Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings Holywings Kemang setelah disegel Satpol PP DKI karena melanggar protokol kesehatan, Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (6/9/2021). ANTARA/Sihol Hasugian/aa.

MerahPutih.com - Sebanyak 12 outlet Holywings di Jakarta yang ditutup oleh Pemerintah DKI. Bar ini dinilai menyalahi aturan yang berlaku, terutama terkait izin penjualan minuman beralkohol. Penutupan tersebut akan berdampak pada nasib 3000 karyawan Holywings di DKI Jakarta.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengakomodir karyawan Holywings, yang kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja atau di rumahkan, menjadi anggota JakPreneur.

Baca Juga:

Pemprov DKI Cek Kafe Holywings di Pondok Indah yang Katanya Belum Ditutup

"Gerak cepat Satpol PP untuk menutup outlet Holywings patut diapresiasi, ini bagian dari pembinaan dan penertiban. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus meminimalisir dampak yang lebih besar pada karyawan Holywings," katanya di Jakarta, Rabu (29/6).

Ia berharap, penutupan outlet Holywings dilakukan berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang.

Politisi Partai Demokrat ini ingin, setiap kegiatan usaha di Jakarta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan jika ingin menjalankan bisnisnya di Jakarta semua aturan harus dipatuhi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Benny Agus Chandra mengatakan, pihak Holywings bisa memperbarui izinnya bila ingin kembali mengoperasikan tempat tersebut.

"Ya nanti kan (pembaharuan izin) di OSS-kan (online single submission). Kami tetap membantu, kami ingin beri kemudahan tetapi lebih bertanggung jawab," papar Benny.

Menurut Benny, kasus pencabutan izin Holywings juga berhubungan dengan masalah pajak yang tidak dibayarkan sesuai dengan jenis usahanya. Beberapa gerai di Jakarta belum memiliki sertifikat standar Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia (KBLI) 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi.

"Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan KBLI yang harus dimililiki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi
Dunia
Putin Tuding Barat Mengobarkan Perang Proksi

Putin mengatakan, sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan, namun diklaim tidak seperti yang diperkirakan.

Mega Kembali Diserang Hoaks, Hasto Pastikan PDIP Ambil Langkah Hukum
Indonesia
Mega Kembali Diserang Hoaks, Hasto Pastikan PDIP Ambil Langkah Hukum

Telah beredar video di media sosial yang menggambarkan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meninggal dunia.

Mendorong UMKM Merambah Platform Digital
Indonesia
Mendorong UMKM Merambah Platform Digital

Pertengahan Agustus 2021, sudah lebih dari 15 juta UMKM atau 22 persen lebih dari total UMKM Indonesia sudah bergabung ke perdagangan digital.

Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun
Indonesia
Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun

Airlangga Hartarto menjelaskan soal skema perlindungan bagi pekerja berupa Jaminan Hari Tua berbeda dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur
Indonesia
Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur

Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Jelang MotoGP, BNPB Datangi Berbagai Desa Percepat Vaksinasi Booster
Indonesia
Jelang MotoGP, BNPB Datangi Berbagai Desa Percepat Vaksinasi Booster

Sebanyak 50 vaksinator terbagi dalam sepuluh tim berangkat dari posko utama di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat
Indonesia
Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat

Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Narkotika dan Hukum Acara Perdata
Indonesia
DPR Perpanjang Pembahasan RUU Narkotika dan Hukum Acara Perdata

Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa, (31/5), memutuskan untuk memperpanjang pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika. Kedua pembahasan RUU itu akan diperpanjang hingga masa sidang 2022-2023 mendatang.

Nahdliyin Menanti Kreasi Nyata Gus Yahya
Indonesia
Nahdliyin Menanti Kreasi Nyata Gus Yahya

Keputusan tersebut dibacakan oleh salah satu Tim Ahwa, KH. Zainal Abidin di depan muktamirin

Disbud DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Gedung Sarinah
Indonesia
Disbud DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Gedung Sarinah

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memberikan rekomendasi pemugaran dalam kegiatan transformasi Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.