Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos Arsip Foto - Petugas mendokumentasikan distribusi BST secara pintu ke pintu di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Minggu (25/7/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

MerahPutih.com - Pemerintah Jakarta Pusat (Jakpus) menanggapi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal aparatur sipil negara (ASN) yang menerima program bantuan sosial (bansos).

Risma menyebut, terdapat 28.965 ASN aktif diduga menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ada salah satu ASN yang tinggal di wilayah Menteng, Jakpus turut menerima bansos tersebut.

Pemerintah Kota Jakpus menegaskan, tidak ada ASN aktif tinggal di wilayah Menteng yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Baca Juga:

Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap

"Saya cek tidak ada ASN yang terima, mungkin pensiunan. Kalau pensiunan bekas penjaga sekolah ya itu ASN juga. Bu Menteri juga perlu cek ASN-nya siapa, aktif atau tidak?" kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/11), dikutip Antara.

Menurut Irwandi, data penerima bantuan sosial tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tidak ada, kalau terbukti kita sudah coret datanya. Itu kan data dari Kemensos, tidak dari kita, kecuali dari DKI punya, kita cari," kata Irwandi.

Baca Juga:

Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos

Karena itu, Kemensos perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota hingga tingkat kelurahan untuk memverifikasi penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran.

"Data dari Kemensos itu top down bukan dari DKI punya, apalagi dari kita. Makanya Kemensos perlu duduk bareng dengan pemda, dengan wali kota, dengan wilayah, lurah, camat, RT biar tidak salah sasaran," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada pemeriksaan lebih dalam apakah ASN tersebut sengaja curang untuk mendapat bansos.

Menurut dia, sanksi atau hukuman bagi ASN penerima bansos perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, Tjahjo menilai perlu ada tinjauan terkait pemutakhiran data penerima bansos sehingga hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima bantuan. (*)

Baca Juga:

31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Ada Juga Warga yang Tinggal di Menteng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Optimalkan Pencegahan Potensi Konflik Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Optimalkan Pencegahan Potensi Konflik Pemilu 2024

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda menyatakan, kewenangan pencegahan Bawaslu harus dioptimalkan secara maksimal serta dilakukan sedini mungkin.

Polisi Tidak Kerahkan Personil Luar Polda NTB Amankan Tes Pra Musim MotoGP
Indonesia
Polisi Tidak Kerahkan Personil Luar Polda NTB Amankan Tes Pra Musim MotoGP

Persiapan MotoGP Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif oleh berbagai pihak.

Satgas BLBI Sita Lapangan Golf dan Hotel di Bogor
Indonesia
Satgas BLBI Sita Lapangan Golf dan Hotel di Bogor

"Perkiraan awal, saat ini nilai aset yang disita lebih kurang Rp 2 triliun," kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

Menteri Keuangan yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sri Mulyani memberi paparan tentang pemahaman dan pengetahuan serta mengakselerasi BRIN daerah.

Menhan Prabowo Jalin Kerja Sama dengan UEA di Bidang Pertahanan
Indonesia
Menhan Prabowo Jalin Kerja Sama dengan UEA di Bidang Pertahanan

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan UEA menandatangani protokol kerja sama pengembangan industri pertahanan, di Kementerian Pertahanan UEA, Kamis, (30/6).

Wakil Ketua DPR Sebut Pemecatan dr Terawan Tak Sah, Minta Menkes Turun Tangan
Indonesia
Wakil Ketua DPR Sebut Pemecatan dr Terawan Tak Sah, Minta Menkes Turun Tangan

Ketua Harian Partai Gerindra ini meyakini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat memfasilitasi persoalan pemecatan Terawan dengan pengurus PB IDI yang baru.

22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen
Indonesia
22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen

Warga bernama Okto mengatakan, keputusan Anies bakal menyusahkan masyarakat. Sebab, warga akan ribet bolak-balik mengurus pergantian data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Kelurahan.

Kunjungan Wisata ke Kepulauan Seribu Kembali Dibuka
Indonesia
Kunjungan Wisata ke Kepulauan Seribu Kembali Dibuka

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta memutuskan pembukaan kembali kunjungan wisata.

Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Wisata di Yogyakarta Saat PPKM Level 3
Indonesia
Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Wisata di Yogyakarta Saat PPKM Level 3

Dalam instruksi ini, Sri Sultan mengatur sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya operasional warung yang menjual kebutuhan sehari-hari hanya diperbolehkan sampai pukul 21.00 WIB.

Krisis Solar Terjadi di Berbagai Daerah
Indonesia
Krisis Solar Terjadi di Berbagai Daerah

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, akan berfokus kepada pelayanan logistik dan jalur-jalur distribusi konsumen untuk mengatasi kelangkaan solar subsidi yang kini melanda sejumlah wilayah.