Pemkot Solo Usulkan Rekrutmen 1.500 CPNS ke BKN Ratusan CPNS mengukuti ujian di UNS Surakarta, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, mengusulkan rekrutmen sebanyak 1.500 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun demikian, usulan tersebut sejauh ini belum mendapatkan tanggapan dari BKN.

"Kami sudah mengajukan secara resmi usulan rekrutmen 1.500 formasi CPNS ke BKN pada 2021," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo, Nur Haryani, Rabu (30/9).

Nur mengakui Pemkot Solo kekurangan banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat pensiun setiap tahunnya. Ia mencontohkan pada 2020, ada sekitar 400 orang ASN yang pensiun.

Baca Juga

Hasil Penelitian UNIPA Ungkap Manfaat Ekstrak Tailing PTFI Tingkatkan Produksi Pangan Lokal

"Pada tahun lalu kami mendapatkan jatah sebanyak 407 orang ASN. Jumlah ASN di Pemkot Solo sekarang tinggal sebayak 5.800 orang," katanya.

Kekurangan ratusan ASN tersebut, kata dia, untuk saat ini ditutup dengan merekrut Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK). Ia menjelaskan 1.500 formasi CPNS yang diajukan ke BKN pada 2021 ini paling banyak akan ditempatkan ke Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan Dinas Pendidikan (Disdik).

"Kami sebenarnya juga memberikan peluang bagi ASN dari luar daerah melakukan mutasi tugas di Solo untuk menutupi kekurangan. Namun, syaratnya tidak mudah," kata dia.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan khusus ASN dari luar daerah melakukan mutasi tugas di Solo yang saat ini jadi prioritas adalah tenaga kesehatan. Pemkot Solo saat ini sedang membutuhkan banyak tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19.

Baca Juga

Teknologi Bantu Logistik di Masa Pandemi

"Kalau ada ASN tenaga kesehatan luar kota mau pindah Solo saya utamakan untuk diterima karena kondisinya sedang membutuhkan," tadasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Untuk itu, pemerintah tidak akan pernah memproses hukum Din atas sikap kritisnya.

Bandung Masuk Pancaroba, Waspada Cuaca Ekstrem dan Kebakaran
Indonesia
Bandung Masuk Pancaroba, Waspada Cuaca Ekstrem dan Kebakaran

Pada musim hujan kemarin terbilang cukup ekstrem, yaitu curah air hujan 40 persen lebih tinggi dari biasanya.

Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komisaris PT KAI
Indonesia
Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komisaris PT KAI

Said Aqil karena diyakini memiliki figur yang baik khususnya dalam menangani isu sosial.

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah Meninggal
Indonesia
Rektor Universitas Paramadina Firmanzah Meninggal

Kiprah di dunia akademik, dia raih saat menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk periode 2009-2013. Saat itu, ia juga tercatat menjadi dekan termuda yang pernah dimiliki Universitas Indonesia.

Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri
Indonesia
Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri

Pemerintah berharap UKM dapat melakukan penterasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang mustahil.

DPR Belum Terima Surat Presiden Pengganti Idham Azis
Indonesia
DPR Belum Terima Surat Presiden Pengganti Idham Azis

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan lima calon Kapolri telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.

Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor
Indonesia
Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor

Konsumsi yang menurun setiap kasus naik menyebabkan investor menimbang kembali investasinya (wait and see).

KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Mensos Juliari
Indonesia
KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Mensos Juliari

KPK mendalami penerapan pasal dengan ancaman pidana mati dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB).

Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani
Indonesia
Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani

Forum Masyarakat Pecinta Ulama (FMPU) DKI Jakarta melaporkan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan sebuah tindakan atau dugaan ujaran kebencian terhadap Rizieq Shihab.

DPR Sebut Aparat TNI-Polri Perlu Diperkuat Literasi
Indonesia
DPR Sebut Aparat TNI-Polri Perlu Diperkuat Literasi

Harus ada penguatan proses pembinaan di institusi negara seperti TNI.