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (29/4).

Saat ini tengah dipersiapkan mekanisme pendistribusian pangan murah dengan tepat, yang berpatokan pada protokol kesehatan. Setelah semua sistem selesai, distribusi pangan murah akan kembali dilakukan.

"Makanya ke depan warga kita kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," jelasnya.

Dalam penyaluran pangan murah itu, pihaknya akan menanggung beban biaya pengantaran melalui ojek online.

"Rencana ditanggung oleh pemda, sesegera mungkin kalau perangkat bisa berfungsi semuanya, kami juga nggak mau mereka ada masalah pangan," ujar dia.

Warga DKI menunjukan paket sembako yang diberikan Pemprov DKI terkait bansos corona
Warga menunjukkan paket sembako dari Pemprov DKI terkait bansos corona (Foto: antaranews)

Ia khawatir bila distribusi pangan murah tetap dilakukan di tengah wabah corona justru akan berdampak buruk bagi masyarakat. Terlebih berdasar pengalaman sebelumnya, lanjutnya, banyak warga yang tidak mengenakan alat pelindung kesehatan seperti masker.

"Kami nggak berani ngambil resiko. Dalam distribusi pangan murah, umumnya masyarakat kan sulit dikendalikan. Jadi kami takut mereka tertular. Karena warga ada yang tidak make masker," kata dia.

Baca Juga:

Pemprov DKI Koordinasi Daerah Penyangga Terkait Larangan Mudik

Bambang menerangkan, bahwa pangan murah berbeda dengan bantuan sosial. Program pangan murah tidak didapat secara gratis sehingga penyalurannya tidak bisa disamakan.

"Bansos, itu langsung diberikan kepada warga, kalo ini (pangan murah) harus ada mesin dan alat transaksi, apalagi kalau secara aturan kami diaudit oleh BPK," tutup dia. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolres Surakarta Diganti Setelah Tangkap Penyerang Acara Midodareni
Indonesia
Kapolres Surakarta Diganti Setelah Tangkap Penyerang Acara Midodareni

Pergantian pejabat ini memberikan kesempatan pengalaman dan keluasan wawasan bagi pejabat bersangkutan.

7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar
Indonesia
7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar

Sebanyak tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Soloraya sepakat patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bertarung Lawan Calon Usungan PDIP, 5 Kader Jateng Dipecat Partai
Indonesia
Bertarung Lawan Calon Usungan PDIP, 5 Kader Jateng Dipecat Partai

Pemecatan lima kader PDIP sekaligus sebagai bentuk peringatan pada lainnya untuk tegak lurus menjalankan keputusan partai.

Pemerintah Diminta Serius Tangani KKB di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Serius Tangani KKB di Papua

Sukamta menyarankan pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif

Update COVID-19 Jumat (14/9): Pasien Positif Tembus 135 Ribu Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (14/9): Pasien Positif Tembus 135 Ribu Kasus

Satgas COVID-19 melaporkan ada 75.527 orang yang berstatus suspek

Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh
Indonesia
Penumpang Melonjak, KAI Daop 8 Operasionalkan 6 Kereta Api Jarak Jauh

pengopersional kereta api ini khusus akhir pekan dan tanggal tertentu di Agustus 2020 setelah dihentikan kini beroperasi kembali.

Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra
Indonesia
Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra

Apa yang dilakukan oleh IPW merupakan tuduhan bagi institusi negara yang memiliki akibat hukum yang sangat serius

Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK
Indonesia
Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK

Alumni Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memang dikenal vokal terhadap isu-isu korupsi. Idealisme Febri terhadap penegakan hukum di Indonesia telah mengakar sejak bangku perkuliahan.

KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut
Indonesia
KPK Amankan 16 Orang Dalam OTT Bupati Banggai Laut

Dugaan korupsi dalam kasus ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta

Pendidikan Berkualitas di Tengah Pandemi Corona Jadi Kunci Masa Depan Berkelanjutan
Indonesia
Pendidikan Berkualitas di Tengah Pandemi Corona Jadi Kunci Masa Depan Berkelanjutan

Mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat diprediksi masih menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.