Pemprov DKI dan Bappenas Bentuk Tim Kecil Bahas Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota Menteri Bappenas Suharso Monoarfa menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/11). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta diminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Suharso Monoarfa untuk membentuk tim kecil yang bertugas membahas detail tata ruang Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara.

"Pak Menteri memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir kami diminta untuk membuat tim-tim kecil untuk bisa membahas detail tata ruang selanjutnya," kata Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (24/11).

Baca Juga:

Jakarta akan Tetap Eksis Meski Ibu Kota Negara Dipindahkan

Menurut Heru Budi, mengenai pembahasan tersebut Pemprov DKI perlu melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI.

"Kami ada pembahasan dengan Bappenas RI terkait dengan Jakarta ke depan, serta membahas rencana tata ruang wilayah, dan tentu harus bersinergi dengan Bappenas," urainya.

"Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Bappenas RI, Suharso Monoarfa menjelaskan pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta tetap jalin koordinasi dalam memikirkan nasib Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota.

Hal ini berkaitan dengan menjawab semua kekhawatiran akibat dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) karena pusat kegiatan birokrasi akan berpindah lokasi di IKN yang baru, di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Andalkan Jalan 1 Arah dan Tutup Puteran Atasi Macet Ibu Kota

Menurutnya, segala kegiatan di luar pemerintahan pusat akan tetap menjadi milik Jakarta. Bahkan harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa, di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang menjadi sesuatu yang harus dipertahankan baik dari pemerintahan daerah, maupun pemerintahan pusat.

"Bagaimana bentuk cara mempertahankannya? Pertama yang kami ingin usulkan tentu ada dari sisi fisik Jakarta mengenai tata ruangnya, bagaimana penataan ruangnya yang ada hari ini, dan bagaimana kita melihatnya kembali yang sebelumnya sejak dulu, dan sampai hari ini," jelas Suharso.

Kemudian bagaimana nantinya, kata dia, Pemprov DKI memperbaikinya, mengadaptasinya dengan perkembangan-perkembangan ke depan. Dengan demikian Jakarta akan lebih baik dikemudian hari.

"Jika semua hal di atas sudah dikaji, akan kami coba rumusan menjadi sebuah undang-undang," tutup Menteri Suharso. (Asp)

Baca Juga:

Australia Batalkan Pengakuan atas Yerusalem Barat sebagaI Ibu Kota Israel

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda DIY Gelontorkan 250 Ton Minyak Goreng Subsidi ke Pasar Tradisional
Indonesia
Pemda DIY Gelontorkan 250 Ton Minyak Goreng Subsidi ke Pasar Tradisional

Harga minyak goreng masih belum bisa terkendali salah satunya di Yogyakarta.

One Way Tol Kalikangkung - Cikampek Mulai Berlaku, Rest Area Dibuka Tutup
Indonesia
One Way Tol Kalikangkung - Cikampek Mulai Berlaku, Rest Area Dibuka Tutup

Polri memastikan rekayasa lalu lintas one way dari Tol Kalikangkung KM 414 hingga Tol Cikampek KM 47 dimulai Jumat (6/5).

Pasokan Batu Bara Terjamin, Pemadaman Listrik 10 Juta Pelanggan Bisa Dihindari
Indonesia
Pasokan Batu Bara Terjamin, Pemadaman Listrik 10 Juta Pelanggan Bisa Dihindari

Pasokan batu bara kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pembangkit listrik dipastikan tercukupi.

Perkembangan Kripto Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesia
Perkembangan Kripto Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

"Qoin Crypto juga siap mendukung regulasi yang sedang dipersiapkan pemerintah terkait kripto sehingga perkembangan kripto dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (24/3).

PT KAI Dapat Subsidi Rp 3,2 Triliun
Indonesia
PT KAI Dapat Subsidi Rp 3,2 Triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3,2 Triliun lebih untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Kereta Api Perintis Tahun 2022.

DKI dan Kepri Alami Kenaikan Kasus COVID-19 dalam Sebulan
Indonesia
DKI dan Kepri Alami Kenaikan Kasus COVID-19 dalam Sebulan

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut ada dua provinsi yang menyumbang kenaikan kasus nasional.

Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis
Indonesia
Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air telah melampaui target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Polda Metro akan Tambah 60 ETLE Mobile di 2023
Indonesia
Polda Metro akan Tambah 60 ETLE Mobile di 2023

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di Indonesia saat ini difokuskan dengan menindak secara tilang elektronik atau ETLE.

Soal PayPal Cs, Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola
Indonesia
Soal PayPal Cs, Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola

Meutya Hafid meminta pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE itu.

Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Indonesia
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik

Penggunaan mobil listrik kini tengah digencarkan di tanah air. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, pemerintah sedang menyusun skema-skema subsidi.