Pemprov DKI Diminta Benahi Masalah Parkir dan Transportasi Publik Sebelum Terapkan Jalan Berbayar

MerahPutih.com- Wacana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar secara elektronik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta menuai polemik.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai, agar lebih efektif, penerapan kebijakan jalan berbayar di Jakarta juga harus didukung dan disertai cara lain.

Baca Juga:

Pihak yang Diuntungkan dari Aturan Jalan Berbayar di Jakarta

"Seperti manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik," kata Tigor dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (12/1).

Tigor menyampaikan, sistem ERP sebetulnya sudah banyak digunakan di kota-kota besar di beberapa negara seperti Stockholm Swedia, London Inggris serta Singapura, dan terbukti berhasil mengatasi kemacetan di kota tersebut.

ERP merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu.

Berdasarkan pengalaman, ERP lebih efektif dalam memecahkan kemacetan pada ruas jalan tertentu dibandingkan cara ganjil genap atau juga 3 in 1.

Sistem ERP ini adalah bagian dari disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mau pindah ke transportasi publik.

"Agar lebih efektif mengendalikan atau menekan tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang bikin macet Jakarta, maka perlu disertai sistem layanan transportasi publik yang terintegrasi baik, serta manajemen parkir baru di Jakarta," kata Tigor.

Baca Juga:

Jalan Berbayar di Jakarta Dorong Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik

Tigor berpendapat, sistem parkirnya harus bisa menekan atau membuat warga berpikir panjang bila ingin menggunakan mobil pribadi atau motor pribadinya di kota Jakarta.

Sistem parkir baru juga bisa diterapkan dengan menghilangkan total parkir liar, menghapus parkir di semua badan jalan.

Termasuk tarif parkir yang mahal agar menyulitkan pengguna menggunakan kendaraan pribadi, mobil dan motor di Jakarta.

Kalau warga sulit menggunakan kendaraan pribadi, mereka akan berpindah ke transportasi publik massal.

"Jadi Dinas Perhubungan Jakarta tidak cukup hanya menerapkan ERP untuk memecahkan kemacetan Jakarta. Perlu ada manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik," ujarnya.

Mengeni rencana sistem tarif atau pembayaranyang akan diterapkan, Tigor mengusulkan sebaiknya memakai sistem yang disesuaikan atau mengikuti tingkat tinggi rendahnya demand penggunaan di ruas jalan yang diterapkannya ERP. Sistem tarif atau bayar ERP di Jakarta akan dapat meniru sistem tarif ERP di Singapura.

"Saat tinggi penggunaan jalannya, maka tarifnya akan mahal. Sementara ketika penggunaan jalannya rendah maka tarifnya akan turun menjadi murah," ujar Ketua Forum Warga Kota Jakarta ini. (Knu)

Baca Juga:

Jalan Berbayar Tepat untuk Kurangi Kemacetan Jakarta