Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi Vaksinasi COVID-19. (Foto: COVID-19).

MerahPutih.com - Sebagaimana virus yang tidak mengenal batas wilayah, vaksinasi Covid-19 pun mestinya tak terikat administrasi. Semua berhak mendapatkan vaksinasi untuk mengurangi risiko infeksi Covid-19.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menginstruksilan, aparat kewilayahan dapat mendata capaian vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan sesuai pendekatan administrasi dan teritotial.

Pendekatan administrasi berarti warga yang telah divaksin di satu wilayah merupakan warga yang memiliki KTP dan memang tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan secara teritorial berarti warga yang kesehariannya beraktivitas di wilayah tersebut meski bukan warga dari wilayah tersebut.

Baca Juga:

Capaian Vaksinasi COVID-19 Kota Bandung Baru Mencapai 41,3 Persen

"Data ini harus clear, karena berbicara vaksinasi tidak bisa bicara wilayah administrasi,” kata Ema, saat paparan Progres Pelaksanaan Vaksinasi di Kantor Kecamatan Bandung Wetan, Rabu (28/7).

Ia mencontohkan, dalam suatu wilayah yang terdapat kampus, akan ada orang yang beraktivitas seperti mahasiswa, dosen, tenaga adminisrasi yang berasal dari berbagai tempat. Mereka pun semuanya harus divaksin.

"Karena mereka setiap hari ada di wilayah ini, bisa bahaya warga di sini sudah divaksin, bercampur dengan orang yang dari luar wilayah ini dan belum divaksin," ucapnya.

Menurut Ema, jumlah peserta dalam pelaksanaan vaksinasi massal yang ada di satu wilayah juga jangan dijadikan data yang termasuk capaian vaksinasi di wilayah tersebut.

Vaksinasi COVID-19.  (Foto: Antara)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Antara)

"Vaksinasi massal yang sampai ribuan orang itu, datanya harus dimintakan mana yang memang warganya, mana yang bukan atau memang bekerja dan beraktivitas di wilayah itu," ucapnya.

Dinas Kesehatan Kota Bandung harus membuat data vaksinasi dengan pendekatan administrasi dan teritorial. Dengan begitu, bisa jadi target vaksinasi Kota Bandung bukan 1,9 juta jiwa, tapi 2,5 juta untuk Kota Bandung.

Ema pun menyampaikan, ke depan bisa saja dengan kartu vaksinasi menjadi salah satu syarat dalam pelonggaran agar orang-orang dapat beraktivitas. Seperti masuk mal, restoran, transportasi, dan lain-lain.

"Di saat nanti dimensi kesehatan dan ekonomi didekatkan, kita bisa saja meniru di luar negeri, seperti Cina dan Amerika. Kita cari formulanya seperti apa," kata Sekda Kota Bandung tersebut.

Ia menegaskan, untuk saat ini harus fokus pada progress vaksinasi dan membuat formula terbaik agar masyarakat dapat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Karena banyak pemahaman dengan orang yang kompeten untuk melawan pandemi ini paling utama adalah akselerasi vaksinasi dengan protokol kesehatan," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS

Badan POM melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan impor sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation).

Rizieq Diklaim Sudah Siap Tidur di Rutan Polda Metro
Indonesia
Rizieq Diklaim Sudah Siap Tidur di Rutan Polda Metro

Selain Rizieq, ada lima orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka

Demokrat NTT Nyatakan Dukung Kepemimpinan AHY
Indonesia
Demokrat NTT Nyatakan Dukung Kepemimpinan AHY

DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kader solid mendukung partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY.

Raja OTT: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral Bantu Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Raja OTT: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral Bantu Pegawai KPK Tak Lolos TWK

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan juga sebagai kepala negara tentu dia punya tanggung jawab moral," kata Harun

Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi
Indonesia
Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim telah menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman
Indonesia
KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk soal pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

Lebih dari 500 Pemudik di Jakarta Pusat Belum Tes COVID-19
Indonesia
Lebih dari 500 Pemudik di Jakarta Pusat Belum Tes COVID-19

Tapi sayangnya, lebih dari 500 warga yang sudah balik tersebut belum melaksakan tes COVID-19 baik swab test maupun tes antigen.

Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang

Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Jozeph Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian.

India dan Korea Selatan Siapkan Pasukan Bantu Pencarian KRI Nanggala 402
Indonesia
India dan Korea Selatan Siapkan Pasukan Bantu Pencarian KRI Nanggala 402

Menhan Prabowo Subianto memastikan proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan bagian utara Bali terus dilakukan secara intensif.

Selama PPKM Level 4, Terminal Kampung Rambutan Berangkatkan 300 Penumpang
Indonesia
Selama PPKM Level 4, Terminal Kampung Rambutan Berangkatkan 300 Penumpang

Kalau awal PPKM Juli 2021 sempat jatuh dengan hanya 100 penumpang per hari