Pemprov DKI Belum Tentu Terapkan Belajar Secara Tatap Muka Tahun Depan Ilustrasi (FOTO ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Merahputih.com - pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memutuskan untuk mengikuti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membuka belajar mengajar tatap muka pada Januari tahun depan.

"Sampai hari ini belum memutuskan apakah ikut tatap muka atau tidak," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di gedung DPRD DKI, Senin (14/12).

Baca Juga:

Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan

Pemrov DKI terus melakukan kajian dan mempelajari secara matang mengenai dibukannya kembali belajar mengajar di sekolah.

Menurut Riza, kebijakan dibukannya sekolah harus melakukan kajian secara menyeluruh. Agar tidak menjadi klaster baru penambahan kasus corona di ibu kota.

"Semuanya terus kita lakukan kajian secara mendalam menyeluruh karena sebagaimana kita tahu semuanya harus kita pertimbangkan matang-matang," paparnya.

Riza harus mempertimbangkan secara mendalam soal kebijakan itu supaya tidak nantinya tidak dapat memperluas penyebaran COVID-19. Apalagi murid sekolah merupakan usia yang rentan terpapar virus COVID-19

"Kita tidak ingin terjadi seperti di beberapa negara ketika dibuka tatap muka belajar kemudian terjadi klaster terbaru. Kemudian ditutup kembali, ini tidak mau," tuturnya.

Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).
Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tengah fokus melakukan pemasangan internet gratis bagi siswa sekolah. Supaya memudahkan mereka dalam belajar virtual atau online.

"Prinsipnya kita harapkan di masa pandemi ini program pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan kita," tutupnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengizinkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuka belajar mengajar tatap muka di wilayah zona hijau virus corona mulai Januari 2021.

Baca Juga:

Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka

Hanya saja, pembukaan sekolah di zona hijau harus mengedepankan protokol kesehatan.

"Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadi bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah sampai sekarang kalau siap tatap muka ingin tatap muka, segera tingkatkan kesiapan untuk laksanakan ini," ujar Nadiem. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Senen Selesai Direvitalisasi, Anies Sebut bukan lagi Kawasan Kumuh dan Rawan
Indonesia
Senen Selesai Direvitalisasi, Anies Sebut bukan lagi Kawasan Kumuh dan Rawan

"Senen bukan lagi wilayah yang kumuh dan rawan tapi ramah bagi masyarakat," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Anak Buah Anies Diselidiki Atas Dugaan Korupsi Alat Berat
Indonesia
Anak Buah Anies Diselidiki Atas Dugaan Korupsi Alat Berat

Ashari ogah membocorkan hasil pemeriksaannya karena ia beralasan itu merupakan substansi dari para penyidik.

Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi
Indonesia
Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi

"Ini juga berpotensi menghalangi kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," tambah YLBHI.

Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia
Indonesia
Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia

Pemerintah terus memantau masalah pemalsuan vaksin. Pemerintah juga mengedukasi dan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang melakukan pengadaan vaksin lain dalam skema gotong royong.

PKS Minta Uji Coba Sekolah Tatap Muka Dilanjutkan, Orang Tua Tak Usah Khawatir
Indonesia
PKS Minta Uji Coba Sekolah Tatap Muka Dilanjutkan, Orang Tua Tak Usah Khawatir

Sudah waktunya untuk memikirkan dibukanya kembali sekolah secara normal

DPR Minta Presiden Jokowi Lobi Langsung Raja Salman Buka Ibadah Umrah
Indonesia
DPR Minta Presiden Jokowi Lobi Langsung Raja Salman Buka Ibadah Umrah

Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo turun langsung untuk melakukan diplomasi dengan Raja Salman agar penyelenggaraan ibadah umrah bisa dilaksanakan.

Jadi Panduan Penegak Hukum, Pemerintah Rampungkan Pedoman Implementasi UU ITE
Indonesia
Jadi Panduan Penegak Hukum, Pemerintah Rampungkan Pedoman Implementasi UU ITE

Poin-poin yang ada dalam Pedoman Implementasi UU ITE hanya berisi interpretasi terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah atau "pasal karet".

Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan
Indonesia
Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2021.

Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU
Indonesia
Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU

Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tahap 1 sembilan tersangka kasus dugaan korupsi Asabri ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta
Indonesia
Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta

“Kita akan berjaga dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memantau apakah peningkatan jumlah arus yang masuk Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama,” kata Sambodo.