Pemprov DKI Belum Izinkan Pesta Pernikahan, Nekat Didenda Rp10 Juta Ilustrasi. (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta belum mengizinkan kegiatan resepsi pernikahan di ibu kota lantaran masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

PSBB masa transisi diperpanjang oleh Gubernur Anies Baswedan dimulai 31 Juli hingga 13 Agustus 2020 mendatang.

Baca Juga:

Bioskop Hingga Resepsi Pernikahan Jadi Tempat Tertinggi Penyebaran COVID-19

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menegaskan, bagi masyarakat yang nekat menggelar pesta pernikahan di Jakarta, akan dikenakan denda sebesar Rp10 juta.

Denda tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

 Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Cucu Ahmad Kurnia. (Foto:  MP/Asropih)
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Cucu Ahmad Kurnia. (Foto: MP/Asropih)

"Dendanya sesuai Pergub 51 Tahun 2020 Rp10-25 juta," ucap Cucu saat dikonfirmasi, Jumat (7/8).

Namun demikian, Cucu melanjutkan, Pemda DKI memperbolehkan untuk acara akad nikah, dengan catatan sesuai protokol kesehatan. Tamu undangan tidak lebih dari 30 orang.

Baca Juga:

Warga Bogor Sudah Dapat 'Lampu Hijau' Gelar Resepsi Pernikahan

Aturan itu sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) RI. Semua aturan itu diberlakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di ibu kota.

"Akad nikah maksimal 30 orang. Sesuai SE kemenag," papar dia. (Asp)

Baca Juga:

Menikah di Tengah Pandemi, Intip Syahdunya Pernikahan Putri Raja Ini

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapasitas Kunjungan Taman Margasatwa Ragunan Dibatasi 50 persen
Indonesia
Kapasitas Kunjungan Taman Margasatwa Ragunan Dibatasi 50 persen

Taman Margasatwa Ragunan (TMR) membatasi kapasitas kunjungan maksimal mencapai 50 persen.

KAI Belum Wajibkan Rapid Test Antigen Bagi Penumpang
Indonesia
KAI Belum Wajibkan Rapid Test Antigen Bagi Penumpang

Masyarakat yang akan menggunakan KA Jarak Jauh diharuskan untuk menunjukkan Surat Bebas COVID-19 yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan.

Warga Butuhkan Bansos Saat Hadapi Resesi Ekonomi
Indonesia
Warga Butuhkan Bansos Saat Hadapi Resesi Ekonomi

Data per awal September, pos untuk perlindungan sosial sudah terealisasi mencapai 62,8 persen dari pagu Rp203 triliun.

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir
Indonesia
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bantu Penanganan Banjir

"Tidak hanya Jakarta, Bogor, bahkan Depok, Tangerang, dan sampai Cianjur itu kita kerja sama," kata Riza

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?
Indonesia
Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Pasar tradisional merupakan jantungnya ekonomi masyarakat kecil. Kalau dimatikan dengan ditutup total selama dua hari mereka akan makan apa," ujar Suwanto

KPK Telusuri Rekening Penampung Suap Penyidik Robin
Indonesia
KPK Telusuri Rekening Penampung Suap Penyidik Robin

KPK menelusuri penggunaan rekening yang diduga untuk menampung uang suap yang diterima penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Larang Penuh Aktivitas FPI, Mahfud Putar Pernyataan Rizieq Dukung ISIS
Indonesia
Larang Penuh Aktivitas FPI, Mahfud Putar Pernyataan Rizieq Dukung ISIS

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut, anggota dan pengurus FPI pernah terlibat tindak pidana terorisme maupun tindak pidana umum. Sebanyak 35 orang anggota dan atau pengurus tindak pidana terorisme.

KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Buka Kemungkinan Jerat Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi

Saat ini KPK masih fokus kepada proses penyidikan yang sedang berjalan

AJI Surabaya Kecam Perampasan Telepon Genggam Milik Jurnalis Tempo
Indonesia
AJI Surabaya Kecam Perampasan Telepon Genggam Milik Jurnalis Tempo

Kukuh datang setelah ditugasi kantornya untuk melakukan peliputan dan bukan dalam kapasitas mewakili Tempo forum rapat.