Pemprov DKI Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai, Ini Tanggapan Fraksi PSI Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana. (Instagram/justin.untayana)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta membantah penghapusan program normalisasi sungai dari draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Eksekutif menyebutkan kegiatan normalisasi sungai tetap tercantum di Bab IV.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar tidak memberikan informasi yang keliru kepada publik.

Baca Juga

Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun

“Istilah normalisasi di bab IV, seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Bappeda, harus dibaca dalam konteks program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta,” ujar Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Untayana.

PSI pun mendesak Pemprov DKI untuk memberikan informasi yang utuh dengan konteks yang lengkap.

Sebelumnya, dirinya mempersoalkan hilangnya program normalisasi sungai di Bab IX Kegiatan Strategis Daerah draft perubahan RPJMD. Sementara itu, Bappeda membantah dengan menyatakan bahwa program normalisasi terdapat Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, halaman IV-17 dan IV-79.

Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Tinggi Muka Air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2019). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Menurut Justin, istilah normalisasi di halaman IV-17 mengacu kepada Kegiatan Strategis Nasional yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Oleh karena itu, perlu diperiksa apakah Kegiatan Strategis Nasional tersebut diterjemahkan menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pemprov DKI.

Lanjut dia, di RPJMD yang berlaku saat ini, normalisasi sungai ada di Bab IV dan Bab IX. Namun, normalisasi sungai di draft perubahan RPJMD hanya ada di Bab IV, tidak ada di Bab IX.

"Artinya, normalisasi sungai tidak masuk Kegiatan Strategis Daerah di draft perubahan RPJMD. Jadi, bisa dikatakan bahwa perubahan RPJMD ini tidak selaras dengan kebijakan nasional,” ucap Justin.

Istilah normalisasi berikutnya dijumpai pada halaman IV-79 di bawah sub judul Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas melakukan pembersihan sampah di sungai.

“Konteks normalisasi di Dinas Lingkungan Hidup adalah terkait buruknya kondisi lingkungan karena normalisasi sungai belum optimal, bukan dalam konteks penanganan banjir. Apabila Pemprov DKI menghapus normalisasi sungai dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD), maka program penanganan banjir dan pengelolaan lingkungan hidup akan terhambat,” tutup Justin. (Asp)

Baca Juga

Pembelaan Pemprov DKI Normalisasi Besutan Ahok Dihapus dari RPJMD Anies

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ambulans Ditangkap di Menteng Diduga Bawa Logistik Berisi Batu untuk Rusuh
Indonesia
Ambulans Ditangkap di Menteng Diduga Bawa Logistik Berisi Batu untuk Rusuh

Mobil ambulans yang sempat dikejar oleh aparat dan jadi viral media sosial diduga membawa batu untuk perusuh dalam demo.

Berikut Laporan Arus Lalu Lintas Jalur Puncak di Akhir Pekan
Indonesia
Berikut Laporan Arus Lalu Lintas Jalur Puncak di Akhir Pekan

Kondisi arus lalu lintas akhir pekan ini di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, terpantau ramai lancar, Sabtu (5/6).

PT Dexa Medica Raih Anugerah Industri Inovatif 2020, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Inovator
Indonesia
PT Dexa Medica Raih Anugerah Industri Inovatif 2020, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Inovator

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-September 2020 nilai impor produk farmasi di Indonesia mencapai US$ 858,28 juta

Susi Pudjiastuti: Selamat Mas Trenggono, Semoga Amanah
Indonesia
Susi Pudjiastuti: Selamat Mas Trenggono, Semoga Amanah

"Mas Trenggono, Selamat atas Tugas Baru sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan," cuit Susi

Kerumunan Massa Rizieq Shihab Dinilai Buyarkan Upaya Pemerintah Berantas COVID-19
Indonesia
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Dinilai Buyarkan Upaya Pemerintah Berantas COVID-19

Ia menyebut tindakan Rizieq telah membuyarkan usaha pemerintah dan masyarakat dalam menekan kasus COVID-19 selama delapan bulan.

Pembangunan Masjid Agung Solo Hibah Pangeran UEA Dibangun Pekan Ini
Indonesia
Pembangunan Masjid Agung Solo Hibah Pangeran UEA Dibangun Pekan Ini

Masjid dan Islamic Center ini merupakan Hadiah untuk Presiden Jokowi dari Pangeran UEA, Sheik Mohammed bin Zayed Nahyan.

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas
Indonesia
Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.

Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan
Indonesia
Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Targetnya pada bulan Juni nanti lima juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan.

PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka
Indonesia
PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka

PKS menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik (ITE).

Cegah Paham Radikalisme, Pemprov DKI Sebar Duta Damai ke Sekolah
Indonesia
Cegah Paham Radikalisme, Pemprov DKI Sebar Duta Damai ke Sekolah

Lanjut Taufan, pemerintah DKI juga telah menyebar anak-anak muda yang tegabung duta damai ke sekolah-sekolah Jakarta agar mengedukasi para pelajar tentang radikalisme.