Pemkot Tangsel Beri 'Lampu Hijau' Restoran Layani Makan di Tempat Petugas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengambil sampel darah saat melakukan tes cepat (rapid test) Covid-19 dengan sistem "drive thru" (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan telah memberikan kelonggaran kepada pemilik usaha rumah makan atau restoran untuk kembali buka dan melayani makan di tempat namun dengan syarat menerapkan protokol kesehatan.

Restoran sudah boleh kembali melayani makan dan minum di tempat namun dengan jumlah terbatas yakni 50 persen dari kapasitas yang ada.

"Tempat usaha makan sudah boleh melayani makan dan minum di tempat namun dengan kapasitas terbatas yakni 50 persen dari kouta yang ada serta melaksanakan protokol kesehatan," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, dr Maya Mardiana di Tangerang, Kamis (4/6).

Baca Juga:

Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan

Kegiatan kelonggaran di tempat usaha makan/minum tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 pada pasal 10 yang menyebutkan mengenai kegiatan pengelolaan restoran diperbolehkan buka pelayanan makan di tempat namun dengan protokol kesehatan.

PSBB jilid III yang dimulai tanggal 1 Juni 2020 - 14 Juni 2020 memberikan kelonggaran kepada warga untuk bisa kembali aktivitas dan juga pemilik usaha.

Ada beberapa pemilik usaha yang sudah kembali beroperasi dalam aturan PSBB Jilid III. Hal ini sesuai dengan tatanan normal baru yang menerapkan protokol kesehatan.

Petugas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pendataan sebelum melakukan pengambilan sampel darah saat melakukan tes cepat (rapid test) Covid-19 dengan sistem "drive thru" kepada pengguna kendaraan di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2020). Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori daerah zona merah penyebaran virus corona (COVID-19), dengan rincian 500 ODP, 192 PDP, 56 orang positif serta 36 orang meninggal dengan rincian 11 orang meninggal karena positif dan 25 PDP meninggal, per tanggal 7 April 2020. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Begitu juga dengan usaha pusat belanja seperti mall yang diizinkan buka kembali dengan mengajukan syarat memenuhi protokol kesehatan. Pengelola harus memastikan seluruh pegawainya menjalankan protokol kesehatan seperti memakai APD, masker dan juga ketersediaan hand sanitizer. Lalu, adanya pemeriksaan kepada pengunjung yang akan masuk.

"Pengelola mall bisa buka tapi harus ajukan permohonan bila telah siap menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai ada penyebaran dengan dibukanya area publik tersebut," ujarnya.

Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi dari tempat usaha yang sudah kembali beroperasi. Bila ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan maka akan ditindak. "Bisa jadi kami tutup kembali karena semuanya harus menerapkan aturan," ujarnya.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, dalam konferensi pers Selasa, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjelaskan alasan dilanjutkannya PSBB di Kota Tangerang Selatan karena berdasarkan hasil laporan PSBB jilid II yang berakhir pada akhir bulan Mei 2020, tingkatkan kedisiplinan warga masih 70 persen dari target di atas 90 persen.

Baca Juga:

Calon Penumpang Bisa Ikut Rapid Test di Bandara YIA

Kemudian Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pun mencatat untuk jumlah kasus ODP, PDP dan positif masih tinggi yakni posisi reproduction number COVI-19 masih 1,7. Angka tersebut belum ideal yakni di bawah 1,0.

Data lainnya yang mendukung dilakukannya PSBB jilid III, kata Airin, untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) mengalami tren peningkatan dengan sasaran usia 35 - 56 tahun. "Melihat data yang ada, OTG menyasar usia muda, maka itu kita harus tingkatkan kewaspadaan, terutama pada arus balik dan setelah Lebaran ini," paparnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AS Nyatakan Orang Tanpa Gejala Kini Tak Perlu Dites COVID-19
Dunia
AS Nyatakan Orang Tanpa Gejala Kini Tak Perlu Dites COVID-19

Hal itu menimbulkan protes di antara pejabat dan ahli yang mengkhawatirkan pedoman yang diubah itu dilatarbelakangi politik.

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia
Indonesia
DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Komisi E DPRD DKI Jakarta masih menemukan anggaran yang dinilai janggal di Dinas Pendidikan.

Indonesia Sudah 3 Kali Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji
Indonesia
Indonesia Sudah 3 Kali Batalkan Pemberangkatan Jamaah Haji

Pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020

Pembentukan Gugus Tugas Corona Dinilai Kalah Cepat Dibandingkan Pemda
Indonesia
Pembentukan Gugus Tugas Corona Dinilai Kalah Cepat Dibandingkan Pemda

Menurut Hermawan, hal ini karena, beberapa kepala daerah sudah mulai secara mandiri mengeluarkan imbauan kepada masyarakatnya.

Tim Hukum PDIP Bertemu Dewas, KPK Tegaskan Tetap Bekerja Profesional
Indonesia
Tim Hukum PDIP Bertemu Dewas, KPK Tegaskan Tetap Bekerja Profesional

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah adanya dugaan kongkalikong kasus antara PDIP dengan KPK

Anies Tunjuk Gumilar Jadi Plt Kepala Dinas Parekraf
Indonesia
Anies Tunjuk Gumilar Jadi Plt Kepala Dinas Parekraf

Pimpinan Dinas Parekraf pun kosong dan Gubernur Anies Baswedan harus menunjuk pengganti sebagai plt dahulu agar tak pincang.

 Arus Balik Berpotensi Picu Gelombang Kedua Penyebaran Corona
Indonesia
Arus Balik Berpotensi Picu Gelombang Kedua Penyebaran Corona

"Karena kita khawatir apabila ada daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum lantas mereka menuju Jakarta dan mereka juga bawa sebagai carrier, pembawa virus, tentu ini sangat disayangkan," ujarnya

 Antisipasi Panic Buying, Polresta Surakarta Awasi Pusat Perbelanjaan
Indonesia
Antisipasi Panic Buying, Polresta Surakarta Awasi Pusat Perbelanjaan

Andy mengatakan Polresta Surakarta bekerjasama dengan Disdag Solo dalam mengawasi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan.

Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung
Indonesia
Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung

Aturan protokol kesehatan di perkantoran sudah cukup bagus

Bendera PDIP Dibakar, PDIP Solo Sebar Broadcast WA
Indonesia
Bendera PDIP Dibakar, PDIP Solo Sebar Broadcast WA

Rudy menjamin tidak akan ada kader PDIP Solo bergerak