Pemprov Bali dan Jubir Pemerintah Kasus Corona tidak Kompak, Begini Reaksi Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam konferensi pers "Dampak Penyebaran COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia" di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Kamis. (Rangga Pandu)

MerahPutih.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menduga ada miskomunikasi antara Pemprov Bali dengan pemerintah pusat terkait kondisi pasien positif virus corona nomor 25 yang meninggal dunia.

Pemprov Bali memang mengklaim tak mengetahui bahwa pasien yang merupakan warga negara Inggris itu positif Corona. Sementara, juru bicara pemerintah khusus penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, berdalih bahwa dokter yang menangani memang tak wajib melapor ke pemda.

Baca Juga

3 Pasien Positif Corona RS Persahabatan Sembuh, 1 Sudah Boleh Pulang

"Mungkin persoalan miskomunikasinya ada di situ," ujar Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut Moeldoko, protokol itu telah menjelaskan komunikasi yang harus dilakukan olah pemda maupun pemerintah pusat. Pihak pemda sendiri juga telah menerima sosialisasi terkait protokol tersebut.

"Sebenarnya dengan protokol kalau dicermati dan dijalankan dengan baik, itu bisa berjalan. Maka kalau tidak dijalankan dengan bagus, ya enggak lancar. Dalam konteks apapun," katanya.

Mobil ambulan tiba di depan ruang isolasi Pinere, Rumah Sakit Umum Persahabatan, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).
Mobil ambulan tiba di depan ruang isolasi Pinere, Rumah Sakit Umum Persahabatan, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).

Moeldoko mengatakan, komunikasi seharusnya tidak menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Sebab, masalah komunikasi tidak menjadi kendala dalam penanganan Covid-19.

Baca Juga

JK Wacanakan 'Lackdown', Pemerintah Merujuk Status Pandemi Corona WHO

Namun, Moeldoko enggan menjawab kalau Pemerintah Daerah Bali tidak menjalankan protokol dengan baik. Dia justru memprediksi ada kesalahan komunikasi sehingga protokol tidak dijalankan dengan baik karena protokol sudah disebar ke seluruh daerah.

"Saya tidak tahu persis, tapi mungkin persoalan miskomunikasinya ada di situ," kata Moeldoko.

Moeldoko juga tidak mempermasalahkan kehadiran juru bicara penanganan Covid-19 di daerah. Namun, dia menekankan para jubir harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat.

"Sebenarnya bisa jubir-jubir [daerah] mengacu jubir yang ada di pusat. Tapi semuanya ada batas area. Area yang boleh dibicarakan dan yang tidak boleh dari pusat. Ini harus jadi pedoman," kata mantan Panglima TNI ini.

Sebelumnya pemerintah pusat menerbitkan protokol penanganan Covid-19. Poin protokol terdiri atas protokol pendidikan, komunikasi, pelayanan publik dan kesehatan. Protokol tersebut disebar ke pemerintah daerah dalam menangani Covid-19.

Baca Juga

Satu Pasien yang Dirawat di RSPI Meninggal Dunia

Namun, protokol tersebut diduga tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Bali mengeluhkan tidak mengetahui kalau ada pasien Covid-19 di Bali.

Juru Bicara penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah daerah tidak wajib tahu. Ia mengatakan, pihak yang diwajibkan tahu adalah dokter penanggung jawab pasien. Dokter wajib tahu karena mereka lah yang menentukan proses penanganan lanjutan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Tuntut Pinangki 4 Tahun Penjara
Indonesia
Jaksa Tuntut Pinangki 4 Tahun Penjara

JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang
Indonesia
Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang

BMKG memprakirakan, cuaca di semua wilayah Jakarta cerah berawan pada Senin (1/3) sejak pagi.

Tensi Meningkat, Indonesia Khawatirkan Stabilitas Kawasan
Dunia
Tensi Meningkat, Indonesia Khawatirkan Stabilitas Kawasan

Indonesia menekankan kembali mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 di Laut China Selatan.

Masyarakat Senang Bioskop Dibuka Kembali, Tapi Minta Harga Tiket tidak Naik
Indonesia
Masyarakat Senang Bioskop Dibuka Kembali, Tapi Minta Harga Tiket tidak Naik

"Ya sesuaikan aja dengan yang sudah dianjurkan pemerintah," ungkap dia.

Dua Hal yang Disorot PAN dari Inpres 6/2020
Indonesia
Dua Hal yang Disorot PAN dari Inpres 6/2020

Inpres 6/2020 belum bisa langsung diaplikasikan

Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan
Indonesia
Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan

Perda PSBB mendesak diterbitkan karena sisi penegakan hukumnya sangat kuat.

Dianggap Bikin Gaduh, Pemerintah tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cilaka
Indonesia
Dianggap Bikin Gaduh, Pemerintah tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cilaka

RUU Cipta Lapangan Kerja ini merupakan etalase wajah hukum pemerintahan Jokowi.

Virus Corona Menyebar di Udara, Begini Cara Mengantisipasinya
Indonesia
Virus Corona Menyebar di Udara, Begini Cara Mengantisipasinya

Hal pertama yang harus benar-benar diperhatikan yaitu ventilasi udara dalam ruangan.

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok
Indonesia
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok

Pengetatan protokol kesehatan terbukti mampu menurunkan jumlah warga yang melakukan perjalanan wisata.

 Soal Kisruh Bansos Corona, Wagub Jabar: Jangan Teriak-Teriak di Medsos
Indonesia
Soal Kisruh Bansos Corona, Wagub Jabar: Jangan Teriak-Teriak di Medsos

“Jangan berteriak-teriak di media sosial. Kalaupun ada masukan atau koreksi – kita sama-sama pemerintah – sampaikan kepada kami lewat Pak Camat dulu atau lewat Pak Bupati dulu,” harap Uu.