Pemprov DKI Akui Kesulitan Bongkar Tiang Monorel, ini Alasannya Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku kesulitan untuk membongkar tiang Monorel yang terbengkalai di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kesulitan Pemda DKI mengangkat tiang Monorel yang mangkrak selam 6 Gubernur itu karena ada keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Memang ini tidak mudah karena dulu ada keterlibatan BUMN, karya terintegrasi, dibentuk dulu usaha bersama melalui Jakarta monorel," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Baca Juga

Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab

Meski begitu, kata Riza, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam waktu dekat ini berniat akan membahas mengenai terbengkalainya tiang Monorol.

"Pak Gubernur juga sudah mengatakan dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kita akan menyikapi secara baik," terangnya.

Menurut Riza, mengenai tiang pancang Monorel ini harus ada keputusan yang adil. Apakah nantinya dicabut atau dimanfaatkab untuk kepentingan warga DKI.

Politikus Gerindra ini melanjutkan, Anies juga nantinya akan menggundang SKPD terkait, untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini.

"Yang terbaik seperti apa, tentu yang memberi kontribusi bagi semua, dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya dan semuanya itu kita petimbangkan," terangnya.

Seperti diketahui, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim meminta Pemprov DKI untuk membongkar tiang-tiang pancang yang terbengkalai di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hal itu untuk menjaga estetika kota Jakarta apalagi tiang-tiang tersebut sudah mangkrak 16 tahun.

Alasan Hakim mendorong pemerintah DKI membongkar tiang-tiang Monorel itu karena mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara.

"Gak enak dilihat, gak bagus, masa ada tiang bekas gitu di tengah jalan, terus kan disitu juga ada jalur LRT Jabodebek," tegas Hakim saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (23/10).

Baca Juga

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

Bung Hakim Panggilan akbranya mengingatkan, sebelum membongkar Pemda DKI harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Ia juga ingin pengembang proyek Monorel itu yang bertanggung jawab.

"Harus di cek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setau saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pengembang gak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biaya nya jangan dari pemprov dong" ujar Bung Hakim. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan
Indonesia
Calon Petahana di 270 Daerah Berpotensi Gerakkan ASN Raih Kemenangan

ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai

27 Vaksin COVID-19 di Dunia Masuki Uji Klinis
Indonesia
27 Vaksin COVID-19 di Dunia Masuki Uji Klinis

Setelah ditemukanya vaksin, tantangan lain adalah memproduksi, mengalokasikan dan mendistribusikan vaksin sehingga bisa diakses seluruh masyarakat dunia.

Hadi Pranoto Kerap Mangkir, Kasus Hoaks 'Obat COVID-19' Terancam Mandek
Indonesia
Hadi Pranoto Kerap Mangkir, Kasus Hoaks 'Obat COVID-19' Terancam Mandek

Pasalnya, Hadi Pranoto hingga saat ini belum selesai dilakukan pemeriksaan

91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional
Indonesia
91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional

Mabes TNI mengerahkan 91.817 personel dan menyiapkan 109 Rumah Sakit TNI di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung Program Vaksinasi Nasional COVID-19.

Kafe di Kuningan Jaksel Ditutup dan Didenda Rp 50 Juta
Indonesia
Kafe di Kuningan Jaksel Ditutup dan Didenda Rp 50 Juta

Polisi terpaksa bertindak melakukan penyegelan terhadap sebuah bar di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemerintah Kembali Kedatangan Vaksin AstraZeneca Sebanyak 3,8 Juta Dosis
Indonesia
Pemerintah Kembali Kedatangan Vaksin AstraZeneca Sebanyak 3,8 Juta Dosis

Pemerintah kembali mendatangkan vaksin AstraZeneca sebanyak 3,8 juta dosis. Ini merupakan tahap kesembilan kedatangan vaksin COVID-19 di tanah air.

Komisi III Setujui Listyo Sigit Jadi Kapolri
Indonesia
Komisi III Setujui Listyo Sigit Jadi Kapolri

Komisi III akan berkirim surat ke pimpinan DPR

Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat
Indonesia
Polisi Tak Temukan Racun di Tubuh Wabup Sangihe yang Meninggal di Pesawat

Pukul 16.17 WITA saat di bandara Hasanudin Makassar, dokter dan perawat segera naik ke pesawat

Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai
Indonesia
Kematian Tinggi, Kurva Penambahan Kasus COVID-19 Diklaim Melandai

Meski kurva melandai, hal yang menjadi perhatian adalah kasus COVID-19 masih tinggi. Oleh karena itu, perlu diperkuat 3T yaitu testing, tracing, dan treatment agar diimplementasikan di desa.

Firli Bahuri Pastikan KPK Panggil Kembali Azis Syamsuddin
Indonesia
Firli Bahuri Pastikan KPK Panggil Kembali Azis Syamsuddin

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan tim penyidik lembaga antirasuah bakal kembali memanggil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.