Pemprov DKI Dikritik, Pekerja Terdampak COVID-19 Tak Kunjung Dapat Bantuan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Twitter/@aniesbaswedan

Merahputih.com - Pengamat perkotaan, Azas Tigor Nainggolan menilai belum ada bantuan konkret kepada para pekerja yang terdampak penanganan COVID-19. Pasalnya, penghasilan mereka bisa terus menurun jika pemerintah belum bergerak memberikan bantuan. Contohnya di DKI Jakarta, dimana bantuan dari Gubernur DKI Anies Baswedan belum terlihat.

"Padahal presiden Jokowi sudah memerintahkan agar segera para kepala daerah membuat kebijakan atau program bantuan kepada rakyat kecil yang terkena dampak ekonomi di tengah wabah Covid 19 di daerahnya masing-masing," kata Azas dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Baca Juga

Anggota DPRD Jabar Gatot Tjahyono Meningggal Dunia Diduga Terinfeksi COVID-19

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini melihat, jutaan jiwa keluarga miskin di kota Jakarta, saat ini belum juga mendapat bantuan sosial atau ekonomi di tengah kesulitan wabah COVID-19.

Padahal APBD Jakarta besar sekali, sekitar Rp 10 Triliun tahun ini dan bisa dijadikan modal membangun program Jaring Pengaman Sosial atau bantuan sosial bagi rakyat miskin.

"Besarnya APBD Jakarta ini bisa dibuat program bantuan tunai atau sembako oleh Anies Baswedan selaku gubernur Jakarta kepada warganya yang tengah kesulitan hidup, mulai kelaparan," imbuh Azas.

nies
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Twitter/@aniesbaswedan

Azas yang dikenal aktif mengadvokasi warga miskin ini mendesak para anggota DPRD Jakarta segera bergerak cepat bahu membahu bergerak cepat bersama Anies. Yakni dengan membuat program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial seperti yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

"Marilah para anggota DPRD bersuara dan bergerak menolong rakyat miskin yang mulai kelaparan yang terdampak secara kehidupan akibat dari wabah COVID 19," terang pria berkepala plontos ini.

Ia berharap, Gubernur dan anggota dewan tak lupa diri dan meninggalkan rakyat pemilih mereka masing-masing. "Ketika kondisi sulit seperti inilah kesempatan kalian menunjukan keberpihakan kalian kepada mereka, rakyat miskin pemilih kalian," pungkas Azas.

Sebelumnya, untuk mengantisipasi penurunan daya beli yang signifikan karena virus corona atau covid-19, akhirnya Presiden Jokowi memberikan dana cash. Sekretaris Menko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menerangkan, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada para pekerja di sektor informal seperti warung, toko kelontong sampai di pasar-pasar.

Baca Juga

Ketum PSSI: Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Bisa Dihentikan

"Datanya, berkoordinasi dengan pemda, terutama DKI, yang paling terdampak pelaku usaha transportasi online gojek, grab, dan sebagainya. Kami sudah minta data dari gojek dan grab. Juga pekerja informal lainnya," kata Susiwijono.

"Tak hanya itu, pekerja harian yang ada di mall. Kami akan menghubungi APPBI, untuk mendapatkan BLT dalam meningkatkan daya beli," tuturnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Soloraya Naik 10 persen
Indonesia
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Soloraya Naik 10 persen

Fitri mengatakan naiknya jumlah kasus KDRT tentunya menjadikan perhatian semua pihak. Untuk penanganan kasus tersebut, lanjut dia, lebih banyak diproses pendampingan hukum dan sosial.

 PBNU Tegas Tolak Pemulangan Ratusan WNI Simpatisan ISIS
Indonesia
PBNU Tegas Tolak Pemulangan Ratusan WNI Simpatisan ISIS

“Ngapain diramahin. Saya tolak. Saya tidak setuju dipulangkan ke tanah air,” kata Kiai Said kepada wartawan, Minggu (9/2).

Jelang Tahun Baru, Permintaan Telur Ayam dam Daging Sapi Melonjak
Indonesia
Jelang Tahun Baru, Permintaan Telur Ayam dam Daging Sapi Melonjak

Bambang meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir akan adanya kelangkaan bahan pangan saat Natal dan Tahun Baru.

Kasus Korupsi Wahyu Setiawan Harus Diungkap agar Tak Lahir Pemimpin Palsu
Indonesia
Kasus Korupsi Wahyu Setiawan Harus Diungkap agar Tak Lahir Pemimpin Palsu

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai bentuk kejahatan yang harus diungkap.

 MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona
Indonesia
MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona

Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah para petugas menggunakan pengeras suara mengingatkan masyarakat tidak berkumpul di masjid.

November, Indonesia Dipastikan Dapat Pasokan Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok
Indonesia
November, Indonesia Dipastikan Dapat Pasokan Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok

Terawan juga mengajak Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac untuk melakukan kerja sama transfer teknologi dengan Bio Farma.

KPK Bakal Telisik Jika Ada Aliran Duit ke Ali Ngabalin
Indonesia
KPK Bakal Telisik Jika Ada Aliran Duit ke Ali Ngabalin

"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti, apakah ada kesitu atau tidak," kata Karyoto.

Tingkat Keterpakaian Ruang Isolasi di RS Jakarta 80 Persen Lebih
Indonesia
Tingkat Keterpakaian Ruang Isolasi di RS Jakarta 80 Persen Lebih

Tingkat keterpakaian perlu ditekan ke angka di bawah 60 persen

Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu
Indonesia
Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu

Seluruh proses uji klinis tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) termasuk metode uji klinis.

 Gibran Janji Setia dengan PDIP Meski Tak Dapat Rekomendasi Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran Janji Setia dengan PDIP Meski Tak Dapat Rekomendasi Pilwakot Solo

Gibran juga memastikan tidak akan memendam kekecewaan terhadap PDIP. Bahkan, dia memastikan akan turut membangun partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri itu.