Pemprov DKI akan Libatkan Daerah Penyangga Bahas RUU Kekhususan Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/3). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan melibatkan daerah penyangga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya buka peluang untuk mengundang para kepala daerah penyangga di Bodetabek dalam penyusunan naskah akademik tersebut.

Baca Juga

PSI Minta Pemprov DKI Gandeng Daerah Penyangga Bahas RUU Kekhususan Jakarta

"Nanti akan kita beri kesempatan. Kami juga akan berkoordinasi kementerian terkait termasuk juga dengan tata ruang, kementerian-kementerian lainnya, termasuk daerah penyangga," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/4).

Riza menuturkan, mulanya Pemda DKI mendapat target menyusun RUU Kekhususan Jakarta sampai akhir bulan Maret lalu. Karena belum selesai, akhirnya meminta Kemendagri memberi kelonggaran target menjadi bulan Mei.

"Memang pembahasan ini awalnya Maret, kemudian diberi kesempatan sampai dengan Mei oleh Kemendgari usulan kita. Terakhir, Kemendagri minta kalau bisa di bulan April ini selesai," tutur Riza.

Baca Juga

Polda Metro Ungkap Penyebab Jalanan di Jakarta Macet saat Ramadan

Maka dari itu, pada sisa kelonggaran waktu yang diberikan, Pemprov DKI akan melibatkan daerah penyangga. Dengan keterlibatan daerah penyangga ini bisa memberi masukan-masukan untuk kepentingan bersama dan semoga bisa mempercepat penyusunannya.

Lagipula, lanjut Riza, Jakarta tidak bisa menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Mengingat, kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti peanganan banjir hingga sistem transportasi pun berkaitan dengan daerah penyangga.

"Kita akan upayakan sisa waktu di bulan ini, kita akan selesaikan juga akan mendengarkan, mengakomodir semua elemen masyarakat termasuk nanti daerah-daerah penyangga," pungkas dia. (Asp)

Baca Juga

Daerah Penyangga Harus Dilibatkan di Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei IndEX: Tingkat Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Lebih dari 80 Persen
Indonesia
Survei IndEX: Tingkat Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Lebih dari 80 Persen

Pemerintah juga sedang mempersiapkan program vaksinasi booster yang diyakini bisa meningkatkan kekebalan imunitas

Vaksinasi Booster Stagnan, Kepala Daerah Dituntut Cari Inovasi
Indonesia
Vaksinasi Booster Stagnan, Kepala Daerah Dituntut Cari Inovasi

Vaksinasi booster COVID-19 kini tengah digencarkan seiring dengan jadinya kewajiban masuk ke ruang publik.

Tugas Gibran Semakin Berat di Balai Kota, ASN Kepala OPD Banyak Pensiun
Indonesia
Tugas Gibran Semakin Berat di Balai Kota, ASN Kepala OPD Banyak Pensiun

Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo banyak pensiun.

Mendag Minta Pengusaha Beli Sawit Petani Rp 1.600 per Kilogram
Indonesia
Mendag Minta Pengusaha Beli Sawit Petani Rp 1.600 per Kilogram

Mendag Minta Pengusaha Beli Sawit Petani Rp 1.600 per Kilogram.

[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Geledah Anies karena Gelapkan Uang Formula E

Video ini mengklaim bahwa dengan penggeledahan oleh KPK ini semakin jelas Anies Baswedan telah menggelapkan dana pelaksanaan Formula E. Video ini telah ditonton sebanyak 15 ribu kali setelah diunggah pada 01 Mei 2022

Terjerat TPPU, Aset CEO PT Jouska Bakal Disita Bareskrim
Indonesia
Minta Perluas Penanaman Sorgum di NTT, Strategi Jokowi Hadapi Krisis Pangan
Indonesia
Minta Perluas Penanaman Sorgum di NTT, Strategi Jokowi Hadapi Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sorgum jadi alternatif sumber pangan selain beras dan jagung guna menghadapi krisis pangan.

Korban Luka Kecelakaan Odong-Odong di Serang jadi 34 Orang
Indonesia
Korban Luka Kecelakaan Odong-Odong di Serang jadi 34 Orang

Kabid Humas Polda Banten Shinto Silitonga menyampaikan, korban luka-luka kecelakaan bertambah tiga menjadi 34 orang.

KPK Cecar Mantan Bupati Tabanan Terkait Persetujuan Pengurusan DID
Indonesia
KPK Cecar Mantan Bupati Tabanan Terkait Persetujuan Pengurusan DID

Pemeriksaan Eka Wiryastuti terkait kasus dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali Tahun Anggaran 2018.

Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri
Indonesia
Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri

Izin yang dikelurkan harus lebih diperketat. Karena, fungsi serta manfaat dari lahan yang akan digarap pun harus jelas.