Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru Suasana Malioboro. (Foto: MP/IG Pemkot Yogyakarta)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan manajemen buka-tutup lalu lintas di wilayah Malioboro pada Kamis (31/12). Buka tutup disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Lalu lintas di Malioboro tidak akan ditutup. Tetapi lebih ke pengaturan buka-tutup lalu lintas secara situasional,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Dia mengatakan, penutupan lalu lintas di Jalan Malioboro atau pengalihan arus kendaraan akan dilakukan jika ruas utama tempat tujuan wisata di Kota Yogyakarta tersebut mengalami kemacetan.

Baca Juga:

KA Daop 6 Yogyakarta Wajib Rapid Test Antigen, Berani Pakai Calo Siap-Siap Dipolisikan

“Kalau lalu lintasnya penuh, ya akan ditutup sementara sampai lancar lagi baru dibuka. Ini ditujukan untuk membatasi akses masyarakat ke Malioboro,” katanya di Balai kota, Rabu (30/12).

Selama libur akhir tahun, larangan kendaraan bermotor masuk ke Jalan Malioboro pada pukul 18.00-21.00 WIB dicabut sementara hingga 3 Januari 2021. Pada malam pergantian tahun, seluruh tempat usaha di kawasan Malioboro diimbau untuk menutup usahanya pada pukul 18.00 WIB.

Sedangkan bagi masyarakat yang menikmati Malioboro dari pedestrian, Haryadi menegaskan, harus tetap mematuhi protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Yang paling sulit adalah menghindari kerumunan. Di dalam kerumunan biasanya ada saja orang yang tidak memakai masker atau memakai masker tetapi tidak benar, sulit mencuci tangan, dan yang pasti sulit jaga jarak,” katanya.

Suasana Tugu Jogja. (Foto: MP/IG Pemkot Yogyakarta)
Suasana Tugu Jogja. (Foto: MP/IG Pemkot Yogyakarta)

Salah satu upaya untuk menghindari kerumunan di kawasan Malioboro dilakukan dengan pemasangan pagar pembatas.

“Tetapi, kami tetap menerjunkan petugas dari satpol PP dibantu TNI dan kepolisian untuk memastikan tidak ada kerumunan. Jika ada kerumunan, maka akan dicairkan,” katanya.

Ia kemudian menyarankan agar masyarakat lebih baik merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga di rumah.

“Untuk hotel, tetap bisa membuat pesta perayaan pergantian tahun tetapi hanya diikuti oleh tamu hotel saja, tidak boleh ada orang dari luar,” katanya.

Baca Juga:

Ribuan Penumpang KA di Yogyakarta Pilih Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun

Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta Noviar Rahmad mengatakan, petugas akan langsung membubarkan setiap kerumunan yang muncul di kawasan Malioboro, Titik Nol Kilometer, dan Tugu Yogyakarta.

"Kalau di Titik Nol ada perayaan tahun baru tidak diperbolehkan dan sekarang Pemkot Yogyakarta sudah memasang pagar besi di kawasan itu dengan harapan tidak ada orang yang masuk di lokasi itu. Di Tugu juga sudah dipasang larangan berhenti," kata dia.

Ia mengatakan, pada 1 Januari 2021, pukul 09.00 WIB, destinasi wisata akan dibuka kembali dengan mengikuti Instruksi Gubernur DIY Nomor 7 yang membatasi operasional destinasi wisata dan pusat perbelanjaan hingga pukul 22.00 WIB. Instruksi gubernur itu berlaku sampai 8 Januari 2021. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga:

Malam Tahun Baru, Seluruh Objek Wisata di Yogyakarta Tutup Jam 18.00 WIB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam
Indonesia
Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam

"Dalam KPI tersebut tidak boleh ada genangan di wilayah Jakpus lebih dari enam jam, tidak boleh ada korban, serta tidak boleh ada genangan jalur-jalur prioritas nasional," kata Irwandi

Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media
Indonesia
Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian

PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin
Indonesia
PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD meminta agar Gubernur Anies Baswedan prioritas tenaga pendidik maupun peserta didik yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.

DPR Minta Telegram Kapolri Jangan Sampai Kebiri Hak Jurnalis
Indonesia
DPR Minta Telegram Kapolri Jangan Sampai Kebiri Hak Jurnalis

“Kalau ini berlaku untuk rekan media kan dikhawatirkan nanti ada anggapan akan mengebiri lagi kinerja daripada rekan media, karena media ini juga dilindungi oleh UU,” jelas Adies.

Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik
Indonesia
Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik

DPD RI mengusulkan Rancangan Undang–Undang pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mengungkap latar belakang DPD RI mengajukan usulan tersebut.

Kemenag Minta Warga Tidak Perlu Ragu Terkait Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Kemenag Minta Warga Tidak Perlu Ragu Terkait Vaksin AstraZeneca

Kemenkes telah mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke tujuh provinsi agar bisa segera digunakan dalam vaksinasi.

Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar
Indonesia
Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar

“SBY seyogyanya batasi evaluasinya dalam bingkai konflik internal elit Partai Demokrat saja,” kata Hikam

Soal Presidential Threshold, Partai Berkarya: Setuju Dihapus Biar Suara Rakyat tidak Sia-sia
Indonesia
Soal Presidential Threshold, Partai Berkarya: Setuju Dihapus Biar Suara Rakyat tidak Sia-sia

Badar mengaku setuju dengan usalan agar ambang batas pencalonan presiden tersebut dihapuskan.

Kelab Malam Hingga Griya Pijat Belum Dapat 'Lampu Hijau' Beroperasi, Ini Alasannya
Indonesia
Kelab Malam Hingga Griya Pijat Belum Dapat 'Lampu Hijau' Beroperasi, Ini Alasannya

Provinsi DKI Jakarta memasuki masa PSBB mulai 10 April. Sejak itu, PSBB diperpanjang hingga tiga kali. Jakarta memulai PSBB transisi fase I pada 5 Juni dan diperpanjang sampai lima kali

Wagub Klaim Logistik Kebencanaan Jakarta Memadai
Indonesia
Wagub Klaim Logistik Kebencanaan Jakarta Memadai

Pemprov DKI Jakarta menyebut ketersediaan logistik yang dimiliki BPBD masih mencukupi dalam penanganan kebencanaan di ibu kota.