Pemkot Solo Kucurkan Dana Hibah untuk 40 Pondok Pesantren Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo akan menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Hal tersebut untuk memfasilitasi wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah yang akan mengucurkan dana hibah APBD pada 40 Lembaga pendidikan pondok pesantren (Ponpes).

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang Hari Ini

Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo mengatakan, keberadaan pesantren tidak lepas dari dunia pendidikan. Terlebih sudah ada sejak Indonesia belum merdeka serta adanya UU Nomor 19 tahun 2019.

"Negara telah mengakui kalau pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan. Kita dukung dengan memberikan dana hibah," kata Budi, Rabu (8/6).

Dikatakannya, pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren melalui skema baru, yaitu dana abadi dijadikan dasar Pemkot Solo untuk membantu ponpes.

"Dana abadi ini adalah anggaran tetap untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan di pesantren,” kata dia.

Baca Juga:

MUI: Aparat Penegak Hukum Perlu Bantu Menag Tindak Penyelewengan Dana BOP Pesantren

Menurutnya, ada sebanyak 40 ponpes di Solo yang akan mendapat bantuan hibah APBD Kota Solo. Dari jumlah tersebut, perinciannya 3.502 santriwan dan 1.910 santriwati.

"Jika ditotal santri mukim (tinggal di ponpes) adalah 5.412 santri. Untuk santri yang tidak mukim sejumlah 43 santriwan dan 21 santriwati, totalnya 64 santri," katanya.

Untuk pengurus, lanjut dia, sebanyak 40 pengasuh atau ustad. Para santri tersebut tersebar di beberapa lembaga pendidikan seperti Raudhatul Athfal, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Ketua Fraksi PDIP Kota Solo, YF Sukasno menambahkan, hibah dana pesantren ini sebenarnya sudah dibahas oleh Fraksi PDIP sejak tahun lalu. Hal itu dibahas saat banggar DPRD Solo menggelar rapat lanjutan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2022.

"Jadi harapan kami karena saat ini raperdanya sedang digodok, bisa segera selesai. Sehingga pada APBD tahun depan sudah bisa dianggarkan,” kata Sukasno. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga:

DPR Minta Menag Tindak Oknum Selewengkan Dana BOP dan BOS Pesantren

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Ketua PWI Margiono Tutup Usia
Indonesia
Eks Ketua PWI Margiono Tutup Usia

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono, meninggal dunia, Selasa (1/2).

Simpang 7 Palang Joglo Solo Bikin Macet, Menhub Kebut Proyek Elevated Railway
Indonesia
Simpang 7 Palang Joglo Solo Bikin Macet, Menhub Kebut Proyek Elevated Railway

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menghilangkan perlintasan sebidang di Solo.

Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan
Indonesia
Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan

One Pesantren One Product memberikan pelatihan mengurus izin, sertifikasi halal, hingga mengurus SNI.

Solo Pastikan Tidak Ada ASN Dapat Bantuan Bansos dari Kemensos
Indonesia
Solo Pastikan Tidak Ada ASN Dapat Bantuan Bansos dari Kemensos

Validasi penerima bansos terus dilakukan perbaikan. Hal itu dilakukan karena ada warga penerima bansos sudah meninggal.

Dua Polisi Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Bui
Indonesia
Dua Polisi Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Bui

Kedua terdakwa terlibat penembakan yang menewaskan laskar FPI

Meredam Praktik Intoleransi Jadi PR di Tahun 2022
Indonesia
Meredam Praktik Intoleransi Jadi PR di Tahun 2022

“Intoleransi persoalan agama dari masing-masing individu yang memahami agama tidak secara utuh, tetapi harus dilihat bahwa ini adalah fakta yang terjadi di berbagai tempat di seluruh belahan dunia,” jelasnya.

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK
Indonesia
Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

Jokowi diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelum mengambil sikap terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anies Copot Dirut LRT Sepekan Setelah Kasus Tabrakan Munjul
Indonesia
Anies Copot Dirut LRT Sepekan Setelah Kasus Tabrakan Munjul

Sepekan lalu terjadi insiden tabrakan dua rangkaian Kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) di Munjul, Jakarta Timur pada Senin (25/10).

Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno
Indonesia
Ganjar Pranowo Sulit Didukung PDIP karena Masih Dikuasai Trah Soekarno

"Ganjar Pranowo masih sulit didukung PDIP yang masih dikuasai oleh trah Soekarno," kata Hendri

Disbud DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Gedung Sarinah
Indonesia
Disbud DKI Keluarkan Rekomendasi Pemugaran Gedung Sarinah

Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memberikan rekomendasi pemugaran dalam kegiatan transformasi Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.