Pemkot Bandung Instruksikan Kecamatan Jemput Lansia untuk Divaksin Seorang lansia mengikuti vaksinasi secara lantatur di Monumen Perjuangan Rakyat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Bandung)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menginstruksikan kecamatan agar "jemput bola" dalam mempercepat target vaksinasi COVID-19 untuk para lansia.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, dari target 100 persen vaksinasi untuk lansia, Kota Bandung baru bisa melaksanakan sekitar 32 persen. Hal itu dikarenakan lansia membutuhkan treatment khusus.

Baca Juga

Gojek-Halodoc Manjakan Para Lansia dalam Program 10.000 Vaksinasi COVID-19

"Karena (lansia) tidak serta merta mau, tapi bisa juga. Karena kemarin cukup banyak, yang bersangkutan mau tapi ternyata punya komorbid yang harus dinormalkan dahulu dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa dalam waktu singkat," katanya, saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Dosis 2 bagi para PTK se-Kecamatan Sukasari di SMAN 15 Bandung, Jalan Sarimanis I, Sarijadi, Kota Bandung, Sabtu (29/5).

"Misalkan dia punya gula darah yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi. Secara aturan tidak boleh divaksin. Itu yang yang membuat proses vaksinasi kepada lansia ini tidak tidak secepat kepada sasaran sasaran lain," ucapnya.

Sejumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) menunjukkan kartu hasil vaksinasi COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/5/2021). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Bandung)
Sejumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) menunjukkan kartu hasil vaksinasi COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/5/2021). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Bandung)

Yana mengaku telah berdiskusi dengan Dinas terkait dan Kewilayahan untuk melakukan proses "jemput bola" pada pelaksanaan vaksinasi untuk lansia, agar dapat mempercepat target 100 persen.

"Jadi di kewilayahan, misalkan satu kelurahan ada 20 atau 30 lansia, di satu tempat kita siapkan juga untuk pascanya. Karena memang lansia punya risiko yang jauh lebih tinggi sehingga kita minta UGD Mini," katanya.

"Mudah-mudahan memang tidak dipakai, tapi kita harus mempersiapkan. Karena lansia itu punya risiko yang jauh lebih tinggi dibanding bukan lansia," ucapnya.

Sementara itu, Camat Sukasari, Sarjani Saleh mengakui, di wilayahnya baru sekitar 30 persen lansia yang melakukan vaksinasi. Sehingga pihaknya perlu menyisir kembali para lansia yang belum mendapat vaksinasi COVID-19.

"Kita akan turun ke lapangan, menyisir, jemput bola. Tentunya jemput bola ini bukan hanya vaksin saja, kita juga akan menyiapkan segala peralatan, tempat untuk KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), kami juga akan mengikuti teknisnya dari tim tenaga kesehatan," katanya.

Sarjani berharap, dengan data yang dipadukan dari Puskesmas, kewilayahan, dan data lainnya, dapat mempermudah penyisiran para lansia yang belum mendapat vaksinasi, sehingga dapat dilakukan imbauan oleh RT dan RW.

"Yang jelas saat kita bergerak, sejalan dengan data yang ada sehingga di lapangan tidak bekerja dua kali. Misal saat memberikan informasi ke satu rumah, ternyata orang tersebut sudah divaksin," ucapnya.

Menurutnya, data yang sudah divaksin dan yang belum ada di Puskesmas. "Nanti kita akan minta dan menyebarkannya ke Lurah, RW tahu mana saja yang belum divaksin. Kita berdayakan seperti itu mudah-mudahan program ini segera selesai, dan pandemi bisa cepat berakhir," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

Vaksinasi COVID-19 Lansia di Bandung baru 97 Ribu dari Target 305 Ribu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Frasa Madrasah Hilang di RUU Sisdiknas, Legislator Gerindra: Melawan Pancasila
Indonesia
Frasa Madrasah Hilang di RUU Sisdiknas, Legislator Gerindra: Melawan Pancasila

"Melawan Pancasila. Utamanya butir ke 1 yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Madrasah lembaga pendidikan Islam yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa ini yang mayoritas beragama Islam," kata Wachid

Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan
Indonesia
Tidak Cukup Alat Bukti Jadi Alasan Haris dan Fatia Ajukan Praperadilan

LBH PP Muhammadiyah yang kini menjadi kuasa hukum tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bakal melakukan gugatan praperadilan.

Bukan Hanya Aspek Laju Penularan, Ini Indikator Lain dari PPKM Berbasis Level
Indonesia
Bukan Hanya Aspek Laju Penularan, Ini Indikator Lain dari PPKM Berbasis Level

Perubahan pada salah satu aspek belum tentu mampu secara langsung memberikan perubahan yang signifikan.

Momok Tren Lonjakan Kasus COVID-19 Libur Panjang Hantui Indonesia
Indonesia
Momok Tren Lonjakan Kasus COVID-19 Libur Panjang Hantui Indonesia

Terakhir, kenaikan kasus signifikan terjadi pada masa libur Idul Fitri tahun 2021

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkab) Bekasi. Dalam mengembangkan kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Kami langsung tindak tegas pelajar yang nekat konvoi karena situasi masih pandemi dan mengganggu lalu lintas," kata dia.

Cegah Kecelakaan, Wisatawan Diimbau Tak Lewati Jalur Cinomati Bantul
Indonesia
Cegah Kecelakaan, Wisatawan Diimbau Tak Lewati Jalur Cinomati Bantul

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau bus pariwisata dan kendaraan pribadi yang menuju objek wisata kawasan Mangunan, Dlingo, tidak melewati jalur Cinomati yang ada di perbatasan Pleret-Dlingo. Peringatan ini dikeluarkan untuk mencegah kecelakaan terjadi di wilayah tersebut.

Besok, Polda Metro Bakal Periksa Haris Azhar dan Fatia 'Kontras'
Indonesia
Besok, Polda Metro Bakal Periksa Haris Azhar dan Fatia 'Kontras'

Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, besok Senin (21/3).

Penataan Kawasan Sriwedari Solo Butuh Dana Rp 200 Miliar
Indonesia
Penataan Kawasan Sriwedari Solo Butuh Dana Rp 200 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah akan melakukan penataan di kawasan cagar budaya Sriwedari.

Ingat, Mulai 2022 Vaksin Sinovac Hanya Untuk Anak 6-11 Tahun
Indonesia