Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos Arsip Foto - Petugas mendokumentasikan distribusi BST secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

MerahPutih.com - Pemerintah Jakarta Pusat (Jakpus) menanggapi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal aparatur sipil negara (ASN) yang menerima program bantuan sosial (bansos).

Risma menyebut, terdapat 28.965 ASN aktif diduga menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ada salah satu ASN yang tinggal di wilayah Menteng, Jakpus turut menerima bansos tersebut.

Pemerintah Kota Jakpus menegaskan, tidak ada ASN aktif tinggal di wilayah Menteng yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Baca Juga:

Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap

"Saya cek tidak ada ASN yang terima, mungkin pensiunan. Kalau pensiunan bekas penjaga sekolah ya itu ASN juga. Bu Menteri juga perlu cek ASN-nya siapa, aktif atau tidak?" kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/11), dikutip Antara.

Menurut Irwandi, data penerima bantuan sosial tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tidak ada, kalau terbukti kita sudah coret datanya. Itu kan data dari Kemensos, tidak dari kita, kecuali dari DKI punya, kita cari," kata Irwandi.

Baca Juga:

Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos

Karena itu, Kemensos perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota hingga tingkat kelurahan untuk memverifikasi penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran.

"Data dari Kemensos itu top down bukan dari DKI punya, apalagi dari kita. Makanya Kemensos perlu duduk bareng dengan pemda, dengan wali kota, dengan wilayah, lurah, camat, RT biar tidak salah sasaran," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada pemeriksaan lebih dalam apakah ASN tersebut sengaja curang untuk mendapat bansos.

Menurut dia, sanksi atau hukuman bagi ASN penerima bansos perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, Tjahjo menilai perlu ada tinjauan terkait pemutakhiran data penerima bansos sehingga hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima bantuan. (*)

Baca Juga:

31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Ada Juga Warga yang Tinggal di Menteng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Resmikan Jalur Kereta Api Bandung-Garut

Ridwan Kamil pun berharap agar reaktivasi jalur kereta ini tidak berhenti sampai di sini

Ini Peran Alex Noerdin di Kasus Korupsi Pembelian Gas Bumi
Indonesia
Ini Peran Alex Noerdin di Kasus Korupsi Pembelian Gas Bumi

Kejagung telah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi.

Kasus Kecelakaan Vanessa Angel Naik Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan
Indonesia
Kasus Kecelakaan Vanessa Angel Naik Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan

Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan sopir.

Legislator Minta Lonjakan Kasus COVID-19 di Singapura Jadi Peringatan Indonesia
Indonesia
Legislator Minta Lonjakan Kasus COVID-19 di Singapura Jadi Peringatan Indonesia

Bila laju reproduksi lebih besar dari 1, maka infeksi dapat menyebar dalam populasi

Senin Besok, Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 untuk Umum
Indonesia
Senin Besok, Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 untuk Umum

Satu individu total harus membayar Rp 879.140 untuk dua kali dosis suntik lengkap

Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati
Indonesia
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati

“Nggak lah (hukuman mati) ini kan masalah landasan hukumnya ada, tidak serta merta dikit-dikit hukum mati. Nanti lama-lama motong ayam hukum mati lagi. Jadi tidak demikian landasan hukum yang ada,” kata Sahroni

Partai Golkar Lobi Kanan Kiri untuk Pilpres 2024
Indonesia
Partai Golkar Lobi Kanan Kiri untuk Pilpres 2024

Partai Golkar mengusung Ketua Umum partainya yakni Airlangga Hartarto untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK
Indonesia
Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Selama PPKM Darurat, Okupansi Hotel Jakarta Hanya 10 Persen
Indonesia
Selama PPKM Darurat, Okupansi Hotel Jakarta Hanya 10 Persen

Pemerintah diminta memberikan berbagai kelonggaran untuk sektor perhotelan.

Tahun 2021, Indonesia Bakal Catatkan Rekor Tertinggi Ekspor
Indonesia
Tahun 2021, Indonesia Bakal Catatkan Rekor Tertinggi Ekspor

Hingga November 2021 nilai ekspor RI telah mencapai USD 209 miliar.