Pemprov DKI Bakal Punya Gedung Khusus Isolasi Mandiri Bagi Wanita Hamil? Ilustrasi (Foto: Pixabay/Bgmfotografia)

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji wacana penggunaan gedung milik Dinas Pendidikan (Disdik) menjadi lokasi isolasi mandiri bagi pasien COVID-19.

"Nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Polda Metro Jaya, Rabu, (3/2).

Baca Juga

Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM

Gedung yang diusulkan adalah Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (UPT P2KPTK2) di samping Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Gedung itu dipilih berdasarkan usulan Dinas Kesehatan.

"Nanti ruang isolasi mandiri khusus wanita hamil," ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat bisa mengintervensi penanganan virus corona yang semakin parah. Menurut Ariza, intervensi pemerintah pusat di sejumlah daerah tentu akan mempercepat penanganan dan penanggulangan COVID-19.

Ilustrasi (Foto: Pexels/Leah Kelley)

Salah satunya upaya peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan di wilayah Bodetabek, sehingga pasien asal luar Jakarta tidak terlalu bertumpuk di ibu kota.

"Karena kalau itu bisa ditingkatkan akan sangat membantu,” ungkapnya.

Menurut Ariza, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan pembatasan aktivitas warganya kepada pemerintah pusat.

BACA JUGA:

Langkah Cerdas dan Menyenangkan Saat Dampingi Anak Belajar di Rumah

Termasuk usulan mengenai lockdown weekend (karantina akhir pekan) untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di klaster keluarga. “Kami di Pemprov DKI dan pak Gubernur akan mengkaji serta menganalisa usulan tersebut,” ujarnya.

DKI akan menghormati keputusan yang diambil pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Indonesia. Apalagi pada Rabu (3/2) siang ini , Presiden RI Joko Widodo bersama para menterinya akan menggelar rapat terbatas mengenai implementasi PPKM di Pulau Jawa-Bali. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi
Indonesia
Mudik Lebaran, Ketua Satgas COVID-19 Sebut Bakal Ada Keputusan Resmi

Kebijakan mudik Lebaran 2021 dilarang atau tidak akan diputuskan dalam waktu dekat melalui rapat menteri.

Tak Hanya Tumpas KKB, Aparat Juga Diminta Jadi Agen Perubahan di Papua
Indonesia
Tak Hanya Tumpas KKB, Aparat Juga Diminta Jadi Agen Perubahan di Papua

Kejahatan yang dilakukan teroris di Papua dapat digolongkan kepada Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC)

Menkumham Yasonna Sebut Berkas KLB Demokrat Belum Sempurna
Indonesia
Menkumham Yasonna Sebut Berkas KLB Demokrat Belum Sempurna

Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Korupsi Lahan RTH, Eks Pejabat Pemkot Bandung Dihukum 4 Tahun Penjara
Indonesia
Korupsi Lahan RTH, Eks Pejabat Pemkot Bandung Dihukum 4 Tahun Penjara

Majelis hakim menyatakan Herry terbukti bersalah bersama-sama sejumlah pihak lain melakukan korupsi terkait pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup.

381 Titik Penyekatan Mudik Disebar dari Sumatera sampai Bali
Indonesia
381 Titik Penyekatan Mudik Disebar dari Sumatera sampai Bali

Titik penyekatan yang awalnya sebanyak 333 titik penyekatan, ditingkatkan lagi menjadi 381 titik mulai dari Sumatera Selatan sampai Bali.

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur

Suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur

BPS Catat Mobilitas di Tempat Kerja Belum Normal
Indonesia
BPS Catat Mobilitas di Tempat Kerja Belum Normal

Vaksinasi tidak boleh mengendur. Justru saat kasus positif COVID-19 tengah rendah, vaksinasi harus ditingkatkan terutama bagi lansia dan kelompok rentan.

Penyekatan Larangan Mudik di Cibiru Bandung Timbulkan Kemacetan Panjang
Indonesia
Penyekatan Larangan Mudik di Cibiru Bandung Timbulkan Kemacetan Panjang

Petugas gabungan polisi, TNI, dan dinas perhubungan mulai melakukan penyekatan kendaraan para pemudik yang memasuki wilayah Kota Bandung.

ICW Ungkap 9 Pola Peretasan di Diskusi Eks Pimpinan KPK
Indonesia
ICW Ungkap 9 Pola Peretasan di Diskusi Eks Pimpinan KPK

Diskusi bertajuk "Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai" yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui aplikasi Zoom pada Senin (17/5) disusupi peretas.

Anies Revisi Perda Penanganan COVID-19 , Pimpinan DPRD: Insyaallah Kami Setuju
Indonesia
Anies Revisi Perda Penanganan COVID-19 , Pimpinan DPRD: Insyaallah Kami Setuju

DPRD DKI Jakarta telah menerima usulan perubahan draf dari Pemprov terkait Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.