Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk segera merancang program inovatif yang mampu menahan aliran air dari daerah penyangga.
Harapan ini muncul sebagai respons terhadap banjir yang terus melanda ibu kota dan diperparah oleh luapan Sungai Ciliwung pada awal Maret 2025.
“Perlu out of the box (gebrakan baru-Red). Kita tidak boleh diam,” ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, Kamis (6/3).
Baca juga:
Sekak Balik Legislator PSI, BPBD Pastikan Alat Peringatan Dini Banjir di Pengadegan tidak Rusak
Menurut Judistira, penanggulangan banjir di Jakarta masih menghadapi kendala, terutama dalam hal koordinasi dan aksi nyata untuk mencegah air masuk ke wilayah Jakarta.
Desakan ini semakin kuat mengingat status Jakarta yang akan menjadi bagian dari wilayah Aglomerasi. Ia berharap, dengan adanya Aglomerasi, akan tercipta sinergi yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Baca juga:
Pantauan Udara Polri, Sejumlah Rumah di Bekasi Masih Terendam Banjir
“Aglomerasi yang memungkinkan kita ada kebersamaan dan keterikatan yang bisa dilakukan bersama,” tandas Judistira.
Tragedi yang menimpa seorang anak berusia tiga tahun yang hanyut saat evakuasi di Kebon Baru, Jakarta Selatan, menjadi bukti nyata betapa mendesaknya tindakan nyata dari pemerintah.
"Kita sebagai pemerintah memiliki tanggung jawab besar," ujar Judistira.
