Pemprov DKI Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai, Ini Tanggapan Fraksi PSI Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana. (Instagram/justin.untayana)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta membantah penghapusan program normalisasi sungai dari draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Eksekutif menyebutkan kegiatan normalisasi sungai tetap tercantum di Bab IV.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar tidak memberikan informasi yang keliru kepada publik.

Baca Juga

Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun

“Istilah normalisasi di bab IV, seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Bappeda, harus dibaca dalam konteks program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta,” ujar Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Untayana.

PSI pun mendesak Pemprov DKI untuk memberikan informasi yang utuh dengan konteks yang lengkap.

Sebelumnya, dirinya mempersoalkan hilangnya program normalisasi sungai di Bab IX Kegiatan Strategis Daerah draft perubahan RPJMD. Sementara itu, Bappeda membantah dengan menyatakan bahwa program normalisasi terdapat Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, halaman IV-17 dan IV-79.

Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Menurut Justin, istilah normalisasi di halaman IV-17 mengacu kepada Kegiatan Strategis Nasional yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Oleh karena itu, perlu diperiksa apakah Kegiatan Strategis Nasional tersebut diterjemahkan menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pemprov DKI.

Lanjut dia, di RPJMD yang berlaku saat ini, normalisasi sungai ada di Bab IV dan Bab IX. Namun, normalisasi sungai di draft perubahan RPJMD hanya ada di Bab IV, tidak ada di Bab IX.

"Artinya, normalisasi sungai tidak masuk Kegiatan Strategis Daerah di draft perubahan RPJMD. Jadi, bisa dikatakan bahwa perubahan RPJMD ini tidak selaras dengan kebijakan nasional,” ucap Justin.

Istilah normalisasi berikutnya dijumpai pada halaman IV-79 di bawah sub judul Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas melakukan pembersihan sampah di sungai.

“Konteks normalisasi di Dinas Lingkungan Hidup adalah terkait buruknya kondisi lingkungan karena normalisasi sungai belum optimal, bukan dalam konteks penanganan banjir. Apabila Pemprov DKI menghapus normalisasi sungai dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD), maka program penanganan banjir dan pengelolaan lingkungan hidup akan terhambat,” tutup Justin. (Asp)

Baca Juga

Pembelaan Pemprov DKI Normalisasi Besutan Ahok Dihapus dari RPJMD Anies

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Cirebon Optimistis Cakupan Vaksinasi COVID-19 Selesai Akhir Tahun Ini
Indonesia
Pemkab Cirebon Optimistis Cakupan Vaksinasi COVID-19 Selesai Akhir Tahun Ini

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi optimistis cakupan vaksinasi COVID-19 di wilayahnya hingga akhir tahun mencapai 70 persen.

Wagub DKI Kenang Kebersamaan dengan Haji Lulung
Indonesia
Wagub DKI Kenang Kebersamaan dengan Haji Lulung

Haji Lulung merupakan tokoh yang bersahaja dan bersahabat dengan banyak kelompok, juga berbagai kalangan.

Marak Kasus Demam Berdarah, Permintaan Fogging di Solo Meningkat
Indonesia
Marak Kasus Demam Berdarah, Permintaan Fogging di Solo Meningkat

Permintaan jasa fogging di Solo pun mengalami peningkatan seiring peningkatan kasus.

Ketua DPRD DKI Klaim Anggaran Stadion JIS Sudah Ada Sejak Era Jokowi
Indonesia
Ketua DPRD DKI Klaim Anggaran Stadion JIS Sudah Ada Sejak Era Jokowi

"Di era Pak Jokowi, Pak Ahok, Djarot dianggarkan itu (untuk stadion JIS), disiapkan anggaran," kata Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dalam kanal Youtube Total Politik yang dikutip Selasa (22/2).

1 Bulan Jadi Kasatreskrim Jakpus, Teuku Arsya Naik Jabatan Jadi Kapolres Probolinggo
Indonesia
1 Bulan Jadi Kasatreskrim Jakpus, Teuku Arsya Naik Jabatan Jadi Kapolres Probolinggo

Pada awalnya Akpol angkatan Tantya Sudira Jati ini langsung ditempatkan di Polwiltabes Surabaya dan ditugaskan di unit Jatanras.

Terawan Nolak, Fadjroel Rachman Masuk Daftar Nama Calon Dubes
Indonesia
Terawan Nolak, Fadjroel Rachman Masuk Daftar Nama Calon Dubes

Terawan Agus Putranto tadinya dicalonkan menjadi Dubes RI yang berkedudukan di Madrid.

Pemanggilan BEM UI Sarat Konflik Kepentingan Karena Rektor Rangkap Jabatan
Indonesia
Pemanggilan BEM UI Sarat Konflik Kepentingan Karena Rektor Rangkap Jabatan

Kajian itu bukan hanya terkait Ari Kuncoro saja

Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia
Indonesia
Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia

“Saat ini, presidential threshold (PT) pencalonan presiden 20 persen menjadi PR besar demokrasi indonesia. Ini karena salah satu tujuan demokrasi yaitu kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik dihalang-halangi oleh aturan ini," kata Anggota DPD RI Fahira Idris

Rusia Telah Kuasai PLTN Zaporizhzhia Ukraina
Indonesia
Rusia Telah Kuasai PLTN Zaporizhzhia Ukraina

Dinas kedaruratan Ukraina pada Jumat mengatakan bahwa kebakaran tersebut berhasil dipadamkan.

Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun
Indonesia
Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun

Mantan Kapolri ini berharap, angka kasus COVID-19 usai 2 Agustus dapat melandai. Dengan begitu, dapat berdampak pada berbagai sektor, misalnya pada penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR).