Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi Buruh audensi di Balai Kota Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Dampak dari pandemi COVID-19, perusahaan di Bandung melakuan pemutusan hubungan kerja. Namun, diduga ada pelanggaran pemenuhan hak pekerja dalam proses tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana sudah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk segera menindaklanjuti masalah para buruh yang ikut terdampak selama penanganan pandemi COVID-19.

Baca Juga:

5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran

"Saya sudah tugaskan dinas terkait agar bisa memantau beberapa perusahaan yang berindikasi melanggar," ucap Yana Mulyana, usai menerima audiensi dari Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Forkom SP/SB) Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Rabu (4/8).

Yana telah menerima sejumlah aspirasi dari perwakilan sembilan serikat buruh yang tergabung di Forkom SP/SB Kota Bandung. Di antaranya yang paling krusial yaitu perusahaan mengabaikan hak buruh.

"Saya lihat mungkin tidak semua. Tapi kami berharap pengusaha membuka ruang komunikasi kalau ada masalah. Kalau disampaikan mungkin sama teman-teman buruh bisa dipecahkan bersama-sama," katanya.

Yana menyebut memang ada beberapa perusahan yang secara sepihak memutuskan beberapa hal memberatkan para buruh dan akan mendorong aspirasi para buruh ini ke level pemerintahan yang lebih tinggi.

Dia berharap, itu bisa menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan. Baik di level pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota Bandung. (Foto: Antara)
Wakil Wali Kota Bandung. (Foto: Antara)

"Ada beberapa catatan yang bukan ranah Pemerintah Kota Bandung. Beberapa catatan yang diharapkan bisa disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan memfasilitasi itu," jelasnya.

Yana akan mendorong agar para buruh bisa memperoleh vaksinasi COVID-19. Dengan demikian, terjadi kekebalan kelompok di tempat kerja.

"Itu (vaksinasi) memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja," ujarnya.

Sementara Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin meminta Forkom SP/SB memberikan data perusahaan yang terindikasi melanggar. Selanjutnya, pihaknya akan sidak ke perusahaan tersebut.

"Kita akan cegah agar tidak sampai melanggar," terang Arief. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Dewas Soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK
Indonesia
Kata Dewas Soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK

Dewas juga tidak tahu masalah itu

Pemkot Surabaya Siapkan Strategi Agar Segera Turun ke Level 1
Indonesia
Pemkot Surabaya Siapkan Strategi Agar Segera Turun ke Level 1

Turunnya situasi COVID-19 di Kota Surabaya ke level 2, ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya positivity rate di Kota Surabaya saat ini berada pada angka 1,61 persen, jauh di bawah standar WHO yang sebesar 5 persen.

Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat
Indonesia
Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat

Pemprov DKI bakal kembali menarik rem darurat atau memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar ketat jika kasus COVID-19 di Jakarta terus mengganas.

Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat
Indonesia
Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat

Aktivis di era Jokowi sudah merasakan betul bagaimana pasal karet UU ITE

Pasien Sembuh COVID-19 di Mimika Bertambah 218 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di Mimika Bertambah 218 Orang

Jumlah pasien sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Mimika, Papua bertambah 218 orang.

Investor Asing Berburu Surat Utang Negara
Indonesia
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids.

Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura
Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura

BPBD mencatat 50 warga Kampung Jepun terdampak

Aplikasi PeduliLindungi Bakal Dikembangkan untuk Pembayaran UMKM
Indonesia
Aplikasi PeduliLindungi Bakal Dikembangkan untuk Pembayaran UMKM

Aplikasi PeduliLindungi ke depan bisa dikembangkan untuk mempromosikan sekaligus menjadi alat pembelian dan pembayaran produk UMKM.

KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Suap Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Suap Bansos COVID-19

"Iya, kami memastikan penanganan perkara oleh KPK ini akan kerjasama dengan pihak perbankan maupun PPATK dalam hal penelusuran aliran maupun transaksi keuangan," kata Ali Fikri

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

"Terkait dengan pilpres, Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Herzaky