Pemprov DKI Diminta Evaluasi Perubahan Nama Jalan di Jakarta Arsip Foto - Kendaraan melintasi Jalan H Bokir Bin Dji'un yang baru diresmikan menggantikan nama sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom/aa.

MerahPutih.com - Kebijakan perubahan nama jalan di DKI Jakarta banyak mendapat protes warga karena minimnya sosialisasi dan tidak melalui proses konsultasi warga terlebih dahulu.

Protes warga karena perubahan nama jalan membuat warga kerepotan mengganti dokumen kependudukan, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), kartu induk anak (KIA), kartu keluarga (KK), serta dokumen kependudukan lainnya.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II Christina Aryani mengaku mendapat banyak masukan masyarakat terkait perubahan nama jalan di DKI Jakarta.

Baca Juga:

Disdukcapil DKI Catat 99,86 Persen Warga Ganti KTP Imbas Perubahan Nama Jalan

"Konsekuensi perubahan nama jalan juga berimplikasi pada berubahnya dokumen administrasi warga, yang pengurusannya perlu proses. Kami mendapat banyak masukan warga yang meminta Pemrov DKI mengevaluasi lagi kebijakan ini," kata Christina kepada wartawan, Senin (18/7).

Menurut Christina, supaya kebijakannya berjalan baik Pemprov DKI juga perlu membangun komunikasi intens dengan masyarakat terlebih dahulu, utamanya di lokasi-lokasi yang bakal terjadi perubahan nama jalan.

"Karena banyak juga warga yang protes akibat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Tentu warga sebaiknya juga dilibatkan sehingga tidak terkesan dipaksakan," ujarnya.

Jika ternyata kebijakan ini tidak bisa ditinjau lagi, lanjut dia, maka harus ada jaminan dari Pemprov DKI yang memastikan konsekuensi perubahan nama jalan tidak membawa kesulitan bagi warga.

"Nah apakah sudah ada jaminan kemudahan ini dari Pemprov?" tukas politikus Partai Golkar ini.

Baca Juga:

Anies Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta, DPRD: Di Google Maps Belum Berubah

Sebelumnya, terjadi gelombang penolakan dari masyarakat terkait perubahan nama jalan di Jakarta seperti dilakukan warga Jalan A Hamid Arief, Tanah Tinggi, Johar Baru. Perubahan nama jalan di 22 titik tersebut dianggap merepotkan dan tidak melewati sosialisasi pada masyarakat terlebih dahulu.

Ketua RT 010 RW 006 Tanah Tinggi, Fajri, menegaskan bahwa dirinya menolak perubahan nama jalan di wilayah tempat tinggalnya, yakni Jalan Tanah Tinggi I Gang 5 yang diubah menjadi Jalan A Hamid Arief.

"Kami menolak karena berkaitan banyak dokumen kami yang harus diganti, itu memerlukan dana dan waktu," ujar Fajri di kantor Kelurahan Tanah Tinggi.

Menurut Fajri, warga RT 010 RW 006 Tanah Tinggi tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi terkait perubahan nama jalan di wilayahnya. (Pon)

Baca Juga:

Syarat Perjalanan Wajib Booster bagi Penumpang Kereta Jarak Jauh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Catat 14 Orang Jemaah Calon Haji Meninggal Sampai Sabtu (26/6)
Indonesia
Kemenag Catat 14 Orang Jemaah Calon Haji Meninggal Sampai Sabtu (26/6)

Jemaah haji yang wafat itu sebagian besar karena penyakit jantung.

Gibran Tanggapi Kasus Kematian Siswa SD di Jombang yang Meninggal Usai Divaksin
Indonesia
Gibran Tanggapi Kasus Kematian Siswa SD di Jombang yang Meninggal Usai Divaksin

"Vaksin di Solo sudah beres, tidak ada temuan KIPI (efek samping) usai divaksin," kata Gibran pada wartawan di Gedung DPRD Solo, Rabu (29/12).

Gegara Kasus COVID-19 Naik, Gibran Matikan 1.000 Lampion Imlek di Pasar Gede
Indonesia
Gegara Kasus COVID-19 Naik, Gibran Matikan 1.000 Lampion Imlek di Pasar Gede

Kebijakan itu diambil menyusul naiknya kasus COVID-19 Solo yang angkanya mencapai tiga digit.

Azas Tigor Sebut Jokowi Jadi Presiden Berkat Perjuangan Korban Tragedi Trisakti
Indonesia
Azas Tigor Sebut Jokowi Jadi Presiden Berkat Perjuangan Korban Tragedi Trisakti

"Saya juga mau katakan, kalau Presiden Jokowi bisa jadi presiden sekarang itu karena korban. Perjuangan karena korban," paparnya.

2.348 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
Indonesia
2.348 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi

Hasilnya, 2.348 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Jokowi Bakal Resmikan Komponen Cadangan untuk Perkuat Pertahanan Negara
Indonesia
Jokowi Bakal Resmikan Komponen Cadangan untuk Perkuat Pertahanan Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menetapkan Komponen Cadangan (Komcad) TNI.

BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Hujan Disertai Petir

Peringatan waspada potensi banjir juga diterbitkan oleh BMKG untuk wilayah yang sama pada siang dan sore hari

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi dan Sejumlah Menteri Berkumpul Tanpa Pakai Masker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi dan Sejumlah Menteri Berkumpul Tanpa Pakai Masker

Beredar potongan video dengan durasi 31 detik yang memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi dan Wakilnya memasuki ruangan kemudian menyapa sejumlah menteri tanpa menggunakan masker.

Gugatan Ditolak PN Jakpus, Viani Limardi Akan Banding Lawan PSI
Indonesia
Gugatan Ditolak PN Jakpus, Viani Limardi Akan Banding Lawan PSI

Viani akan mengajukan banding tas putusan sela PN Jakarta Pusat

Harga BBM Tak Dinaikkan, Subsidi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 198 Triliun
Indonesia
Harga BBM Tak Dinaikkan, Subsidi Energi Bisa Membengkak Jadi Rp 198 Triliun

Anggaran untuk subsidi energi berpotensi melebar Rp 198 triliun jika harga Pertalite dan solar tidak naik.