Pemprov DKI Buka 12.037 Formasi CPNS dan PPPK Tes CPNS. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 12.037 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya menjelaskan, pihaknya masih menggodok regulasi terkait CPNS dan PPPK tahun 2021 ini.

Baca Juga

Pemprov DKI Baru Terima Vaksin Gotong Royong 500 Ribu Dosis

“Belum (dibuka), kami sedang berproses," ujar di Jakarta, Rabu (19/5).

Maria menerangkan, saat ini pihaknya masih sibuk untuk membuat aturan tersebut. Memang belum lama ini ada penetapan pembukaan formasi baru CPNS dan PPPK itu.

"Sebelum lebaran itu ada penetapannya, ada PNS dan PPPK. Ini kami bahas dulu," jelas dia.

Adanya formasi PNS baru itu diketahui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Nomor 783 Tahun 2021.

PNS. (Foto: Pemprov DKI)
PNS. (Foto: Pemprov DKI)

SK tersebut berisi tentang penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Dalam surat, formasi CPNS dan PPPK paling banyak dialokasikan untuk tenaga guru dengan jumlah 11.482. Nantinya, pengajar tersebut bakal disebar di sejumlah sekolah di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sedangkan, 555 formasi lainnya diperuntukan untuk tenaga teknis di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Meski demikian, dalam surat yang diterbitkan tanggal 29 April 2021 ini belum tercantum detail persyaratan dan waktu pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2021.

"Masa hubungan perjanjian kerja jabatan untuk PPPK paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun,” tulis MenpanRB Tjahjo Kumolo. (Asp)

Baca Juga

Pemkab Boyolali Akan Buka Formasi 1.952 CPNS dan PPPK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rekomendasi Bank Dunia Agar Ekonomi Indonesia Segera Pulih
Indonesia
Rekomendasi Bank Dunia Agar Ekonomi Indonesia Segera Pulih

Peningkatan produktivitas saja tidak cukup sehingga keterampilan para calon tenaga kerja juga harus dikembangkan.

Teknologi Digital Ciptakan 65 Juta Pekerjaan Baru
Indonesia
Teknologi Digital Ciptakan 65 Juta Pekerjaan Baru

ADB juga menekankan perlunya perhatian pada privasi dan keamanan data, perpajakan, kemitraan antara lembaga publik dan swasta

[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta

Akun Facebook bernama Eka Bastiah mengunggah sebuah tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp yang berisikan pesan berantai adanya pendaftaran sebagai penerima BLT dari Kementerian Kominfo.

[Hoaks atau Fakta]: Penggunaan Masker Sebabkan Kematian
Berita
[Hoaks atau Fakta]: Penggunaan Masker Sebabkan Kematian

Penggunaan masker merupakan bagian dari etika batuk atau bersin yang benar.

Kekhawatiran Polisi Jika Ganjil Genap di Jakarta Kembali Diberlakukan
Indonesia
Kekhawatiran Polisi Jika Ganjil Genap di Jakarta Kembali Diberlakukan

Kebijakan ini diberlakukan karena penyebaran virus corona di Jakarta masih tinggi.

Bawaslu Ingatkan Politik Uang Lahirkan Pemimpin yang Korup
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Politik Uang Lahirkan Pemimpin yang Korup

Bawaslu telah melakukan berbagai upaya keterlibatan masyarakat terutama kalangan generasi muda dalam mengawasi pemilu.

Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri
Indonesia
Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Penyidik sudah mengirimkan aduan ICW atas Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK

UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah
Indonesia
UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, Sabtu (21/1!)

92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri
Indonesia
92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri

“Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI,” kata Rusdi

Warga Tak Ber-KTP DKI Bisa Vaksin di Jakarta, yang Penting 18 Tahun ke Atas
Indonesia
Warga Tak Ber-KTP DKI Bisa Vaksin di Jakarta, yang Penting 18 Tahun ke Atas

Sementara, sistem layanan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di mana saja