Pemohon Pertanyakan Perkara Pilkada Serentak yang Mandek di MK Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Pemohon Pertanyakan Perkara Pilkada Serentak yang Mandek di MK

MerahPutih.com - Para pemohon uji materi pasal 201 ayat 10-11 UU Nomor 10 Tahun 2016 mempertanyakan kelanjutannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Karenanya, Kuasa Hukum pemohon Sulistyowati, kemudian memasukan surat permohonan informasi kapan sidang akan dilanjutkan.

Baca Juga:

Mabes Polri Ungkap Modus Penyebar Propaganda ISIS

Sulistyowati mempertanyakan kelanjutan perkara No. 15/PUU-XX/2022 lantaran lebih dari sebulan sejak persidangan terakhir tanggal 22 Februari 2022 dengan agenda Perbaikan Permohonan, perkara ini seolah hilang ditelan bumi.

“Tidak ada pemberitahuan kapan akan disidangkan, dan pada saat ditanyakan kepada juru panggil Mahkamah Konsitusi jawabnya adalah “ditunggu saja”. Tentu saja apa yang terjadi membuat kami bingung,” kata Sulistyowati, Selasa (29/3).

Penasihat hukum bingung atas perkembangan kasus ini dan berharap segera dilanjutkan persidangannya.

Judicial review dalam perkara ini menyangkut pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (lembaran negara tahun 2016 No 130.

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati
Caption

Para Pemohon meminta agar penjabat kepala daerah Gubernur, Bupati/Walikota adalah kepala daerah terpilih dalam pilkada terakhir sebelum tahun 2022, baik yang berakhir masa jabatan 2022 maupun 2023 untuk melanjutkan pemerintahan.

“Pernohonan agar kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada dapat menjadi penjabat kepala daerah guna menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024,” kata Sulistyowati.

Menurutnya, penunjukan penjabat kepala daerah dari ASN hanya akan menimbulkan banyak masalah sebagaimana yang banyak disampaikan pakar, praktisi, bahkan mantan Dirjen Otonomi Daerah.

Seperti diketahui Dr Sulistyowati SH MH menjadi kuasa hukum pemohon Judicial Review, yakni Dr. (can) Dewi Nadya Maharani, SH, MH, Suzie Alancy Firman, SH, Moch. Sidik, Rahmatulloh,S.Pd, M. Si, Mohammad Syaiful Jihad dan Nian Syarifudin. (Pon)

Baca Juga:

Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cak Imin Ingin Jadikan Sri Mulyani Pendampingnya di Pilpres 2024
Indonesia
Cak Imin Ingin Jadikan Sri Mulyani Pendampingnya di Pilpres 2024

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar telah menyatakan diri maju dalam pencalonan pada Pilpres 2024.

Pimpinan KPK Bantah Tawari Novel Baswedan Cs Bekerja di BUMN
Indonesia
Pimpinan KPK Bantah Tawari Novel Baswedan Cs Bekerja di BUMN

Ghufron mengaku tidak mengetahui perihal surat permohonan penyaluran pegawai nonaktif ke perusahaan pelat merah. Kemungkinan, menurut dia, pegawai tersebut yang meminta bantuan pimpinan.

Dugaan Korupsi Libatkan Dirjen Kemendag Dinilai Bentuk Kejahatan Korporasi
Indonesia
Dugaan Korupsi Libatkan Dirjen Kemendag Dinilai Bentuk Kejahatan Korporasi

Kejaksaan Agung (Kejakgung) jangan berhenti mengusut kasus ini hanya pada oknum-oknum petinggi perusahaan migor sebatas pribadi.

Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E

"Prinsipnya kita negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota dewan ya silahkan saja," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (8/4)

BRIN Beberkan Sumber Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol
Indonesia
BRIN Beberkan Sumber Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol

Badan Riset dan Inovasi Nasiona (BRIN) membeberkan tiga sumber ditemukannya kandungan paracetamol yang mencemari wilayah teluk Jakarta.

Nataru, TransJakarta Sesuaikan Layanan Pada Penumpang
Indonesia
Nataru, TransJakarta Sesuaikan Layanan Pada Penumpang

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat tidak kepadatan arus lalu lintas pada empat ruas tol keluar dan masuk Jakarta selama perayaan Natal 2021.

Pandemi ke Endemi, Satgas Sayangkan Minimnya Posko Prokes di Sejumlah Daerah
Indonesia
Pandemi ke Endemi, Satgas Sayangkan Minimnya Posko Prokes di Sejumlah Daerah

Indonesia tengah berfokus menuju endemi dari pandemi dengan syarat harus bisa mengendalikan kasus COVID-19.

Dinkes DKI Sebut Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 dari Luar Sekolah
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Siswa dan Guru Terpapar COVID-19 dari Luar Sekolah

Kasus COVID-19 di lingkungan sekolah selama pembelajaran tatap muka (PTM) berasal dari luar.

Nama Greysia-Apriyani Diabadikan Menjadi Nama Gedung Olahraga
Indonesia
Nama Greysia-Apriyani Diabadikan Menjadi Nama Gedung Olahraga

Greysia Poli memiliki kenangan khusus saat mengikuti pelatihan di gedung PPOP tersebut