Pemkot Bandung Prioritaskan Pegawai Honorer K2 jadi PPPK Tenaga honorer Kota Bandung. (Humas Bandung)

MerahPutih.com - Tidak semua tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Saat ini, Pemkot Bandung memprioritaskan pengangkatan P3K untuk tenaga honorer kategori II (K2).

Pengangkatan tersebut masih dipersiapkan Pemkot Bandung. Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi PPPK pada 2018-2019. Namun, sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN.

Baca Juga

Gaji PPPK Daerah Dialokasikan Rp 25,74 Triliun di 2023

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa menyampaikan, berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2018, lima tahun setelah PP 49 terbit, maka di lingkungan pemerintahan untuk pekerjaan ASN tidak boleh lagi dikerjakan oleh selain ASN.

"Artinya hanya boleh untuk ASN dan PPPK. Disebutkan juga tidak boleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) melantik atau mengangkat pegawai-pegawai non-ASN," ujar Adi, Rabu (28/9)

Ia menjelaskan, melalui surat edaran dari Menpan RB di awal tahun ini pada bulan Mei, batas waktu PP ini sampai dengan 2023. Maka, sejak saat itu Pemkot Bandung mulai memetakan jumlah non-ASN di Kota Bandung.

"Sudah dipetakan juga non-ASN yang mengerjakan pekerjaan ASN ada berapa orang. Jumlah non-ASN yang mengerjakan pekerjaan non-ASN. Serta jumlah non-ASN yang sudah tergabung dalam outsourcing," jelasnya.

Lalu, ia menambahkan, belakangan ini muncul lagi surat edaran baru dari Menpan RB. Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang seluruh non-ASN.

"Termasuk didata tenaga honorer yang kemungkinannya bisa menjadi PPPK dengan berbagai kriteria. Salah satunya, jika dia sampai Desember 2021 sudah 1 tahun bekerja di pemerintahan," paparnya.

Baca Juga

Mau Daftar ASN PPPK? Simak Nih Caranya

Tenaga honorer tersebut juga terbukti mendapatkan perintah kerja dari unit organisasinya. Namun, ia mengaku jika tak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK. Kemungkinan besar honorer K2 yang akan menjadi prioritas.

"Di lapangan juga beredar, kalau para honorer yang sudah melakukan pendataan akan langsung diangkat jadi PPPK. Tidak betul berita itu," ungkapnya.

"Karena menjadi PPPK itu harus tes dulu. Sama sulitnya menjadi PNS. Walaupun bedanya PPPK itu memang sudah teknis," lanjutnya.

Dari pendataan tersebut, jika sudah sesuai, maka diinput oleh BKPSDM dari NIK. Setelah diinput, data tersebut dikembalikan lagi ke perangkat daerah. Para pegawai non-ASN pun melengkapi kembali lampiran-lampirannya.

"Kekhawatiran di lapangan jika ada yang tidak pernah kerja tapi berkasnya ada, itu sangat kecil kemungkinan terjadi karena proses checking dan recheckingnya seperti ini," akunya.

Sampai saat ini, data tenaga honorer yang sudah diajukan dari seluruh perangkat daerah berjumlah di atas 4.000 orang.

"Sekarang teman-teman non-ASN sedang proses masuk lampiran. Batas waktunya sampai 30 September," tuturnya.

"Langsung dari pusat yang mengecek. Nanti mereka akan menginfokan ke kita, Pemkot Bandung butuh sekian kuota. Sebab, jumlah kuota per daerah ditentukan dari Kemenpan RB," imbuhnya.

Adi mengatakan, tenaga non-ASN yang paling diprioritaskan untuk pengangkatan PPPK kali ini adalah tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Walaupun di bidang lain juga mendapatkan porsi. Kalaupun tidak masuk ke dalam pendataan untuk bisa masuk jadi ASN, model polanya akan masuk ke alih daya," katanya.

Para PPPK juga akan dievaluasi tiap tahunnya. Walaupun sudah dikontrak selama lima tahun, tapi jika di tahun pertama terlihat kinerjanya kurang baik, bisa dikenakan hukuman disiplin.

"Kalau kinerjanya sudah bagus, kontrak para PPPK ini akan diperpanjang," ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

Dari 21 Ribu Honorer di Pemkab Bogor, Hanya 17 Ribu Yang Bisa Jadi PPPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rumah Dinas Kapolda Papua Ludes Terbakar
Indonesia
Rumah Dinas Kapolda Papua Ludes Terbakar

Kediaman dinas Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri terbakar, Selasa (17/1) pagi.

Catat, Begini Mekanisme Cara Klaim Tanah di Wilayah IKN Nusantara
Indonesia
Catat, Begini Mekanisme Cara Klaim Tanah di Wilayah IKN Nusantara

Pihak-pihak yang memiliki lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat mengajukan klaim ke pemerintah.

Perayaan Tri Hari Suci Paskah di Gereja Katedral Dijaga Ketat Aparat Kepolisian
Indonesia
Perayaan Tri Hari Suci Paskah di Gereja Katedral Dijaga Ketat Aparat Kepolisian

Perayaan Tri Hari Suci hingga paskah bagi umat Katolik di Gereja Katedral Jakarta mulai berlangsung Kamis (14/4) sore.

Pj DKI 1 Akui Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru
Indonesia
Pj DKI 1 Akui Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru

Pemerintah tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

Tutup Peringatan Hari Tari Dunia, Sandiaga Optimistis Kegiatan Seni Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Tutup Peringatan Hari Tari Dunia, Sandiaga Optimistis Kegiatan Seni Bangkitkan Ekonomi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menperekraf) Sandiaga Salahuddin Uno resmi menutup peringatan Hari Tari Dunia di Halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/4).

KPK Temukan Bukti Baru Kasus Ade Yasin
Indonesia
KPK Temukan Bukti Baru Kasus Ade Yasin

KPK menemukan bukti baru berupa dokumen dan alat elektronik terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemda Kab Bogor Tahun Anggaran 2021.

Atlet Angkat Besi Rahmat Erwin Abdullah Raih Medali Perak di Kejuaraan Asia 2022
Indonesia
Atlet Angkat Besi Rahmat Erwin Abdullah Raih Medali Perak di Kejuaraan Asia 2022

Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah meraih medali perak pada Kejuaraan Angkat Besi Asia 2022 yang digelar di Manama, Bahrain, Rabu.

AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Partai Demokrat dan Partai Nasdem sama-sama berkomitmen menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Gerai Vaksinasi Booster Bakal Dibuka di Terminal Kampung Rambutan
Indonesia
Gerai Vaksinasi Booster Bakal Dibuka di Terminal Kampung Rambutan

Dua pekan bulan puasa ini, di Terminal Kampung Rambuta, belum ada lonjakan penumpang arus mudik.

 Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara
Indonesia
Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) siap mendukung kebutuhan logistik untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.