Pemkot Depok Tambah 400 Tempat Tidur di Wisma Makara UI untuk Isolasi Mandiri Tempat karantina mandiri Wisma Makara UI (Antaranews)

Merahputih.com - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menambah 400 tempat tidur di tempat karantina pasien COVID-19 dengan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dan bergejala ringan di Wisma Makara II Universitas Indonesia (UI).

"Saat ini tempat tidur yang sudah dibuka 233 tempat tidur, dan tengah dipersiapkan untuk pembukaan seluruhnya," ujar Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dikutip Antara, Sabtu (17/7).

Baca Juga

Plt Bupati Sidoarjo Meninggal Dunia, Gubernur Khofifah Sampaikan Duka Cita

Penambahan tempat tidur tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang rumahnya kurang representatif untuk melakukan isolasi mandiri.

Penambahan tempat tidur merupakan upaya untuk terus meningkatkan pelayanan penanggulangan COVID-19 di Kota Depok. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya kondisi yang buruk saat isolasi di rumah yang tidak representatif.

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Kota Depok bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penambahan tempat tidur di Makara II.

Untuk mendapatkan pelayanan isolasi di Wisma Makara II, ketentuannya sama seperti Wisma Makara dan Pusat Studi Jepang UI. Pasien COVID-19 harus membawa rekomendasi/rujukan tertulis dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas setempat.

"Semoga upaya ini menjadi bagian dari kerja keras kita dan kerja sama kita untuk bisa menangani pandemi COVID-19," beber dia.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Tak Anggap Sepele COVID-19

Adapun syarat-syarat yang mendapatkan perawatan adalah kasus konfirmasi positif yang tidak bergejala, tidak memiliki komorbid, tidak bisa menjalani isolasi mandiri di rumah sendiri, berusia lebih dari 15 tahun dan maksimal 60 tahun, kondisi mandiri yaitu tidak memerlukan bantuan orang lain.

Sedangkan syarat administrasi yaitu KTP/KK Depok (surat domisili), hasil swab antigen/PCR, rujukan dari faskes (Puskesmas/klinik/rumah sakit). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan
Indonesia
KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan

Pasca adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP hanya menangani pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari lembaganya permanen.

Banjir Kalsel: Warga Kelaparan dan Butuh Perahu Buat Evakuasi
Indonesia
Banjir Kalsel: Warga Kelaparan dan Butuh Perahu Buat Evakuasi

Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis
Indonesia
Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta pada Selasa (26/1). Peningkatan ini mendapatkan perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Telkom University Kembangkan Perangkat Jaringan Komunikasi untuk Daerah Bencana
Indonesia
Telkom University Kembangkan Perangkat Jaringan Komunikasi untuk Daerah Bencana

Telkom University mengembangkan perangkat jaringan komunikasi mobile (base station mobile) yang disebut Mobile Cognitive Radio Base Station (MCRBS).

Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim
Indonesia
Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim

Setelah melepas mafela, Rizieq kembali duduk di kursi pesakitan

Ketum MUI Alami Kecelakaan di Tol Salatiga
Indonesia
Ketum MUI Alami Kecelakaan di Tol Salatiga

Kyai Miftach menuju Surabaya, setelah beberapa hari menjalani karantina di Jakarta usai pulang menghadiri Konferensi Internasional Fatwa ke-6 di Kairo Mesir.

PPDB 2021-2022, Orang Tua Siswa Diminta Cek NIK
Indonesia
PPDB 2021-2022, Orang Tua Siswa Diminta Cek NIK

uUntuk memudahkan orang tua dan wali kelas, Pemkot telah menyiapkan video tutorial pada Youtube Channel Dinas Pendidikan Kota Bandung.

[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran

"Terang Benderang! Ini Bukti Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Aksi Bayaran Bukan Gerakan Murni,"

Kemenkes Akui Banyak Orang Tua Ragu Ajak Anaknya Vaksin COVID-19
Indonesia
Kemenkes Akui Banyak Orang Tua Ragu Ajak Anaknya Vaksin COVID-19

Perizinan vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun diberikan lantaran dalam beberapa waktu terakhir banyak ditemui pasien COVID-19 yang menyerang anak sampai dengan balita

Pimpinan MPR: Ekonomi Warga Tambah Lesu Jika PPKM Level 4 Diperpanjang
Indonesia
Pimpinan MPR: Ekonomi Warga Tambah Lesu Jika PPKM Level 4 Diperpanjang

"Kalau diperpanjang lagi tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tutur Gus Jazil.