Pemprov DKI Bakal Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tak segan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2022 kepada pegawainya sesuai ketentuan.

"Perusahaan yang terlambat berikan THR tentu itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami untuk diberi teguran atau sanksi," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (11/5).

Baca Juga:

Kemnaker Pastikan Tindak Lanjuti Laporan THR 2022

Diketahui, Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pengaduan soal permasalahan THR paling banyak di Indonesia. Laporan Kementerian Ketenagakerjaan hingga 3 Mei 2022 lalu, ada 930 laporan di posko THR virtual.

Riza berjanji akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Bila perusahaan tak bisa menunaikan bakal ada sanksi yang diberikan.

"Kami akan tindaklanjuti, kami akan cek kembali datanya, infonya. Kemudian kami monitoring dan evaluasi," paparnya.

Baca Juga:

Sandiaga Ajak ASN Belanjakan THR untuk Beli Produk UMKM

Ia pun meminta para pegawai atau karyawan yang belum menerima haknya untuk segera melapor ke posko pengaduan. Selain bisa membuat aduan ke Kemenaker, pengaduan juga bisa disampaikan lewat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI.

"Di DKI kami selalu menggunakan digital, jadi ada website. Silakan sampaikan keluhan, nanti akan kami tindaklanjuti," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Petugas PPSU Berbohong Jadi Korban Begal, Ternyata Duit THR Habis Buat Judi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Militer Baca 3 Kode Jokowi tentang Peluang Andika Jadi Panglima TNI
Indonesia
Pakar Militer Baca 3 Kode Jokowi tentang Peluang Andika Jadi Panglima TNI

Jokowi menawari Iriana mencoba naik kendaraan alutsista darat dengan bercanda akan disopiri Jenderal Andika

Syarat Naik KA Lokal Kaligung
Indonesia
Syarat Naik KA Lokal Kaligung

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Suprapto mengatakan penumpang KA Kaligung tidak perlu menunjukkan surat bebas COVID-19, baik dari hasil tes antigen maupun RT-PCR.

Polisi Ciduk Pelaku Pengancaman Melalui Media Sosial
Indonesia
Polisi Ciduk Pelaku Pengancaman Melalui Media Sosial

Tersangka merasa tidak suka, kemudian melontarkan kalimat ancaman kepada pemilik akun Tiktok melalui kolom komentar.

Tingkatkan Perekonomian Kawasan Pesisir, Pemda DIY Bentuk 34 Desa Maritim
Indonesia
Tingkatkan Perekonomian Kawasan Pesisir, Pemda DIY Bentuk 34 Desa Maritim

Pembentukan desa maritim ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu.

Gibran Kembali Gelar Solo Imlek Festival
Indonesia
Gibran Kembali Gelar Solo Imlek Festival

Solo Imlek Festival kali terakhir digelar pada Februari 2020 atau sebelum COVID-19 masuk Solo.

Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar
Indonesia
Penjelasan Pemerintah Atur Pembelian Pertalite dan Solar

Tenaga Ahli KSP, Hageng Nugroho berdalih pengaturan pembelian pertalite dan solar subsidi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

Anies Ganti Nama Kalimalang Sisi Utara Jadi Jalan Laksamana Malahayati
Indonesia
Anies Ganti Nama Kalimalang Sisi Utara Jadi Jalan Laksamana Malahayati

Jalan Inspeksi Kalimalang sisi sebelah utara, Jakarta Timur berganti nama menjadi Jalan Laksamana Malahayati.

PT Nindya Karya Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang
Indonesia
PT Nindya Karya Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang

Dengan pelimpahan ini, PT Nindya Karya akan menjadi perusahaan BUMN pertama yang diadili atas perkara korupsi.

Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI
Indonesia
Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI

Pemberhentian Terawan merujuk pada keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.