Pemkot Malang Campur Limbah Medis Dengan Sampah Biasa di TPA Tempat Pembuangan Sampah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kebingungan mengelola limbah medis di seperti masker dan bekas alat swab. Pemerintah daerah tidak memiliki tempat pengelolaan sementara (TPS) khusus medis.

Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Budi Herianto mengatakan, ada lonjakan limbah medis dihasilkan para pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman).

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Penanganan Limbah Medis Tak Dianggap Sepele

"Khususnya yang dialami pada pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri, otomatis limbah medis juga bertambah," terang Budi akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, limbah medis dan non-medis hingga saat ini pengolahannya masih bercampur jadi satu.

"Kami hanya ingin negara hadir untuk membuat TPS khusus pengelolaan limbah medis ini," tegasnya.

Menurutnya, untuk pengelolaan limbah medis di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Malang nyatanya sudah ada SOP tersendiri untuk memisahkan antara limbah medis dan non-medis. Sejumlah limbah medis dari fasilitas layanan kesehatan tersebut, nantinya akan dibuang langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang.

Pasien COVID-19. (Foto: Antara)
Pasien COVID-19. (Foto: Antara)

"Kami maunya ada penanganan lebih lanjut sebab pengelolaan sampah kami sudah bagus di angka 98,02 persen, namun untuk limbah medis masih kurang,” tutur Budi.

Adanya TPS khusus akan mampu mengurangi limbah medis di Kota Malang. Dari total 700 ton sampah per-tahun, 30 persennya itu didominasi sampah medis.

"Ya hal inilah yang menjadi permasalahan kami selama ini di sini, sebab makin bertambah yang terpapar ya pasti bertambh juga limbah medisnya," ungkap Budi. (Andika Eldon/Surabaya)

Baca Juga:

Dana Penanganan Limbah Medis COVID-19 Diproyeksi Rp 1,3 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional
Indonesia
BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dinilai tak profesional dan mempersulit birokrasi terhadap masyarakat terkait permohonan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) 959/Cipete dan SHM 1185/Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Gage Diterapkan di Malioboro Tiap Weekend, Ini Ketentuannya
Indonesia
Gage Diterapkan di Malioboro Tiap Weekend, Ini Ketentuannya

Polres Kota Yogyakarta akan menerapkan ganjil genap (gage) di kawasan Malioboro dan sejumlah destinasi wisata Yogyakarta mulai Sabtu (25/9).

Luhut Instruksikan Jemput Semua Pasien Isoman ke Selter Terpadu
Indonesia
Luhut Instruksikan Jemput Semua Pasien Isoman ke Selter Terpadu

Luhut Binsar Panjaitan mendorong warga positif COVID-19 yang tengah isolasi mandiri (isoman) di rumah dipindahkan ke selter isolasi terpadu (isoter).

BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau di Yogyakarta Berlangsung Agustus
Indonesia
BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau di Yogyakarta Berlangsung Agustus

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta memprediksi puncak Musim kemarau di wilayah DIY akan terjadi pada bulan Agustus 2021.

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Kelompok buruh kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (20/10).

Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM
Indonesia
Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM

Novel menegaskan pelaporan diajukan demi kepentingan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Legislator Ini Perkirakan Surpres Calon Panglima TNI Keluar Setelah PON Papua
Indonesia
Legislator Ini Perkirakan Surpres Calon Panglima TNI Keluar Setelah PON Papua

DPR RI melaksanakan reses pada tanggal 8 Oktober sampai 7 November

AHY: Saya Salut dengan Moeldoko
Indonesia
AHY: Saya Salut dengan Moeldoko

AHY menyatakan akan berkonsolidasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat

Bamsoet Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Masa Jabatan Presiden
Indonesia
Bamsoet Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Masa Jabatan Presiden

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara.