Pemprov DKI Akui Stok Beras Premium di Jakarta Alami Penurunan, Sejumlah Faktor Jadi Penyebab Kelangkaan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Pemprov DKI Akui Stok Beras Premium di Jakarta Alami Penurunan, Sejumlah Faktor Jadi Penyebab Kelangkaan

Ilustrasi beras premium. (Foto: MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengakui bahwa stok beras premium di sejumlah retail modern di ibu kota mengalami penurunan.

Kepala Dinas KPKP DKI, Hasudungan Sidabalok mengungkap beberapa faktor yang memicu beras premium masih susah dicari. Salah satunya masih tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) yang mencapai di atas Rp 7.000 per kilogram.

Selain itu, penurunan pasokan juga dipengaruhi oleh kebijakan Bulog yang saat ini masih berupaya memenuhi target stok beras untuk kebutuhan nasional.

"Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya distribusi beras premium ke retail modern, sehingga stok di pasaran menjadi terbatas," ucap Hasudungan, Selasa (9/9).

Baca juga:

Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan

Ia mengatakan, faktor lainnya adalah salah satu produsen beras premium, Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), yang belum dapat melakukan produksi karena masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian.

"Meski demikian, distribusi untuk pasar tradisional tetap terjaga, sehingga masyarakat masih bisa mendapatkan beras premium dengan baik," katanya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan, Pemprov DKI melalui Dinas KPKP menyalurkan beras premium bersubsidi dengan harga Rp 30.000 per kantong isi lima kilogram.

Selain itu, distribusi beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp 60.000 per kemasan 5 kilogram juga terus dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Bulog.

"Langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat," imbuhnya.

Baca juga:

Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar

Hasudungan menjelaskan, pihaknya juga melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan strategis secara rutin, baik langsung di pasar maupun melalui aplikasi Informasi Pangan Jakarta sebagai bagian dari sistem peringatan dini.

Upaya lain dilakukan dengan melibatkan BUMD Pangan untuk menggelar bazar ‘Pangan Keliling’ yang menyediakan beras premium dan komoditas pangan lain di kantor pemerintahan hingga rumah susun.

Hasudungan menegaskan, instruksi Gubernur Pramono Anung agar Dinas KPKP memastikan ketersediaan beras premium dalam program pangan subsidi, sekaligus meningkatkan pengawasan mutu melalui pemeriksaan pre dan post market.

"Stok beras di Perum Bulog Divre Jakarta Banten dan PT Food Station Tjipinang Jaya saat ini mencapai 215.336 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta selama 82 hari ke depan," tutupnya. (Asp)

#Stok Beras #Pemprov DKI Jakarta #Harga Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bapanas Jamin Bantuan Beras yang Didistribusikan Oktober Hingga November Aman untuk Dikonsumsi
Prinsipnya, semua bantuan pangan yang ditugaskan ke Bulog harus sampai ke masyarakat dalam kondisi bagus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Bapanas Jamin Bantuan Beras yang Didistribusikan Oktober Hingga November Aman untuk Dikonsumsi
Indonesia
Pramono Anung Wajibkan Fasilitas Publik Siapkan Tempat Merokok Tertutup Agar Tidak Ganggu UMKM
Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pramono Anung Wajibkan Fasilitas Publik Siapkan Tempat Merokok Tertutup Agar Tidak Ganggu UMKM
Indonesia
Kabar Gembira di Akhir Pekan! Harga Beras Medium dan Cabai Rawit Merah Kompak Anjlok Signifikan
Sementara itu, gula konsumsi di harga Rp17.935 per kg turun dari sebelumnya Rp18.147 per kg
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Kabar Gembira di Akhir Pekan! Harga Beras Medium dan Cabai Rawit Merah Kompak Anjlok Signifikan
Indonesia
Pemprov DKI Susun Mekanisme Sanksi Sosial bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok
DPRD DKI menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KTR rampung pada akhir September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Pemprov DKI Susun Mekanisme Sanksi Sosial bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Bulog Gunakan Kemasan Seragam pada Beras SPHP Sebagai Kunci Utama Memastikan Pasokan Merata dan Terjangkau
Untuk mendukung keberhasilan program ini, Bulog telah melaksanakan pengadaan kemasan beras SPHP tahap II tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Bulog Gunakan Kemasan Seragam pada Beras SPHP Sebagai Kunci Utama Memastikan Pasokan Merata dan Terjangkau
Indonesia
DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Novita juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Indonesia
Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain
Proses pengadaan kemasan SPHP tahap II dilaksanakan melalui tender terbuka yang dimulai pada 25 Agustus hingga 17 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Mudahkan Pengawasan, Kemasan Beras SPHP Hanya Satu Warna dan Desain
Indonesia
Relokasi Pedagang Eks Pasar Barito Ditargetkan Rampung Awal Oktober 2025
Pemprov DKI ingin memastikan seluruh proses relokasi berjalan tertib dan tepat waktu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Relokasi Pedagang Eks Pasar Barito Ditargetkan Rampung Awal Oktober 2025
Indonesia
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal parkir liar 21 tahun yang ditemukan di lahan Pemprov.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
DPRD DKI Jakarta menemukan parkir liar 21 tahun di lahan Pemprov. Kerugiannya pun mencapai Rp 37,8 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Bagikan