Pemkab Cianjur Gratiskan PBB untuk Warga Miskin di Masa Pandemi COVID-19 Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. Foto: MP/Mauritz

MerahPutih.com - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cianjur, Herman Suherman memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 berupa pembebasan atas ketetapan pajak sampai dengan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). SPPT PBB tetap diterbitkan dengan nilai Rp. 0

“Untuk meningkatkan sinergitas antara program penurunan kemiskinan dengan pembebanan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mengurangi beban pengeluaran wajib pajak keluarga miskin dan rentan, Bentuk relaksasi pajak untuk meringankan beban masyarakat sebagai dampak penurunan ekonomi masyarakat sebagai dampak status keadaan darurat bencana COVID-19,” kata Herman, di Pendopo Cianjur, Sabtu (6/6)

Baca Juga

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Herman menuturkan, Jumlah SPPT yang dibebaskan ini, tetap dicetak dan sudah disampaikan secara bertahap kepada masyarakat/wajib pajak sebanyak 400.434 dari total 1.127.572 SPPT atau lebih dali 1/3 (satu per tiga) wajib pajak PBB di Kabupaten Cianjur.

“Adapun untuk SPPT dialas Rp. 10.000, yang diterbitkan sebanyak 727.138 atau sekitar 2/3 wajib pajak di Kabupaten Cianjur, sudah disampaikan oleh tiap desa/kelurahan dan Bappenda sejak bulan Februari 2020,” ujarnya.

Kebijakan ini dilaksanakan Bupati Cianjur melalui Bappenda atas dasar Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 94 tahun 2019, Perbup Nomor 15 Tahun 2020, dan Keputusan Bupati Nomor 973/Kep.359BPPD/2019.

Main
Ilustrasi

“Upaya yang sedang kita lakukan untuk menutupi kekurangan potensi penerimaan di antaranya dengan melakukan pendataan untuk objek pajak tanah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan pemukiman penduduk, sehingga dapat terdata bangunan yang semula masih tanah kosong,” katanya.

Selain itu, Kata Herman, dengan melakukan pendataan dan penilaian individu untuk objek pajak yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi, seperti pabrik, hotel, peternakan, dan objek khusus lainnya.

“Mengembangkan teknologi informasi perpajakan untuk lebih meningkatkan validitas data wajib pajak dan kemudahan pembayaran oleh wajib pajak, din ana saat ini wajib pajak sudah dapat melakukan pembayaran PBB di outlet perbankan (bank bjb), Kantor Pos, ecommerce (Tokopedia dan Bukalapak), hingga gerai retail toko modem (Alfamart dan Indomaret),” paparnya.

Terakhir Herman mnambahkan, akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, apakah kebijakan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat dengan tidak mengesampingkan pengurangan potensi penerimaan PBB.

Baca Juga

Batalkan Kereta Jarak Jauh, KAI Kembalikan Uang Tiket 100 Persen hingga 17 Juni

“Dan ingat biaya pencetakan dan pendataan PBB yang lebih besar dari besaran nominal rupiah yang dibebaskan tersebut,” imbuh Herman. (*)

Berita ini merupakan laporan Mauritz, kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Pakai Vaksin Buatan Biofarma untuk Vaksinasi Masyarakat Umum
Indonesia
Pemerintah Pakai Vaksin Buatan Biofarma untuk Vaksinasi Masyarakat Umum

Dengan vaksinasi produk lokal diharapkan akan lebih cocok untuk tubuh warga Indonesia.

Gaji dan THR Tak Kunjung Dibayar, Karyawan PT Tyfountex Datangi Kantor Bupati Sukoharjo
Indonesia
Gaji dan THR Tak Kunjung Dibayar, Karyawan PT Tyfountex Datangi Kantor Bupati Sukoharjo

Kondisi buruh saat ini sedang merana di tengah pendemi COVID-19.

Divonis 4 Tahun Bui, Hakim Bebaskan Wawan dari Sangkaan TPPU
Indonesia
Divonis 4 Tahun Bui, Hakim Bebaskan Wawan dari Sangkaan TPPU

Vonis itu diberikan lantaran majelis hakim meyakini jika Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012

Indonesia Diterpa Krisis, Jokowi Ultimatum Anak Buahnya
Indonesia
Indonesia Diterpa Krisis, Jokowi Ultimatum Anak Buahnya

Mantan Wali Kota Solo ini meminta seluruh anak buahnya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.

Eks Pimpinan KPK Busyro Muqoddas Akui Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Busyro Muqoddas Akui Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo

Busyro Muqoddas mengakui menjadi tim pengacara Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto yang menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19
Indonesia
Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19

Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVOD-19 Unpad, Dr Kusnandi Rusmil mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam proses uji klinik tersebut.

Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020
Indonesia
Asabri Salurkan Dana Pensiun Rp15 Triliun Selama 2020

Pada awal Februari 2021, Asabri memberikan manfaat asuransi Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK)

Tak Terima Dipecat Sepihak, Manajer IT Ini Mengadu ke Disnaker DKi
Indonesia
Tak Terima Dipecat Sepihak, Manajer IT Ini Mengadu ke Disnaker DKi

Johan menceritakan, pemecatan itu berawal dari hilangnya dua piring pajangan seberat 60 Kg dan sepanjang 1,5 meter sampai 2 meter di rumah bosnya yakni JL.

Fraksi NasDem Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu
Indonesia
Fraksi NasDem Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu

Surya Paloh perintahkan partainya mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.

Jalani Program Deradikalisasi, Eks Napi Terorisme Kini Sukses Jadi Pengusaha Kuliner hingga Perkebunan
Indonesia
Jalani Program Deradikalisasi, Eks Napi Terorisme Kini Sukses Jadi Pengusaha Kuliner hingga Perkebunan

Boy Rafli Amar melakukan monitoring program deradikalisasi di satu mitra Deradikalisasi BNPT Produksi "Calyna Candy" milik eks napi terorisme.