Pemprov DKI Buka 434 Formasi CPNS, Cek Syarat dan Jadwal Seleksinya Tes CPNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. Kebutuhan formasi yang dialokasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebanyak 434 formasi.

Pemprov DKI membuka tiga kriteria CPNS 2021, yaitu lulusan terbaik atau cumlaude 12 formasi, disabilitas 10 formasi dan formasi umum sebanyak 412.

Baca Juga

Pendaftar CPNS Buat Posisi Dokter Spesialis Masih Sepi

Hal ini tertuang dalam Pengumuman Sekretariat Daerah (Sekda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengadaan CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia, pria dan wanita, berpendidikan sekolah menengah atas/sederajat, diploma tiga, Diploma empat, dan Sarjana untuk menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," bunyi pengumuman Sekda tersebut.

Foto: Instagram BKD DKI Jakarta

Adapun jadwal seleksi CPNS DKI Jakarta tahun 2021, sebagai berikut:

- Pengumuman seleksi ASN (30 Juni-14 Juli 2021).

- Pendaftaran seleksi ASN (30 Juni-21 Juli 2021).

- Pengumuman hasil seleksi administrasi (28-29 Juli 2021).

- Masa sanggah (30 Juli-1 Agustus 2021).

- Jawab sanggah (30 Juli-8 Agustus 2021).

- Pengumuman pascasanggah (9 Agustus 2021).

- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (25 Agustus-4 Oktober 2021).

- Pelaksanaan seleksi kompetensi PPP non guru (setelah SKD selesai di masing-masing titik).

- Pengumuman hasil SKD (17-18 Oktober 2021).

- Persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) (19 Oktober-1 November 2021).

- Pelaksanaan SKB (8-29 November 2021).

- Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi PPPK non guru (15-17 Desember 2021.

- Pengumuman kelulusan (18-19 Desember 2021).

- Masa sanggah (20-22 Desember 2021).

- Jawab sanggah (20-29 Desember 2021).

-Pengumuman pasca sanggah (30-31 Desember 2021).

- Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) (1-8 Januari 2022).

- Usul penetapan NIP/NI PPPK (19 Januari-18 Februari 2022).

Lalu, ada sejumlah persyaratan umum yang wajib dimiliki pelamar, yakni

1. Warga Negara Indonesia (WNI) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih.

3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/Polri dan siswa ikatan dinas pemerintah.

4. Tidak pernah jadi PNS sebelumnya.

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

8. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian.

9. Tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibuktikan dari surat keterangan bebas narkoba dari BNN.

10. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter.

11. Tidak bertato atau tindik anggota badan kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat

12. Usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada saat mendaftar adalah:

a. Pelamar S1, Diploma VI dan Diploma III paling rendah 18 tahun paling tinggi 35 tahun.

b. Pelamar SMA/sederajat usia paling rendah 18 tahun paling tinggi 25 tahun. (Asp)

Baca Juga

Depok Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Alokasinya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah
Indonesia
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

"Dengan ditemukannya varian omicron ini, kita mendorong ada perubahan aturan pada libur ataru nanti. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).

Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat
Indonesia
Denda Puluhan Juta dan Kurungan 3 Bulan Bagi Pelanggar Prokes di Jawa Barat

Denda maksimal bagi perorangan senilai Rp 5 juta dan bagi pelaku usaha Rp 50 juta, ditambah kurungan 3 bulan.

Dua WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi
Indonesia
Dua WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi

Otoritas Arab Saudi telah melaksanakan hukuman mati terhadap dua warga negara Indonesia (WNI) pada Kamis (18/3) pagi hari waktu Jeddah.

Belasan Ular Ditemukan di Lokasi Isoter Benteng Vastenburg
Indonesia
Belasan Ular Ditemukan di Lokasi Isoter Benteng Vastenburg

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memanfaatkan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Benteng Vastenburg sebagai lokasi isolasi terpusat (isoter).

Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi
Indonesia
Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi

Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia telah berhasil melalui resesi dan krisis yang telah datang secara bertubi-tubi. Ujian itu membuat Indonesia semakin kuat.

Banjir Kapuas Hulu Rendam 2.862 Rumah
Indonesia
Banjir Kapuas Hulu Rendam 2.862 Rumah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 2.862 rumah warga di sejumlah kecamatan terendam banjir yang terjadi sejak Rabu (14/7) hingga Kamis (15/7).

Jokowi Sebut 2021 Tidak Impor Beras, Ini Jenis Beras Yang Dibeli dan Masuk Indonesia
Indonesia
Jokowi Sebut 2021 Tidak Impor Beras, Ini Jenis Beras Yang Dibeli dan Masuk Indonesia

"Izin yang kita terbitkan selama tahun 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri," kata Mendag.

Survei Serologi COVID-19: 86,6 Persen Penduduk Indonesia Miliki Antibodi SARS-CoV-2
Indonesia
Survei Serologi COVID-19: 86,6 Persen Penduduk Indonesia Miliki Antibodi SARS-CoV-2

Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 86,6 persen penduduk Indonesia telah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Angka ini adalah angka antibodi rata-rata dari masyarakat yang sudah divaksinasi maupun yang belum.

PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode
Indonesia
PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode

Mardani Ali Sera berharap tak ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

BMKG Beberkan Penyebab Banjir di Jayapura
Indonesia
BMKG Beberkan Penyebab Banjir di Jayapura

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeberkan penyebab banjir di Jayapura karena faktor dinamika atmosfer, salah satunya curah hujan yang tinggi