Pemprov Banten Naikkan Dana Cadangan Pilkada Jadi Rp 600 Miliar Pemilu serentak 2024. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) secara serentak 2024, tinggal sekitar 2 tahun kurang. Pemerintah daerah mulai bersiap untuk mengalokasikan anggaran demokrasi tingkat daerah ini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp 600 miliar lebih dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) setempat pada 2024.

Baca Juga:

Gibran Jadi Kandidat yang Dipertimbangkan Maju di Pilkada Gubernur 2024

"Awalnya sebesar Rp 596,29 miliar menjadi Rp600,1 miliar. Kenaikan tersebut untuk penambahan bagi Bawaslu, lantaran menyesuaikan dengan ketentuan yang ada," kata Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Selasa (20/9).

Ia menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Raperda tentang APBD dan APBD yang dimaksud adalah APBD murni bukan pada perubahan.

Sesuai peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga, pemerintah daerah dapat mengalokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2023.

"Sehingga dana cadangan yang dibentuk, dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia menyampaikan, pada kegiatan Pilkada yang dilaksanakan pada 2023 telah dianggarkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan pemerintahan umum yang bersumber selain dari dana cadangan dan alokasi dana yang telah ditentukan peruntukannya.

"Kekurangan dana pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang tidak dialokasikan dalam dana cadangan, dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Besaran alokasi dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait," imbuhnya.

Kendati demikian, dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 2024 bersumber dari dua tahun APBD murni, yakni dari dana cadangan APBD tahun anggaran 2023 dan pembebanan langsung belanja terkait pada APBD tahun anggaran 2024.

"Jadi dua tahun anggaran murni, itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diarahkan untuk di APBD murni," jelasnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Survei CSIS: Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Risma Berpotensi Gantikan Anies di Pilkada DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024
Indonesia
Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024

"Kami menyiapkan elektoral saja. Menyiapkan kenaikan elektoral partai," kata Suharso

7 Layanan Internet yang Diblokir Kominfo
Indonesia
7 Layanan Internet yang Diblokir Kominfo

Terhitung mulai Sabtu (30/7), sejumlah platform seperti Steam, Epic Games Store, PayPal, game online Dota, Counter Strike, dan Origin, diblokir oleh Kominfo.

Biaya Logistik Jadi Penyebab Harga Minyak Goreng di Papua Rp 20 Ribu
Indonesia
Biaya Logistik Jadi Penyebab Harga Minyak Goreng di Papua Rp 20 Ribu

Kemendag mengakui masih ada sejumlah wilayah Indonesia yang menjual minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET).

Dokumen Pendaftaran 17 Parpol Dinyatakan Lengkap
Indonesia
Dokumen Pendaftaran 17 Parpol Dinyatakan Lengkap

Proses pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 masih berlangsung.

KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang
Indonesia
KSP Apresiasi Pemda Jemput Pengungsi Konflik Sampang

Penjemputan tahap pertama ini akan diikuti tahap-tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kesiapan semua aspek.

Penambahan Kasus Positif COVID-19 Jumat (4/2) Lebih dari 32 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Positif COVID-19 Jumat (4/2) Lebih dari 32 Ribu

Pemerintah mencatat, hingga Jumat (4/2) ada 22.008 suspek COVID- 19 di Indonesia

NasDem Perlu Pertimbangkan Johnny G Plate Jadi Cawapres 2024
Indonesia
NasDem Perlu Pertimbangkan Johnny G Plate Jadi Cawapres 2024

Partai NasDem dinilai sudah saatnya mempertimbangkan kader partai sendiri untuk maju di Pilpres 2024.

12 Anak di Jatim Meninggal Dunia akibat Gangguan Ginjal Akut
Indonesia
12 Anak di Jatim Meninggal Dunia akibat Gangguan Ginjal Akut

Penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) di Jawa Timur sampai hari ini tercatat sudah 23 kasus.

Dishub DKI Revisi Pernyataan Wagub Soal Biaya Pembangunan Jalur Sepeda
Indonesia
Dishub DKI Revisi Pernyataan Wagub Soal Biaya Pembangunan Jalur Sepeda

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memperbaiki omongan Wakil Gubernur (Wagub) Ahmad Riza Patria ihwal anggaran pembangunan jalur baru sepeda di Jakarta tahun 2022. Dishub DKI menyebutkan, jika biaya pembuatan lintasan sepeda mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

Kubu Luhut Siap Adu Data dengan Haris dan Fatia di Pengadilan
Indonesia
Kubu Luhut Siap Adu Data dengan Haris dan Fatia di Pengadilan

"Iya akan ada adu data, tidak seperti sekarang ini hanya opini. Sebab negara ini adalah negara hukum dan untuk membuktikan yang benar itu melalui pengadilan," tutup Juniver.