Pemprov DKI Godok Sanksi Oknum Guru Penyebar Informasi Hoaks Tangkapan layar WhatsApp soal hoaks yang dibagikan oknum guru. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan tengah menggodok sanksi untuk oknum guru SDN di Jakarta Selatan yang menyebarkan berita bohong atau hoaks, melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp.

"Untuk sanksinya lagi diproses, yang jelas pembinaan itu pasti, akan dipanggil dinas terkait," ujar Kepala Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja saat dikonfirmasi awak media, Selasa (25/5.

Radja mengatakan, saat ini oknum guru itu telah mendapatkan pembinaan dan mengaku tidak berniat menghina presiden.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Tokopedia Bagikan Hadiah Undian Rp150 Juta

Meski begitu, ia menerangkan, oknum guru itu sengaja membagikan unggahan dengan menambahkan kalimat yang merupakan dugaan pemikirannya. Namun, unggahan itu bukan buatannya sendiri melainkan buatan orang lain.

"Dia tambahin lagi, jangan-jangan Indonesia seperti itu. Intinya, dia melakukan itu tidak benar dan mengakui itu tindakan tidak tepat," tutur Radja.

Tangkapan layar WhatsApp soal hoaks yang dibagikan oknum guru. (Foto: MP/Istimewa)
Tangkapan layar WhatsApp soal hoaks yang dibagikan oknum guru. (Foto: MP/Istimewa)

Seperti diketahui, anggota DPRD Fraksi PDIP Ima Mahdiah mendesak Kepala Dinas Pendidikan memecat oknum guru yang menyebarkan pesan berantai bohong di grup WhatsApp. Hal itu merupakan perilaku yang tak terpuji.

“Ini juga harus ada efek jera, biar tidak menimbulkan hoaks-hoaks lainnya. Apalagi dia tenaga pendidik SDN. Kalau disebarkan hoaks terus kan makin enggak benar saja kita punya generasi bangsa," papar dia.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Israel Bersekutu Dengan ISIS

Berikut pesan yang disebarkan oleh oknum guru tersebut:

"Sertifikat izin masuk dari pemerintah Palestina tahun 1935 untuk Simon Perez sebagai cleaning service puluhan tahun kemudian ia menjadi PM Israhell dan mendzolimi serta membantai bangsa Palestina mirip dengan China masuk ke Indonesia unskill labor bertahun-tahun tinggal di Indonesia tahu-tahu jadi presiden.” (Asp)

Baca Juga:

(HOAKS atau FAKTA) : Bawang Merah dan Air Perasan Lemon Sembuhkan COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemilik Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun Bakal Menerima SP1
Indonesia
Pemilik Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun Bakal Menerima SP1

Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mobil ataupun motor yang datanya dihapus itu tidak melanggar ketentuan pidana, namun tak bisa dipakai lagi di jalanan.

Korlantas Ingatkan Warga Tidak Beli Pelat Nomor Putih Secara Online
Indonesia
Korlantas Ingatkan Warga Tidak Beli Pelat Nomor Putih Secara Online

Dalam kurun waktu lima tahun itu, ada beberapa kendaraan prioritas yang bisa mengganti pelat hitam menjadi putih.

[HOAKS atau FAKTA]: TKI dan TKW Dapat Bantuan Uang Rp 150 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: TKI dan TKW Dapat Bantuan Uang Rp 150 Juta

Beredar di media sosial Facebook sebuah informasi mengenai bantuan kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri sebesar Rp 150 juta per orang

Munarman Divonis 3 Tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Munarman Divonis 3 Tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Mantan Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman hanya terdiam saat divonis 3 tahun penjara terkait perkara kasus terorisme. Munarman boleh 'beruntung' sebab ia dovinis lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni delapan tahun.

Istri Sambo Sebut Tak Pernah Jadikan Brigadir Yosua sebagai Kepala Rumah Tangga
Indonesia
Istri Sambo Sebut Tak Pernah Jadikan Brigadir Yosua sebagai Kepala Rumah Tangga

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menjadikan Yosua sebagai kepala rumah tangga (karungga) di kediaman Ferdy Sambo.

[HOAKS atau FAKTA]: Ribuan WNA Dapat KTP Elektronik Jelang Pemilu 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ribuan WNA Dapat KTP Elektronik Jelang Pemilu 2024

Setiap WNA yang punya Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) diberikan KTP-el namun WNA yang memiliki KTP memiliki batasan hak-hak yang berbeda dengan WNI, termasuk hal memilih dan dipilih.

Cuma 1 dari 3 Calon Pengganti Anies yang Punya Pengalaman Jadi Pj Gubernur
Indonesia
Cuma 1 dari 3 Calon Pengganti Anies yang Punya Pengalaman Jadi Pj Gubernur

Tiga nama Penjabat (Pj) Gubernur usulan DPRD DKI Jakarta sudah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (16/9) kemarin.

Lokasi Kunjungan Jokowi di Kiev Berjarak 380 Km dari Area Pertempuran
Indonesia
Lokasi Kunjungan Jokowi di Kiev Berjarak 380 Km dari Area Pertempuran

Wilayah yang akan dikunjungi Presiden Jokowi aman karena berjarak 380 km dari area pertempuran dan ledakan terdekat di wilayah Donesk.

Polri Sebut Komentar Pro dan Kontra Meningkat Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Polri Sebut Komentar Pro dan Kontra Meningkat Jelang Pemilu 2024

"Kami dari patroli siber sudah mengidentifikasi ada peningkatan komen-komen yang pro dan kontra," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Reinhard Hutagaol kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/1).

Badan Pengelola Keuangan Haji Kelola Aset Rp 167,39 Triliun
Indonesia
Badan Pengelola Keuangan Haji Kelola Aset Rp 167,39 Triliun

Dana haji yang ditempatkan di perbankan nasional pada Juni 2021 sebesar Rp 43,44 triliun atau berkurang dari Rp 45,64 triliun pada akhir tahun 2021.