Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025. Bersamaan dengan itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 juga telah ditetapkan.
Penetapan dua dasar hukum tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pelaksanaan program serta kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak awal tahun anggaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, memaparkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan mandatory spending berupa anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan.
“Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan 40 persen. Kita sudah di atas itu,” ujar Michael, Sabtu (27/12).
Baca juga:
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur kota agar lebih layak dan memadai sebesar Rp 3,77 triliun. Selain itu, anggaran peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan mencapai Rp 582 miliar, serta peningkatan modal manusia yang berdaya saing sebesar Rp 17,58 triliun.
Program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri mendapat alokasi Rp 2,70 triliun, diikuti transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif sebesar Rp 2,36 triliun. Untuk penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit, anggaran disiapkan sebesar Rp 7,82 triliun, serta optimalisasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim senilai Rp 6,27 triliun.
Dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, Michael merinci alokasi anggaran untuk pengendalian banjir sebesar Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah sebesar Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover senilai Rp 289,72 miliar.
Sementara di sektor perhubungan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan subsidi transportasi umum dengan rincian: subsidi Transjakarta Rp 3,75 triliun, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, serta angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar.
Untuk urusan ketenagakerjaan, anggaran dialokasikan untuk pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp 4,33 miliar, serta pelatihan peningkatan produktivitas Rp 1,25 miliar.
Baca juga:
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 19,75 triliun atau 26,59 persen dari Belanja Daerah, melampaui ketentuan mandatory spending minimal 20 persen. Anggaran tersebut mencakup Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp 3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar, sekolah swasta gratis Rp 282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp 126,12 miliar.
Sektor kesehatan juga mendapat perhatian dengan alokasi anggaran antara lain BPJS Kesehatan Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan Rp 165,16 miliar, serta program Pasukan Putih Rp 43,49 miliar.
Untuk bantuan sosial, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar.
Di sektor industri dan perdagangan, anggaran dialokasikan untuk program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar.
Adapun di bidang komunikasi dan informatika, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.
“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap APBD 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” tutup Michael. (Asp)
