Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki niat untuk menerapkan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama 2 hari menyikapi efisiensi anggara.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengaku, pihaknya masih menunggu instruksi pemerintah pusat sebelum menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di tengah efisiensi anggaran.
"Kalau itu sudah menjadi kebijakan pusat, kami sebagai pemerintah daerah pastinya juga akan mengikuti," ujar Teguh di Jakarta, Kamis (13/2).
Lebih lanjut, Teguh menuturkan, Pemda DKI belum menyusun mekanisme fleksibilitas kerja ASN untuk bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah atau di mana saja.
Baca juga:
Penghematan Anggaran Pemprov DKI Diserahkan ke Gubernur-Wakil Gubernur Anyar
Pemprov DKI, lanjut Teguh, pun masih memproses penyesuaian anggaran daerah dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi.
"Saat ini kami masih sedang mencermati terkait masalah, dalam artian, kita sama-sama kita follow up. Mungkin dari sisi efisiensi terkait masalah WFA, nanti kita juga ikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat," jelas Teguh.
Sebelumnya, Kepala BKN Zudan Arif mengungkap wacana ASN untuk berkantor 3 hari dalam sepekan. Selebihnya, ASN bisa bekerja di mana saja (WFA) selama dua hari.
Zudan menuturkan, kebijakan yang akan berlaku di BKN ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang membahas efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca juga:
Mengenai Rencana WFA, Kinerja ASN Dapat Merosot Jika Tak Diawasi Ketat
Menurutnya, sistem 2 hari WFA dan 3 hari WFO sebagai langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu.
"Jadikan efisiensi ini untuk membranding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif dan efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai," urainya. (Asp)
