Pemprov DKI Ancam Sanksi Pidana Tempat Usaha Langgar Prokes PPKM Ilustrasi - Tangkapan layar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin memasang segel penutupan sementara untuk Tipsy Monkey Bar. (ANTARA/Instagram/satpolpp.dki/Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengancam akan memberikan sanksi pidana kepada tempat usaha yang berani melanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi COVID-19.

"Yang melanggar mulai dari sanksi administrasi sampai pencabutan izin, bahkan dimungkinkan sanksi pidana," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin (6/9).

Ketua DPD Gerindra DKI ini mengaku, pihaknya melalui Satpol PP DKI telah menutup sementara Kafe Holywings yang berada di Kemang, Jakarta Pusat karena melanggar protokol kesehatan.

Baca Juga:

Holywings Kemang Ditutup Sementara, Wagub DKI Minta Tempat Usaha Patuhi Aturan

Penutupan Holywings berlangsung selama 3 hari dimulai Minggu (5/9) kemarin. Sanksi pembekuan izin usaha sesuai Perda nomor 2 tahun 2020 dan Pergub nomor 3 tahun 2021 bakal diberlakukan kepada manajemen Holywings apabila kembali ditemukan melakukan pelanggaran ketentuan usaha di masa pandemi.

"Ditutup sementara 3 hari," ucap mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

 Ilustrasi - Penyegelan. (Antara)
Ilustrasi - Penyegelan. (Antara)

Riza pun meminta kepada semua tempat usaha untuk supaya disiplin dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menekan penyebaran kasus COVID-19.

"Kita tetap waspada dan disiplin, saat ada pelonggaran, disiplin harus semakin besar," pungkas Riza.

Baca Juga:

Langgar Prokes PPKM Level 3, Bar Holywings Ditindak Dua Hari Berturut-turut

Kerumunan di Kafe Holywings sempat viral di media sosial Instagram. Tampak pelanggan berkerumun di lokasi. Dalam video itu, ada pengunjung yang menggunakan masker dan ada pula yang tidak.

Polisi pun mengimbau pengunjung untuk bubar. Saat diminta untuk bubar, para pengunjung langsung berberes-beres dan angkat kaki dari kafe tersebut. (Asp)

Baca Juga:

Langgar Prokes PPKM Level 3, Pol PP Tutup Kafe Holywings Kemang Selama 3 Hari

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Indonesia
Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan dapat dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat

Ekspor Kopi Indonesia ke Rusia Masih Kalah Dibanding Vietnam
Indonesia
Ekspor Kopi Indonesia ke Rusia Masih Kalah Dibanding Vietnam

Saat ini, pangsa kopi Indonesia di pasar Rusia relatif masih kecil, namun potensinya besar untuk ditingkatkan.

 [HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron

Dalam video tersebut dapat terlihat jelas tidak ada logo dan penulisan spanduk salah menuliskan kata Omricon sebagai varian baru COVID-19, padahal seharusnya Omicron.

Pernyataan Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda Dianggap Bikin Gaduh
Indonesia
Pernyataan Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda Dianggap Bikin Gaduh

"Lagi-lagi membuat kegaduhan yang menyentuh wilayah SARA dan melecehkan Konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 32 ayat (2) UUD 1945," ucap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1).

Pemeriksaan Usai, Haris Azhar-Fatia Tak Ditahan
Indonesia
Pemeriksaan Usai, Haris Azhar-Fatia Tak Ditahan

Keduanya tidak ditahan oleh polisi.

Gerindra Nilai Langkah Polisi Tahan Ferdinand Sudah Tepat
Indonesia
Gerindra Nilai Langkah Polisi Tahan Ferdinand Sudah Tepat

Langkah polisi menahan Ferdinand dinilai sudah tepat.

Besaran Tagihan BPJS Kesehatan di Solo Tembus Rp 2,3 Miliar
Indonesia
Besaran Tagihan BPJS Kesehatan di Solo Tembus Rp 2,3 Miliar

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solo Yessi Kumalasari mengatakan besaran tunggakan iuran itu mencapai Rp 2.303.971.350.

Muktahirkan Data Tiap Bulan, Pemkot Bandung Pastikan PNS Tidak Terima Bansos
Indonesia
Muktahirkan Data Tiap Bulan, Pemkot Bandung Pastikan PNS Tidak Terima Bansos

Proses verifikasi dan validasi tidak akan pernah berhenti. Seperti saat ini yang baru saja menerima data DTKS terbaru dari Kemensos di Kota Bandung sebanyak 160 ribu KK atau sekitar 700 ribu jiwa.

Survei NSN: Gibran Masuk Empat Tokoh Potensial Jadi Gubernur DKI
Indonesia
Survei NSN: Gibran Masuk Empat Tokoh Potensial Jadi Gubernur DKI

Posisi Ganjar tetap dilematis, elektabilitas tinggi tetapi minim dukungan partainya sendiri

Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres
Indonesia
Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Ini menjadi semacam "alat tawar politik" bagi kandidat yang diusung relawan untuk mendapat tiket nominasi dari parpol dengan mengonversi dukungan relawan.