Pemprov DKI Bantah Ratusan PNS Tak Ikut Lelang Jabatan Gegara TGUPP Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta membantah 239 pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama karena Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, ada alasan lain sehingga ratusan PNS tersebut tidak berani mendaftar jabatan eselon II walaupun telah memenuhi persyaratan.

"Ya saya kira tidak demikian, semua ada mekanisme dan aturan yang terkait ya," ujar Riza di Jakarta.

Baca Juga:

Anies Marah Ratusan PNS DKI Tak Ikut Seleksi Terbuka Jabatan Eselon II

Tapi, politikus senior Gerindra ini tidak mengetahui apa yang menyebabkan 239 PNS tersebut tidak tertarik ikut seleksi kenaikan jabatan.

"Alasannya silakan tanya kepada masing-masing," papar dia.

Riza pun menyayangkan sikap ratusan anak buahnya itu yang mengabaikan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 43 Tahun 2021. Padahal, instruksi itu harus dijalankan oleh PNS.

"Ya kemarin Pak Gubernur menegur jajaran yang tidak mengikuti daftar lelang jabatan karena itu menjadi instruksi daripada sekda saja ya begitu saja," paparnya.

Ilustrasi - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergegas meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta, Kamis (17/5/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aa.
Ilustrasi - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergegas meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta, Kamis (17/5/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aa.

Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menilai, ratusan PNS DKI tidak ikut lelang jabatan eselon II karena keberadaan TGUPP yang terlalu mempunyai peran.

Ia berpendapat, peran TGUPP terlalu sentral sehingga banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.

"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," ujar Gembong.

Baca Juga:

Anies Minta Naramuda Jakarta Bawa Perubahan di DKI

Adapun Pemprov DKI membuka seleksi terbuka sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, sebagai berikut:

- Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Tegaskan Pekerja Luar Jakarta Tak Perlu Surat Tugas Selama Larangan Mudik

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sandiaga Uno Antara Bangun Kementerian dan Cari Panggung Politik
Indonesia
Sandiaga Uno Antara Bangun Kementerian dan Cari Panggung Politik

Masuknya Sandiaga Uno di kursi kabinet menuai reaksi dari berbagai kalangan.

PPKM Tangerang Raya Diperpanjang, Berikut Aturannya
Indonesia
PPKM Tangerang Raya Diperpanjang, Berikut Aturannya

Pemprov Banten memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Tangerang Raya yang berlaku tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama
Indonesia
Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama

Kebijakan pembubaran Front Pembela Islam bisa memiliki efek panjang sehingga pemerintah harus mengantisipasinya.

17 Kriteria Orang Yang Dilarang Dapat Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
17 Kriteria Orang Yang Dilarang Dapat Vaksin COVID-19 Sinovac

vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang digunakan dalam vaksinasi tahap pertama, tidak dapat diberikan kepada orang dengan kriteria tertentu

Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro
Indonesia
Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro

Polda Metro Jaya meminta agar massa mengurungkan niatnya melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (18/12) siang ini.

DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke
Indonesia
DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke

"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," tegas Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik

BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai
Indonesia
BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai

Bambang Widjojanto menduga Ketua KPK Firli Bahuri berbohong soal permintaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

DKI Izinkan Pemakaman Jenazah COVID-19 di Luar TPU Khusus
Indonesia
DKI Izinkan Pemakaman Jenazah COVID-19 di Luar TPU Khusus

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin jenazah COVID-19 untuk dimakamkan di luar tempat pemakaman umum khusus.

Parpol Bertanggung Jawab Terhadap Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020
Indonesia
Parpol Bertanggung Jawab Terhadap Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020

Untuk penerapan protokol kesehatan, partai politik juga seharusnya terlibat

Sehari Tidur di Rutan Polda Metro, Begini Kondisi Rizieq Shihab
Indonesia
Sehari Tidur di Rutan Polda Metro, Begini Kondisi Rizieq Shihab

"Kondisinya sehat, kita masih tetap pantau," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus