Pemprov DKI Akui Kesulitan Bongkar Tiang Monorel, ini Alasannya Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku kesulitan untuk membongkar tiang Monorel yang terbengkalai di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kesulitan Pemda DKI mengangkat tiang Monorel yang mangkrak selam 6 Gubernur itu karena ada keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Memang ini tidak mudah karena dulu ada keterlibatan BUMN, karya terintegrasi, dibentuk dulu usaha bersama melalui Jakarta monorel," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Baca Juga

Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab

Meski begitu, kata Riza, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam waktu dekat ini berniat akan membahas mengenai terbengkalainya tiang Monorol.

"Pak Gubernur juga sudah mengatakan dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kita akan menyikapi secara baik," terangnya.

Menurut Riza, mengenai tiang pancang Monorel ini harus ada keputusan yang adil. Apakah nantinya dicabut atau dimanfaatkab untuk kepentingan warga DKI.

Politikus Gerindra ini melanjutkan, Anies juga nantinya akan menggundang SKPD terkait, untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini.

"Yang terbaik seperti apa, tentu yang memberi kontribusi bagi semua, dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya dan semuanya itu kita petimbangkan," terangnya.

Seperti diketahui, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim meminta Pemprov DKI untuk membongkar tiang-tiang pancang yang terbengkalai di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hal itu untuk menjaga estetika kota Jakarta apalagi tiang-tiang tersebut sudah mangkrak 16 tahun.

Alasan Hakim mendorong pemerintah DKI membongkar tiang-tiang Monorel itu karena mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara.

"Gak enak dilihat, gak bagus, masa ada tiang bekas gitu di tengah jalan, terus kan disitu juga ada jalur LRT Jabodebek," tegas Hakim saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (23/10).

Baca Juga

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

Bung Hakim Panggilan akbranya mengingatkan, sebelum membongkar Pemda DKI harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Ia juga ingin pengembang proyek Monorel itu yang bertanggung jawab.

"Harus di cek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setau saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pengembang gak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biaya nya jangan dari pemprov dong" ujar Bung Hakim. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Biar Bikin Malu Tujuh Turunan, Koruptor Sebaiknya Dihukum Bersih-Bersih di Monas
Indonesia
Biar Bikin Malu Tujuh Turunan, Koruptor Sebaiknya Dihukum Bersih-Bersih di Monas

Cukup masukan dua tiga bulan di penjara, setelah itu suruh saja dia (koruptor) kerja bakti di Monas, sapu sepanjang jalan tiap hari, biar anak cucunya lihat 'ini lho bapak kamu, kakek kamu yang dulu maling uang rakyat

Ternyata, Satu Pasien Meninggal RSUD Solo Pagi Tadi Positif Corona
Indonesia
Ternyata, Satu Pasien Meninggal RSUD Solo Pagi Tadi Positif Corona

Yurianto belum bisa membeberkan apakah dia termasuk kasus baru atau tidak.

 Sejumlah Pemancar BTS Down Terdampak Banjir, Menkominfo Minta Segera Diperbaiki
Indonesia
Sejumlah Pemancar BTS Down Terdampak Banjir, Menkominfo Minta Segera Diperbaiki

Menurut Johnny, sampai hari Rabu malam secara keseluruhan masyarakat/pelanggan masih bisa menggunakan layanan seluler untuk berkomunikasi meskipun beberapa BTS mati.

Romo Sindhu: Jakob Oetama Harap Indonesia Tetap Bersatu
Indonesia
Romo Sindhu: Jakob Oetama Harap Indonesia Tetap Bersatu

Romo Sindhunata memimpin misa pelepasan jenazah pendiri grup Kompas Gramedia, Jakob Oetama, di gedung Kompas, Jakarta, Kamis (10/9).

Anies: Pemprov DKI Awasi 39 Pasien Terkait Virus Corona
Indonesia
Anies: Pemprov DKI Awasi 39 Pasien Terkait Virus Corona

Ada 39 orang masih dalam pengawasan dan sedang dirawat tiga di rumah sakit rujukan Jakarta.

Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta
Indonesia
Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta

Buruh juga menuntut Pemda DIY, membangun perumahan buruh dan rumah susun buruh serta memberikan BLT kemanusiaan pada buruh dimasa pandemi.

MPKF Salurkan Bantuan Paket Sembako ke Yayasan Sosial Penampung Orang-orang Gangguan Jiwa
Indonesia
MPKF Salurkan Bantuan Paket Sembako ke Yayasan Sosial Penampung Orang-orang Gangguan Jiwa

Di sini ada 36 orang sakit jiwa yang kami rawat dari jalanan

Picu Kontroversi, DPR akan Koreksi Omnibus Law
Indonesia
Picu Kontroversi, DPR akan Koreksi Omnibus Law

Dalam pasal itu disebutkan Presiden bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Jokowi Larang Pemda Lakukan Lockdown Tanpa Koordinasi dengan Pusat
Indonesia
Jokowi Larang Pemda Lakukan Lockdown Tanpa Koordinasi dengan Pusat

Saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang

Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19
Indonesia
Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19

Pinjaman dari fintech lending ilegal ini, selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.