Pemprov DKI Didesak Tetap Bayar THR Pasukan Oranye Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau dikenal dengan sebutan Pasukan Oranye. Foto: Antara

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak tetap membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda.

PJLP terdiri dari petugas pasukan oranye atau Penanganan Prasarana dan Sarana Umum/PPSU), pasukan hijau, pasukan biru, pasukan kuning, pamdal dan lainnya.

Baca Juga

DKI Laporkan 5.795 Positif Corona, 475 Meninggal

"Komisi A menolak rencana penghapusan THR PJLP. Kami meminta agar THR itu tetap dibayarkan walaupun situasi ekonomi tergerus COVID-19. Para PJLP ini telah sangat berjasa untuk pembangunan di Jakarta," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Sabtu (16/5).

Terlebih, katanya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP No 24 tahun 2020 pada 11 Mei lalu. Salah satunya mengatur THR untuk kategori non PNS sesuai pasal 2 huruf k yang menyebutkan "Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada pegawai non PNS pada LNS, LPP atau BLU".

Diakuinya, terdengar kabar adanya penghapusan THR untuk PJLP karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi.

"Memang, untuk pembayaran THR PJLP ini cukup besar mencapai Rp 697,9 miliar. Meskipun terjadi defisit anggaran, jangan sampai pemerintah mengorbankan hak PJLP ini," katanya.

THR
Ilustrasi pembagian THR. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Dalam proyeksi penyesuaian APBD DKI 2020 karena COVID-19 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rasionalisasi pada beberapa sektor. Salah satunya belanja pegawai.

Dalam penetapan APBD DKI 2020 lalu, anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp 20,89 triliun. Namun, karena terjadi kontraksi ekonomi akibat Covid-19, belanja pegawai itu akan disesuaikan menjadi Rp 15, 98 triliun.

Dalam penyesuaian anggaran itu, salah satunya memangkas TKD sebesar 50 persen, menghilangkan tunjangan transportasi pejabat, menghilangkan gaji dan TKD ke 13 dan 14, mengurangi upah pungut insentif pajak hingga 50 persen, serta menghilangkan tunjangan peningkatan penghasilan Badan Pendapatan Daerah.

Terpisah, Koordinator wilayah DKI Jakarta Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Nur Baiti kebijakan THR bagi tenaga honorer umumnya ada di tangan pemerintah daerah atau instansi masing-masing. Sebab, tidak ada aturan mengikat dari pemerintah pusat soal THR untuk tenaga honorer.

Pihaknya memang mendapat laporan bahwa gaji masih lancar diterima. Namun, perkara THR belum ada informasi lebih lanjut. Sementara, katanya, tenaga honorer di beberapa instansi masih bekerja di lapangan selama wabah Corona melanda.

"Apalagi saat ini ada bansos dari daerah, itu teman-teman honorer terus mengantar dari rumah ke rumah. Semacam PPSU (Penanganan Sarana dan Prasarana Umum/pasukan oranye) itu kan juga honorer. Mereka tidak bekerja dari rumah karena jalanan tetap harus bersih," tuturnya

Baca Juga

Anies Sebut Warga Harus Waspada Penyebaran Corona Gelombang Kedua

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengaku akan mengikuti peraturan yang berlaku dalam pencairan THR untuk pegawai. Namun saat dikonfirmasi terkait THR PJLP, pihaknya belum mengetahui regulasi terkini.

"Kalau THR PPSU, tanya saja ke Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) masing-masing, orang kelurahan," tutup dia. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH