Pemprov DKI Diminta Turun Tangan Soal Mahasiswa Terjerat Kabel Optik


/media/07/a0/49/07a049f9a9efee3397ef472c68830588.jpg
MerahPutih.com - Seorang mahasiswa bernama Sultan Rif'at Alfatih terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan hingga tidak bisa bicara. Atas insiden tersebut Pemprov DKI mesti turun tangan menangani masalah tersebut.
Sekretaris Fraksi PSI, William A Sarana mendesak jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi kabel fiber optik yang berantakan dan menjuntai, agar dibereskan dan tidak menjadi bahaya untuk masyarakat.
Baca Juga:
"Kejadian Sultan ini menjadi momentum untuk Pemprov melakukan pembenahan terkait kabel fiber optik yang carut marut, berantakan dan banyak yang menjuntai. Ini sangat membahayakan masyarakat. Jajaran Pj Heru Budi harus tegas pada perusahaan pemasang kabel yang tidak tertib," ucapnya.
Tidak hanya itu, William meminta Pemprov DKI membantu Sultan agar mendapat ganti rugi dan pertanggungjawaban dari perusahaan provider pemilik kabel optik tersebut.
"Pemprov harus membantu korban agar provider pemilik kabel optik memberikan ganti rugi kepada korban," urainya.
Baca Juga:
Selain itu, Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mendorong Pemprov DKI Jajaran Pj Heru Budi untuk memastikan pengobatan pada Sultan berjalan baik dan lancar.
"Sudah seharusnya DKI Jakarta berbenah dan mempercantik diri, mestinya sudah tidak ada lagi kabel di atas, semua mestinya ditanam dalam tanah supaya nampak lebih baik," tutup William. (Asp)
Baca Juga:
Baut dan Kabel Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dicuri, DPR Minta Pengawasan Ditingkatkan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV

Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah

DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau

Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
