Pemkot Surabaya Gunakan Aplikasi Puntadewa Data Para Pendatang Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan inspeksi pelayanan publik di Kantor Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Pahlawan, Jawa Timur, Senin (9/5/2022). ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Surabaya menerapkan pengawasan penduduk pendatang secara serentak di 31 Kecamatan, mulai 9 hingga 13 Mei 2022. Pengawasan tersebut, diimplementasikan melalui pendataan setiap penduduk yang datang.

"Penduduk yang datang ke Surabaya itu dicatat, bisa karena bekerja, berobat, menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau keperluan lainnya," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Agus Imam Sonhaji, Senin (9/5).

Baca Juga:

Pendatang ke Kota Bandung Diimbau Bikin Surat Keterangan Tinggal Sementara

Ia memaparkan, pendataan harus dilakukan agar jumlah penduduk yang tinggal di Kota Surabaya bisa terdeteksi mendekati kondisi sebenarnya. Untuk mendukung upaya ini, Dispendukcapil Surabaya memberikan kemudahan pelaporan untuk masyarakat melalui aplikasi Puntadewa.

"Mereka wajib melaporkan cukup ke kelurahan. Karena petugas di kelurahan sudah dilatih menggunakan aplikasi Puntadewa yang sudah disiapkan untuk keperluan pendataan penduduk non permanen," katanya.

Ia menegaskan, pengawasan penduduk pendatang mulai tanggal 9 - 13 Mei 2022 tersebut dapat melibatkan Ketua RW/RT setempat. Apabila pendatang tidak memiliki tujuan yang jelas, maka diminta untuk kembali ke daerah asal.

"Jadi, para petugas akan kolaborasi dengan pengurus RT/RW," katanya.

Pengawasan ini, lanjut ia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

Selain itu, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Serta berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Perwali Surabaya Nomor 25 Tahun 2013.

"Jadi ini sesuai ketentuan terkait kependudukan, maka setiap penduduk yang masuk ke suatu kota tapi tetap mempertahankan status kependudukan daerah asal, maka wajib didata sebagai penduduk non permanen Surabaya," tuturnya.

Petugas gabungan Pemerintah  Kota Surabaya mendata warga saat operasi yustisi bagi pendatang. (Foto:  Diskominfo Kota Surabaya).
Petugas gabungan Pemerintah Kota Surabaya mendata warga saat operasi yustisi bagi pendatang. (Foto: Diskominfo Kota Surabaya).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengutarakan, sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor 470/7754/436 7.18/2022, camat dan lurah diminta mulai gelar pengawasan penduduk pendatang.Pengawasan ini melibatkan tiga pilar dan Ketua RT/RW setempat.

Eddy menegaskan, ada beberapa alasan yang ditoleransi saat penduduk pendatang masuk ke sebuah kota. Yakni, sebab ingin bekerja, berobat dan ingin melanjutkan sekolah atau kuliah di perguruan tinggi. Alasan lain, misalnya karena ada hajatan keluarga, keluarga sakit atau kepentingan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Ya kalau kepentingannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita harus lakukan secara humanis agar mereka itu kembali ke daerah masing-maaing," katanya. (Andika Eldon / Jawa Timur)

Baca Juga:

Jakarta Bersiap Terima Gelombang Pendatang Saat Arus Balik Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI
Indonesia
Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI

Harta Riza terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak

Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, LPSK: Banyak Korban Memilih Diam
Indonesia
Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, LPSK: Banyak Korban Memilih Diam

Bareskrim Polri telah memutuskan untuk memberikan asistensi pada kasus temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah maju.

 Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap
Indonesia
Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap

Vaksinasi booster sudah dimulai meski masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru sekitar 56,04 persen.

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta
Indonesia
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta

Kepolisian mengamankan tersangka Maskuri dan delapan orang lainnya. Mereka ini tak memiliki izin menjual obat keras dan terlarang jenis Hexymer, Trihex, DMP, double L.

Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto Mengundurkan Diri
Indonesia
Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto Mengundurkan Diri

Direktur Utama (Direktur) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Dwi Wahyu Daryoto dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.

Jakarta Hajatan; Taman Ismail Marzuki Dibuka Secara Bertahap Mulai 3 Juni
Indonesia
Jakarta Hajatan; Taman Ismail Marzuki Dibuka Secara Bertahap Mulai 3 Juni

Adapun lokasi TIM yang akan digunakan antara lain Gedung Panjang lantai 1, 2, dan 3, Area Plaza TIM, serta atap gedung parkir.

Politikus Demokrat: Pencabutan HET Minyak Goreng Sulit Untuk Dipahami
Indonesia
Politikus Demokrat: Pencabutan HET Minyak Goreng Sulit Untuk Dipahami

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang Partai Demokrat, Yan Harahap mendesak, Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menteri Perdagangan.

 DPR Rancang Aturan Yang Adil Antara Daerah Kaya dan Miskin
Indonesia
DPR Rancang Aturan Yang Adil Antara Daerah Kaya dan Miskin

Dalam APBN 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), jumlahnya mencapai Rp 769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp 701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp 68,00 triliun.

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Nyaris 4 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Nyaris 4 Juta

Jokowi meminta masyarakat tetap waspada

Gelar Demo, Buruh Kecam Penundaan Pemilu hingga Tentang Perang Rusia-Ukraina
Indonesia
Gelar Demo, Buruh Kecam Penundaan Pemilu hingga Tentang Perang Rusia-Ukraina

Partai Buruh menggelar aksi di sejumlah wilayah di tanah air, Jumat (11/3). Khusus di Jakarta berlangsung di gedung DPR, Jakarta Pusat.