Pemkab Cianjur Gratiskan PBB untuk Warga Miskin di Masa Pandemi COVID-19 Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. Foto: MP/Mauritz

MerahPutih.com - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cianjur, Herman Suherman memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 berupa pembebasan atas ketetapan pajak sampai dengan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). SPPT PBB tetap diterbitkan dengan nilai Rp. 0

“Untuk meningkatkan sinergitas antara program penurunan kemiskinan dengan pembebanan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mengurangi beban pengeluaran wajib pajak keluarga miskin dan rentan, Bentuk relaksasi pajak untuk meringankan beban masyarakat sebagai dampak penurunan ekonomi masyarakat sebagai dampak status keadaan darurat bencana COVID-19,” kata Herman, di Pendopo Cianjur, Sabtu (6/6)

Baca Juga

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Herman menuturkan, Jumlah SPPT yang dibebaskan ini, tetap dicetak dan sudah disampaikan secara bertahap kepada masyarakat/wajib pajak sebanyak 400.434 dari total 1.127.572 SPPT atau lebih dali 1/3 (satu per tiga) wajib pajak PBB di Kabupaten Cianjur.

“Adapun untuk SPPT dialas Rp. 10.000, yang diterbitkan sebanyak 727.138 atau sekitar 2/3 wajib pajak di Kabupaten Cianjur, sudah disampaikan oleh tiap desa/kelurahan dan Bappenda sejak bulan Februari 2020,” ujarnya.

Kebijakan ini dilaksanakan Bupati Cianjur melalui Bappenda atas dasar Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 94 tahun 2019, Perbup Nomor 15 Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Nomor 973/Kep.359BPPD/2019.

Main
Ilustrasi

“Upaya yang sedang kita lakukan untuk menutupi kekurangan potensi penerimaan di antaranya dengan melakukan pendataan untuk objek pajak tanah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan pemukiman penduduk, sehingga dapat terdata bangunan yang semula masih tanah kosong,” katanya.

Selain itu, Kata Herman, dengan melakukan pendataan dan penilaian individu untuk objek pajak yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi, seperti pabrik, hotel, peternakan, dan objek khusus lainnya.

“Mengembangkan teknologi informasi perpajakan untuk lebih meningkatkan validitas data wajib pajak dan kemudahan pembayaran oleh wajib pajak, din ana saat ini wajib pajak sudah dapat melakukan pembayaran PBB di outlet perbankan (bank bjb), Kantor Pos, ecommerce (Tokopedia dan Bukalapak), hingga gerai retail toko modem (Alfamart dan Indomaret),” paparnya.

Terakhir Herman mnambahkan, akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, apakah kebijakan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat dengan tidak mengesampingkan pengurangan potensi penerimaan PBB.

Baca Juga

Batalkan Kereta Jarak Jauh, KAI Kembalikan Uang Tiket 100 Persen hingga 17 Juni

“Dan ingat biaya pencetakan dan pendataan PBB yang lebih besar dari besaran nominal rupiah yang dibebaskan tersebut,” imbuh Herman. (*)

Berita ini merupakan laporan Mauritz, kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin
Indonesia
Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta tengah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui variabel khas daerah berupa lis negatif atau kriteria warga tidak layak daftar.

Marak Begal Sepeda, Wagub Minta Warga Galakkan Kembali Siskamling
Indonesia
Marak Begal Sepeda, Wagub Minta Warga Galakkan Kembali Siskamling

Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan antisipasi maraknya begal sepeda di wilayah ibu kota.

Roy Suryo Mengundurkan Diri dari Demokrat
Indonesia
Roy Suryo Mengundurkan Diri dari Demokrat

Roy Suryo mengundurkan diri dari Demokrat ermasuk sebagai kader di parpol yang telah menaunginya sekitar 15 tahun tersebut.

Maria Lumowa Tolak Diperiksa, Ada Apa?
Indonesia
Maria Lumowa Tolak Diperiksa, Ada Apa?

Maria Pauline Lumowa akhirnya ditangkap setelah 17 tahun lebih menjadi buron

Eks Anggota DKPP: Pemecatan Evi Luruskan Penyelewengan Suara
Indonesia
Eks Anggota DKPP: Pemecatan Evi Luruskan Penyelewengan Suara

Pencopotan Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU upaya normal penyelenggara pemilu untuk meluruskan penyelewengan suara pada pelaksanaan pemilu.

Kota Solo KLB Corona, Gibran Hentikan Aktivitas Pilkada Blusukan di Kampung
Indonesia
Kota Solo KLB Corona, Gibran Hentikan Aktivitas Pilkada Blusukan di Kampung

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo telah resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus corona atau Covid-19 setelah ada kejadian satu warga positif meninggal dunia.

PSBB DKI Diperpanjang, Jumlah Penumpang KRL Tembus 103 Ribu
Indonesia
PSBB DKI Diperpanjang, Jumlah Penumpang KRL Tembus 103 Ribu

PT KCI mencatat hingga pukul 08.00 WIB jumlah pengguna KRL sebanyak 103.835 orang.

Polisi Tilang 7.460 Pengendara Pada Hari ke-11 Operasi Patuh Jaya
Indonesia
Polisi Tilang 7.460 Pengendara Pada Hari ke-11 Operasi Patuh Jaya

Fahri mengatakan pelanggar terbanyak dalam operasi hari ke-11 masih didominasi sepeda motor

Setibanya di Indonesia, WNI asal Wuhan Diobervasi Dua Minggu
Indonesia
Setibanya di Indonesia, WNI asal Wuhan Diobervasi Dua Minggu

"Setibanya di Tanah Air, seluruh WNI itu akan diobservasi selama 2 pekan, baru bisa kembali ke keluarga masing-masing, ujarnya.

Jakarta Kembali PSBB, Satgas COVID-19: Kita Mundur Selangkah untuk Maju ke Depan
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, Satgas COVID-19: Kita Mundur Selangkah untuk Maju ke Depan

Dengan kondisi tersebut diharapkan jadik momentum dan sarana pembelajaran bersama