Pemprov DKI Evaluasi SKPD Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pihaknya sedang mengevaluasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakan ini dilakukan pasca terjadinya kerumuman di acara pernikahan putri Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

Akibat kerumunan di kediaman Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyebabkan sejumlah pejabat DKI termasuk gubernur diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya.

Baca Juga

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

"Nanti kita akan lihat apa hasil evaluasinya," ujar Riza Patria kepada wartawan, Rabu (25/11).

Ariza tidak merinci Kepala SKPD mana saja yang akan dievaluasi. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, SKPD yang dievaluasi tersebut di antaranya kepala dinas lingkungan hidup (LHK), kepala dinas perhubungan, kepala satpol PP DKI Jakarta, kadis kesehatan dan lainnya.

Riza mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyampaikan hasil evaluasi SKPD tersebut dalam beberapa pekan mendatang. Pertama terkait evaluasi adanya peningkatan kasus di Jakarta dilakukan evaluasi. Kedua melakukan evaluasi diantara internal.

"Seperti kekurangan kita, kelemahan kita, kita akan evaluasi kita akan perbaiki," katanya.

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

Diketahui, Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab, dikenai sanksi denda secara administratif sebesar Rp50 juta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat pemberian sanksi itu dikirimkan pada Minggu, 15 November 2020.

Denda ini terkait dengan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan anak Habib Rizieq di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta pusat pada Sabtu malam, 14 November 2020. Kegiatan ini menimbulkan kerumunan massa.

Sementara, menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas, menyebut denda administratif sebesar Rp50 juta telah dibayarkan. Denda merupakan sanksi dari Satpol PP DKI Jakarta karena adanya kerumunan massa saat acara pernikahan anak Habib Rizieq.

Buntut kejadian ini, pada Senin (16/11), Mabes Polri mencopot dua Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yaitu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.

Keduanya dicopot lantaran dianggap tidak melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan. (Knu)

Baca Juga

Camat Johar Baru Ungkap Kendala Atas Banjir di Wilayahnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Carut Marut Pasal Selundupan Omnibus Law Cipta Kerja
Indonesia
Carut Marut Pasal Selundupan Omnibus Law Cipta Kerja

Menariknya, dalam omnibus law itu juga terdapat beberapa pasal selundupan mengenai pendidikan

Update COVID-19 DKI Selasa (11/8): 26.662 Positif, 16.927 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (11/8): 26.662 Positif, 16.927 Orang Sembuh

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 8,4 persen

Jokowi Ingin TNI-Polri Berada di Keramaian Disiplinkan Masyarakat
Indonesia
Jokowi Ingin TNI-Polri Berada di Keramaian Disiplinkan Masyarakat

Jokowi hari ini meninjau kesiapan penerapan standar normal baru di sejumlah lokasi yakni di stasiun MRT di Jakarta, dan pusat perbelanjaan di Bekasi

Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen
Indonesia
Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen

"Kita dibolehkan untuk melakukan transisi dalam standar dunia (WHO) bila angka positifnya 10 persen," ungkapnya.

Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi
Indonesia
Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi

"Yang diajukan semua jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2" kata Mahfud

Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri
Indonesia
Kepala Daerah yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur Bersama Istri

Dia diamankan bersama sang istri di sebuah hotel di Jakarta.

 MUI Keluarkan Fatwa Terkait Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Pandemi Corona
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Terkait Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Pandemi Corona

“Juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya

Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei
Indonesia
Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei

Saat ini masyarakat lebih membutuhkan adanya efektivitas program untuk mengatasi COVID-19

1,2 Juta Vaksin Corona Bakal Didistribusikan ke Hampir Seluruh Daerah
Indonesia
1,2 Juta Vaksin Corona Bakal Didistribusikan ke Hampir Seluruh Daerah

Mereka masih menunggu persetujuan izin penggunaan darurat Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kota Wuhan Kembali Buka Sekolah
Indonesia
Kota Wuhan Kembali Buka Sekolah

Kementerian Keamanan Publik memperketat pengamanan dengan membangun 150.000 unit pos pengamanan (pospam) di sekitar sekolahan dan kampus.