Pemprov dan DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2023 jadi Rp 78,7 Triliun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta melakukan Penandatangan MoU Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Eksekutif dan Legislatif menyepakati besaran KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 78,8 triliun.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan, sesuai Pasal 169 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

"Serta sesuai pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan bahwa KUPA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (5/9).

Ia memaparkan, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga telah menerima surat dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Nomor 466/UD.00.02 pada tanggal 18 Agustus 2023 perihal penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

"Menindaklanjuti surat Penjabat Gubernur DKI Jakarta, DPRD telah melaksanakan pembahasan sesuai mekanisme ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

Ia menuturkan, sesuai pasal 16 ayat 6 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyebutkan bahwa Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

"Berdasarkan Rapat Badan Musyawarah tanggal 31Agustus 2023 disepakati Rapat Paripurna dimaksud dilaksanakan Senin, 4 September 2023," tuturnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Pulau Reklamasi PIK 1 Diusulkan Masuk Administrasi Kepulauan Seribu
Indonesia
4 Pulau Reklamasi PIK 1 Diusulkan Masuk Administrasi Kepulauan Seribu

Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Junaedi menegaskan, wilayah yang diusulkan dalam surat usulan penambahan wilayah di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah diserahkan ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta adalah empat pulau reklamasi, yakni C, D, G dan N.

Jokowi Bangga Sikap Lantang Menlu Retno Suarakan Palestina di DK PBB
Indonesia
Jokowi Bangga Sikap Lantang Menlu Retno Suarakan Palestina di DK PBB

Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah surut.

Seniman hingga Influencer Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Indonesia
Seniman hingga Influencer Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Basarah menerima sekaligus mencatatkan dukungan organ sukarelawan seniman yang bernama Extrava Ganjar itu secara administratif.

Respons Cak Imin saat Ditanya Duet Prabowo-Airlangga
Indonesia
Respons Cak Imin saat Ditanya Duet Prabowo-Airlangga

"Tidak masuk pembahasan," ujar Cak Imin

KPK Periksa Direktur Kementan Muhammad Hatta
Indonesia
KPK Periksa Direktur Kementan Muhammad Hatta

Hatta akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Kementan. Dia dikabarkan sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. 

KPU DKI Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Bacaleg hingga 16 Juli 2023
Indonesia
KPU DKI Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Bacaleg hingga 16 Juli 2023

"Partai Politik diberi kesempatan untuk mengganti atau melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang sekiranya dokumen tersebut berpotensi tidak memenuhi syarat," kata Dody.

KPK Periksa 2 Pengusaha Jatim Terkait Kasus Pencucian Uang Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa 2 Pengusaha Jatim Terkait Kasus Pencucian Uang Nurhadi

Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan eks Sekretaris MA Nurhadi.

Megawati hingga OSO Dampingi Ganjar-Mahfud saat Pengundian Nomor Urut di KPU
Indonesia
Megawati hingga OSO Dampingi Ganjar-Mahfud saat Pengundian Nomor Urut di KPU

Sebanyak empat ketua umum partai politik ikut mendampingi pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Warga Rote Ndao Keluhkan Kelangkaan Semua Jenis BBM
Indonesia
Warga Rote Ndao Keluhkan Kelangkaan Semua Jenis BBM

Warga heran banyak pengecer yang membeli dalam jumlah banyak, tetapi tidak jual di pinggir jalan

2023 Harus Jadi Tahun Konsolidasi Politik
Indonesia
2023 Harus Jadi Tahun Konsolidasi Politik

Sejak tahun 2021 LP3ES senantiasa menyuarakan fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi di Tanah Air.