Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam Sejumlah mobil melintasi terowongan (underpass) saat terjadi banjir di Jalan Angkasa, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MerahPutih.com - Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Irwandi memberikan beberapa arahan bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pencegahan banjir di tiap wilayah.

Menurutnya, wilayah yang menjadi kampung siaga perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya, standart Key Performancr Indicator (KPI) penanganan banjir.

Baca Juga

Atasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Buat 11 Kolam Olakan

"Dalam KPI tersebut tidak boleh ada genangan di wilayah Jakpus lebih dari enam jam, tidak boleh ada korban, serta tidak boleh ada genangan jalur-jalur prioritas nasional," kata Irwandi, Rabu (27/1).

Selain itu, Irwandi juga mengarahkan agar kecamatan, kelurahan, serta Sudin Sosial menyiapkan lokasi pengungsian yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Plh Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi beserta Plt Kepala BPBD DKI Sabdo Kurninato meninjau Dapur Umum dalam Simulasi Penanganan Banjir di Kampung Tangguh Bencana RW 005 Karet Tengsin, Rabu (2/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Plh Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi beserta Plt Kepala BPBD DKI Sabdo Kurninato meninjau Dapur Umum dalam Simulasi Penanganan Banjir di Kampung Tangguh Bencana RW 005 Karet Tengsin, Rabu (2/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ia juga meminta agar pengoperasian operator amphibi di wilayah ditambah jam operasionalnya. Serta pengaturan pompa baik pompa di bawah Sudin Sumber Daya Air (SDA) maupun Sudin Bina Marga.

"Jadi pompa-pompa yang ada dicek diatur lagi manajennya. Kita akan monitor terus dan dalam beberapa hari ke depan saya akan cek pompa SDA " jelas dia.

Irwandi meminta alat pengukur curah hujan yang ada di wilayah diorganisir. "Jangan sampai tidak diamati berapa intensitas curah hujan yang turun dan dicatat berapa hasilnya," ungkapnya.

Selain diorganisir dengan pencatatan, lanjut Irwandi, hasil pengukuran curah hujan pun harus dilaporkan setiap minggu. Sebab, Irwandi menambahkan, hasil laporan tersebut akan dilaporkan pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Jadi ada hujan dan tidak hujan, harus dilaporkan setiap minggu. Nanti kita akan merekap itu dan dilaporkan pada Pak Gubernur, " tandasnya. (Knu)

Baca Juga

Hadapi Cuaca Ekstrem, PKS Minta Anies Terjunkan Petugas di Titik Rawan Banjir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BUMN Kejar Potensi Wakaf Uang Rp80 Miliar
Indonesia
BUMN Kejar Potensi Wakaf Uang Rp80 Miliar

Gerakan Nasional Wakaf Uang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Negara Jakarta, Senin (25/1).

Kota Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap saat Libur Panjang Imlek
Indonesia
Kota Bogor Diberlakukan Ganjil-Genap saat Libur Panjang Imlek

Pemkot Bogor memperketat kunjungan warga dari luar saat libur panjang Imlek, 12-14 Februari.

KPU dan Bawaslu Tidak Mandiri, Paslon Hingga Parpol Bisa Intervensi
Indonesia
KPU dan Bawaslu Tidak Mandiri, Paslon Hingga Parpol Bisa Intervensi

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu dipastikan dampaknya akan merusak keaslian suara pemilih

TransJakarta Selidiki Pemotor yang Melawan Petugas di Daan Mogot
Indonesia
TransJakarta Selidiki Pemotor yang Melawan Petugas di Daan Mogot

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan bakal menindak tegas kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang berani masuk jalur Transjakarta.

Anies Minta Karyawan Enggak Diam Saja Lihat Kantornya Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada
Indonesia
Ketua KPU Positif COVID-19, PAN: Jangan Jadikan Alasan Untuk Tunda Pilkada

"Jangan karena ketua KPU kena COVID-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU," ucapnya

Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum
Indonesia
Sanksi Masuk Peti Mati Dihentikan, Pemprov DKI Dinilai tidak Tegas Tegakkan Hukum

“Masuk peti mati seakan main-main, kesannya Pemprov tidak tegas dalam menegakkan hukum,” kata Tigor

Kepulangan Habib Rizieq Jadi Momentum Polri Tunjukkan Taringnya
Indonesia
Kepulangan Habib Rizieq Jadi Momentum Polri Tunjukkan Taringnya

Menurut Petrus, hal ini untuk mewujudkan hukum sebagai "panglima", hukum yang bertindak tanpa pandang bulu dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
Indonesia
KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sepakat dalam hal pencegahan melalui penandatanganan nota kesepahaman rencana aksi anti korupsi oleh jajaran pemerintah daerah setempat.

Sidang Putusan Sengketa Pilkada di MK Dijaga Ketat Ribuan Aparat
Indonesia
Sidang Putusan Sengketa Pilkada di MK Dijaga Ketat Ribuan Aparat

MK akan menggelar sidang pengucapan putusan sela dari perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 yang telah selesai pemeriksaannya, pada 15-17 Februari 2021.