Pemprov DKI Belum Sikapi Putusan MA yang Kabulkan PK Relamasi Pulau H Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc.)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang reklamasi Pulau H. Sehingga Gubernur Anies Baswedan diperintahkan untuk memberi izin pembangunan kembali reklamasi pulau tersebut.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya belum tentukan langkah lanjutan untuk menyikapi putusan tersebut.

Baca Juga:

Kalah di Tingkat MA Soal Izin Pulau Reklamasi, Pemprov DKI Berencana Ajukan Banding

"Kami akan sikapi masalah ini karena keputusan baru diputuskan," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (3/9).

Langkah ini diambil lantaran Pemerintah DKI belum menerima salinan putusan MA secara resmi. Setelah putusan diterima, Biro Hukum DKI masih akan mempelajari lalu akan menyikapinya.

"Kan ada mekanisme aturan hukum yang ada ya, kita tunggu saja nanti hasilnya," tuturnya.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang reklamasi Pulau H. Gugatan ini bermula ketika Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi pada 6 September 2018 lalu.

Akhirnya, PT Taman Harapan menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H ke PTUN pada 18 Februari 2019.

PTUN memenangkan gugatan pengembang. Anies kembali melawan dengan mengajukan banding ke PTTUN. PTTUN memutuskan untuk tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut. Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H.

Baca Juga:

DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

Anies dan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Proses hukum berjalan, sampai akhirnya MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang dilayangkan Anies.

Berlanjut, PT Taman Harapan Indah mengajukan PK ke MA. Sampai akhirnya, PK dikabulkan MA. MA mengembalikan putusan sesuai putusan banding yang memerintahkan Anies agar menerbitkan izin reklamasi Pulau H. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal
Indonesia
Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal

Sertifikasi halal, kata Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan serta menjamin bahwa produk yang beredar, dikonsumsi, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal.

Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tahu Tempe di Jatim Menjerit
Indonesia
Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tahu Tempe di Jatim Menjerit

Para perajin tahu tempe di Jawa Timur menjerit setelah mengetahui harga bahan baku kedelai impor sedang naik drastis.

Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI
Indonesia
Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI

Dalam perkara ini, lembaga anti rasuah telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka. Antara lain mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Pinontoan

Sejumlah Pimpinan Perusahaan Jadi Tersangka karena Paksa Karyawan Ngantor
Indonesia
Sejumlah Pimpinan Perusahaan Jadi Tersangka karena Paksa Karyawan Ngantor

Polda Metro Jaya menindak dua perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang melanggar PPKM Darurat.

BPOM Telah Keluarkan Izin Penggunaan Darurat 2 Vaksin COVID-19 Sekali Suntik
Indonesia
BPOM Telah Keluarkan Izin Penggunaan Darurat 2 Vaksin COVID-19 Sekali Suntik

Berdasarkan hasil kajian sisi keamanan, kata Penny, secara umum pemberian kedua vaksin tersebut dapat ditoleransi dengan baik.

Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang
Indonesia
Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang

"Kami tunduk pada undang-undang, jadi tidak ada istilah percepatan atau perlambatan sesuai keputusan saja," kata Ketua KPK Firli Bahuri

10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir
Indonesia
10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir

Banjir yang terjadi pada 2-3 Oktober 2021, kata Gunawan, merupakan banjir yang terjadi setelah banjir besar tahun 2020.

Novel Baswedan Mengaku Sedih Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
Novel Baswedan Mengaku Sedih Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

Firli Bahuri dan empat pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Dewas karena diduga melanggar sejumlah kode etik dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

MAKI akan Praperadilankan Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Pelindo II
Indonesia
MAKI akan Praperadilankan Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Pelindo II

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II oleh Kejaksaan Agung RI.

Mulai Nanti Malam, Seluruh Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta Bakal Diperiksa
Indonesia
Mulai Nanti Malam, Seluruh Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta Bakal Diperiksa

Pos pemantauan larangan mudik yang siap beroperasi pada Kamis (6/5), pukul 00.00 WIB, akan memeriksa seluruh kendaraan.