Pemprov Banten dan Jawa Barat Terapkan PSBB, Komnas HAM Kirimkan Surat Rekomendasi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komnas HAM RI menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten yang berisi Rekomendasi Kebijakan sehubungan dengan Pembatasan SosialBerskala Besar (PSBB) yang akan segera diimplementasikan di sebagian wilayah mereka.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, yang perlu diperhatikan adalah keakuratan data pemberian bantuan sosial terhadap warga yang terdampak.

Baca Juga:

PPP: Permenhub Soal Ojol Buktikan Koordinasi Pemerintah Lemah

"Masifnya bantuan hidup langsung, namun belum maksimal dan merata karena data penerima bantuan masih harus diperbaiki akurasinya by name dan by address," kata Ahmad Damanik dalam keterangannya, Senin (13/4).

Ia melanjutkan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait aturan terkait moda transportasi yang tidak solid antara Pemda DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik (Foto: antaranews)

"Sehingga (berpotensi) terjadi dualisme aturan yang menyulitkan Tim Penegakan Hukum Terpadu dalam menjalankan tugasnya," terang Damanik.

Lalu, terkait pelanggaran oleh karena ketidakpatuhan masyarakat, antara lain masih dilaksanakan ibadah di tempat ibadah dan pemakaian masker yang belum merata.

"Belum maksimalnya dukungan terhadap petugas lapangan khususnya Tim Penegakan Hukum Terpadu, hal ini terlihat dari para petugas yang belum maksimal melindungi diri mereka ketika bertugas, antara lain tidak menggunakan sarung tangan dan hanya memakai masker biasa (bukan standar)," sebut Ahmad Damanik.

Pimpinan Komnas HAM ini meminta Pemprov Banten dan Jawa Barat memastikan prinsip non-diskriminasi dan mekanisme dua arah terkait dengan bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat terdampak atas kebijakan PSBB.

"Kami merekomendasikan supaya pemberian bantuan tersebut disampaikan kepada semua warga terdampak berdasarkan prinsip non-diskriminasi melalui mekanisme dua arah antara data yang dimiliki oleh pemerintah dan pendataan berbasis masyarakat dari bawah ke atas (bottom up)," imbuhnya.

Ahmad Damanik juga menyoroti pemberian sanksi denda dan/atau kerja sosial. Meskipun UU No. 6 Tahun 2018 membuka peluang penerapan pemenjaraan, Komnas HAM RI merekomendasikan untuk memilih kebijakan penerapan sanksi berupa denda dan atau kerja sosial.

"Hal ini dengan alasan utama kapasitas ruang tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sangat penuh sesak dan diharapkan menjadi intrumen untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, bermanfaat, dan mendorong solidaritas antara sesama," sebutnya.

Ia juga meminta Pemprov mampu memerangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita COVID-19, keluarga, PDP, ODP, dan jenazah penderita COVID-19.

Baca Juga:

Data Pemprov DKI, 36.963 orang Rapid Test Corona 1.203 Dinyatakan Positif

Komnas HAM RI mencermati meluasnya stigma dan diskriminasi terhadak warga penderita COVID-19 diantaranya dikucilkan oleh masyarakat dan penolakan pemakaman jenazah.

"Komnas HAM RI merekomendasikan supaya dilakukan upaya dan langkah-langkah proteksi pada warga penderita COVID-19 dan melakukan kampanye serta pendidikan kepada warga agar tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap warga penderita/korban COVID-19," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Terungkap Fakta, Kaum Pria di Jawa Timur Lebih Rentan Terkena COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Sebut Pandemi COVID-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020
Indonesia
Bawaslu Sebut Pandemi COVID-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020

Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, pandemi berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

DPR Minta Kelompok Buruh Awasi Pembahasan RUU Omnibus Law
Indonesia
DPR Minta Kelompok Buruh Awasi Pembahasan RUU Omnibus Law

Dasco menjelaskan, DPR bersama serikat buruh sudah membentuk tim perumus untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Ribuan Pegawai di Jakarta Pusat Kena PHK akibat COVID-19
Indonesia
Ribuan Pegawai di Jakarta Pusat Kena PHK akibat COVID-19

Mereka terkena PHK atau dirumahkan karena perusahaannya tutup akibat tak ada pemasukan dan pendapatan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) imbas corona.

Ratusan Ribu Aparat Gabungan Dikerahkan Halau Warga Hendak Mudik
Indonesia
Ratusan Ribu Aparat Gabungan Dikerahkan Halau Warga Hendak Mudik

Personel gabungan akan diturunkan dalam rangka pengamanan dan mengantisipasi mudik Lebaran 2021 di tengah pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia.

JHL Group Salurkan Bantuan Ratusan Paket Sembako Lewat Mabes Polri
Indonesia
JHL Group Salurkan Bantuan Ratusan Paket Sembako Lewat Mabes Polri

Bantuan ini selanjutnya akan kami salurkan ke masyarakat yang membutuhkan

Sehari Tambah 1.693, Total Kasus Positif COVID-19 Indonesia Capai 128 Ribu
Indonesia
Sehari Tambah 1.693, Total Kasus Positif COVID-19 Indonesia Capai 128 Ribu

Untuk pasien meninggal pada hari ini berjumlah 59 orang dan total akumulatif ada 5.824 orang.

Anggota Pasukan Perdamaian Indonesia Terbunuh di Kongo
Dunia
Anggota Pasukan Perdamaian Indonesia Terbunuh di Kongo

Anggota pasukan perdamaian dari Indonesia terbunuh dan seorang lainnya terluka dalam serangan oleh milisi pada Senin (22/6) malam.

KPK Telisik Aset Nurhadi dan Menantunya di SCBD
Indonesia
KPK Telisik Aset Nurhadi dan Menantunya di SCBD

District 8 merupakan kompleks perkantoran dan apartemen yang berada di kawasan Sudirman Central Business District Jakarta Selatan.

 Rilis Survei Kepatuhan Beribadah di Bulan Ramadan, Komnas HAM Bantah Sudutkan Umat Islam
Indonesia
Rilis Survei Kepatuhan Beribadah di Bulan Ramadan, Komnas HAM Bantah Sudutkan Umat Islam

"Oleh karenanya jika ada persepsi bahwa survei ini bernuansa phobia terhadap masyarakat/ kelompok tertentu, adalah sangat tidak berdasar," kata Anam

Selasa (8/9), Penambahan Kasus Corona di Jakarta Capai 1.015 Jiwa
Indonesia
Selasa (8/9), Penambahan Kasus Corona di Jakarta Capai 1.015 Jiwa

Dalam satu hari Selasa (8/9) penambahan kasus COVID-19 di ibu kota sebanyak 1.015 jiwa.